Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Ekonomi Berkeadilan Dinilai Belum Terwujud

M Studio    •    Selasa, 18 Oct 2016 08:32 WIB
berita dpr
Dua Tahun Pemerintahan Jokowi, Ekonomi Berkeadilan Dinilai Belum Terwujud
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan (Foto:Dok.DPR)

Metrotvnews.com, Jakarta: Selama dua tahun pemerintahan Jokowi berjalan, ekonomi berkeadilan bagi rakyat Indonesia dinilai belum terwujud. Sejumlah lembaga survei menilai kinerja ekonomi pemerintah terus meningkat, namun fakta berbicara lain. Jauh panggang dari api.

Inilah sorotan tajam dan catatan kritis Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan yang disampaikan dalam keterangan persnya, Selasa (18/10/2016). Menurut Heri, perekonomian Indonesia sejak dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengalami stagnasi serius, bahkan cenderung menurun. Indikatornya, pada 2014 ekonomi tumbuh 5,02 persen. Tahun 2015, turun menjadi 4,8 persen.

Stagnasi ekonomi ini berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga 6,81 persen. Begitu juga kemiskinan absolut sudah mencapai 28,3 juta jiwa dan inflasi meningkat 5,73 persen. Nilai ekspor Indonesia menurun. Per Oktober, nilai ekspor masih mencapai Rp200 triliun. Tapi, per Mei 2016 tinggal Rp160 triliun. Jadi, kata Heri, ada penurunan Rp40 triliun.

Cadangan devisa Indonesia juga terus tergerus oleh utang. Dijelaskan politikus Partai Gerindra ini, pada Oktober 2014 utang pemerintah hanya Rp2.600 triliun. Per Mei 2016 sudah melonjak menjadi Rp3.320 triliun. Sementara cadangan devisa Indonesia hanya USD 103,56 miliar. “Ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang plus bunga utang yang membengkak,” ucap Heri.

Kondisi utang terkini Indonesia, sambung Heri, memberi kontraksi pada nilai tukar rupiah yang masih bertengger di kisaran Rp13.000. Di sektor pajak, struktur penerimaan pajak dalam APBN makin menurun. Padahal, APBN sangat bergantung pada penerimaan pajak. “Kita memang tertolong dengan adanya hasil tax amnesty. Namun, itu belum maksimal. Sebab, selain repatriasi dana dari luar negeri belum memenuhi target, juga dampaknya pada ekonomi riil belum terukur.”

Tidak hanya itu, nilai tukar petani juga menurun dari angka 102,87 tahun 2014 menjadi 101,64 tahun 2016. Ini berarti, pandang Heri, kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani belum terjamin secara maksimal. Inilah sisi minus perekonomian nasional selama dua tahun pemerintahan berjalan di bawah Presiden Joko Widodo.

“Saya bisa menyimpulkan bahwa selama ini, kepuasan masyarakat yang sering disebut-sebut itu hanya bagian dari citra dan pencitraan. Tapi, kalau kita turun ke daerah dan lapangan, berbagai masalah masih muncul. Semuanya bersumber dari mundurnya ekonomi-keuangan yang cukup serius. Apalagi baru-baru ini pemerintah kita telah melakukan pemangkasan anggaran transfer daerah, sehingga menjadikan batalnya beberapa program pembangunan di daerah-daerah,” papar Heri panjang lebar.

Mencermati fakta ini, Heri berpendapat, ke depan ekonomi nasional akan terus tertekan. Untuk itu, politisi dari dapil Jabar IV itu berharap, agar pemerintah kembali ke jalan yang benar sesuai cita-cita kemerdekaan dan konstitusi. Pemerintah mestinya sudah bisa menghadirkan sistem ekonomi-keuangan yang sehat dan kredibel.


(ROS)