Hipmi: Masalah Semen Indonesia di Rembang Tidak Sederhana

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 14 Nov 2016 11:44 WIB
semen indonesiahipmi
Hipmi: Masalah Semen Indonesia di Rembang Tidak Sederhana
Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mempertanyakan motif gugatan sekelompok orang mengatasnamakan warga Rembang, Jawa Tengah, terhadap keberadaan pabrik Semen Indonesia. Hal semacam ini perlu dituntaskan dengan baik agar tidak berdampak terhadap ekonomi daerah setempat.

Dalam hal ini, Bahlil mempertanyakan apakah gugatan penolakan yang dilakukan warga benar-benar karena persoalan lingkungan yang tidak sesuai mekanisme atau memang ada motif lain kemudian ditunggangi kepentingan bisnis.

"Masalah Semen Indonesia di Rembang tidak sesederhana yang disuarakan masyarakat penolak saja. Saya kenal Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo adalah orang yang cakap. Saya merasa ada indikasi dari kelompok bisnis lain yang memanfaatkan atas nama rakyat untuk menguasai semen di Indonesia," kata Bahlil, dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/11/2016).

Bahlil menjelaskan, bila memang indikasi tersebut benar maka kalangan pelaku usaha nasional dan Pemerintah Indonesia harus menjaga asetnya dari persaingan bisnis yang tidak sehat. "Semen Indonesia itu kan BUMN, milik negara. Jangan sampai kita terjebak oleh provokasi yang ditunggangi kepentingan usaha lainnya dengan memanfaatkan rakyat," tegas Bahlil.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) pada 5 Oktober lalu telah mengabulkan gugatan sekelompok orang mengatasnamakan warga Rembang. Materi gugatan terkait izin lingkungan pabrik Semen Indonesia yang berada di Rembang.

Baca: Hipmi Minta Pemda Tidak Remehkan Investasi Sektor UMKM

Bahlil berpendapat, masalah lingkungan seperti disampaikan warga dalam gugatan pada dasarnya bisa saja diselesaikan melalui pembicaraan oleh kedua belah pihak untuk mencari solusinya. "Jangan langsung main tabrak saja, gugat sana dan gugat sini. Bisa dibicarakan agar pabrik Semen Indonesia tetap beroperasi dan warga tidak dirugikan," tutur Bahlil.

Ia menyayangkan jika nantinya pabrik Semen Indonesia di Rembang gagal beroperasi, maka dapat membuka peluang pihak swasta menggantikan posisi BUMN yang merupakan milik negara. Dia meminta pemerintah berpihak pada kepentingan ekonomi nasional sebab rakyat juga akan sejahtera dengan terlaksananya industri milik negara.

"Dampak lainnya dengan adanya kasus Semen Indonesia di Rembang, apalagi sampai terhambat, akan mengganggu target investasi. Saya berharap masalah yang dialami Semen Indonesia adalah yang pertama dan terakhir untuk industri BUMN," tutup Bahlil.

 


(ABD)