Pelaku Jasa Keuangan Digital Wajib dapat Sertifikat OJK

Anastasia Arvirianty    •    Jumat, 07 Oct 2016 06:14 WIB
ojk
Pelaku Jasa Keuangan Digital Wajib dapat Sertifikat OJK
ilustrasi OJK. Ant/Fanny.

Metrotvnews.com, jakarta: Untuk melindungi nasabah industri jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi menjadi otoritas sertifikasi (certificate authority/CA), yang nantinya akan memberikan sertifikat suatu tanda tangan digital pelaku jasa keuangan.

Hal tersebut merupakan tindaklanjut dari perjanjian bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Nantinya,sertifikat tanda tangan digital tersebut dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani secara digital telah diamankan dan berkekuatan hukum sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

“Tanda tangan digital ini wajib bagi seluruh pelaku industri jasa keuangan, terutama bagi pelaku teknologi finansial (Fintech). Kami secara bertahap akan berlakukan sistem tersebut,” ujar Wakil Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto, di Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Lebih lanjut, Rahmat menjelaskan, yang dimaksud secara bertahap yakni dengan melakukan sosialisasi kepada para pelaku jasa keuangan terlebih dahulu, meminta pendapat, baru nanti akan diterbitkan Peraturan OJK (POJK).

“POJK terkait CA tersebut direncanakan terbit di awal 2017 mendatang,” tambah Rahmat.

Aturan tentang CA merupakan satu dari beberapa aturan yang akan diterbitkan OJK terkait industri fintech yang saat ini tengah berkembang pesat di Indonesia. Selain CA tersebut, Rahmat mengatakan, regulasi fintech juga akan mengatur beberapa hal lainnya yang menyangkut potensi risiko, kepentingan nasional, dan stabilitas sistem keuangan.

“Kami secara intensif terus mempelajari perkembangan fenomena Fintech ini, agar kami dapat mengawal evolusi ekonomi ini supaya mampu mendukung perkembangan industri jasa keuangan ke depan dan terus menjamin perlindungan konsumen,” tuturnya.

Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan terus mendukung perkembangan industri fintech, yakni dengan meluncurkan Fintech Innovation Hub sebagai sentra pengembangan dan menjadi one stop contact fintech nasional untuk berhubungan dan bekerja sama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital.

Di samping itu, lanjutnya, OJK juga akan meluncurkan Sandbox Regulatory untuk Fintech. Peraturan ini mengatur hal-hal yang minimal agar tumbuh kembang Fintech memiliki landasan hukum untuk menarik investasi, efisiensi, melindungi kepentingan konsumen dan tumbuh berkelanjutan.

OJK juga melakukan kajian mengenai implementasi standar pengamanan data dan informasi dalam pengelolaan industri fintech dan kebutuhan Pusat Pelaporan Insiden Keamanan Informasi di Industri jasa keuangan, dan kajian Vulnerability Assessment (VA) Tersentralisasi di industri jasa keuangan untuk memastikan postur serta kematangan atau kesiapan penanganan keamanan informasi selalu terjaga guna menekan risiko serta ancaman keamanan informasi pada industri jasa keuangan.

Hasil sementara kajian kajian yang dilakukan oleh “Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan” OJK tersebut menunjukkan adanya klasifikasi perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK bisa terdiri dari berbagai jenis usaha seperti perbankan, asuransi, investasi, pembiayaan, pinjam meminjam (peer to peer lending), crowd funding, chanelling kredit dan lain sebagainya.

“Klasifikasi perusahaan fintech itu di luar jenis usaha Fintech di bidang sistem pembayaran yang akan diatur Bank Indonesia,” ungkap Rahmat.

Dari kajian OJK, jumlah perusahaan fintech yang masuk dalam otorisasi OJK sebanyak 120 perusahaan yang beroperasi di Indonesia.

Ruang lingkup aturan yang sedang disiapkan di bidang fintech ini, sementara ini adalah aturan di bidang permodalan, aturan model bisnis, aturan perlindungan konsumen dan aturan manajemen risiko minimal.

“Kami targetkan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini, regulasi untuk industri fintech sudah bisa terbit,” pungkas Rahmat.


(SAW)