Pemerintah Jaga Momentum Investasi di Kawasan BP Batam

Husen Miftahudin    •    Senin, 07 Jan 2019 20:43 WIB
bp batam
Pemerintah Jaga Momentum Investasi di Kawasan BP Batam
Illustrasi. MI/Anwar Gannat Suda.

Jakarta: Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) resmi menunjuk Edy Putra Irawadi sebagai Kepala BP Batam menggantikan Lukita Dinarsyah Tuwo. Edy menjabat sebagai Kepala BP Batam selama masa transisi amendemen kebijakan jabatan ex-officio kepala BP Batam oleh wali kota Batam, sesuai putusan rapat terbatas kabinet pada 12 Desember 2018 lalu.

Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut penunjukkan Edy sebagai Kepala BP Batam di masa transisi untuk menjaga momentum investasi di kawasan tersebut. Di samping itu, agar penyusunan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Ketentuan Rangkap Jabatan oleh wali kota Batam berjalan mulus.

"Kita percaya dengan begini akan lebih efektif, lebih mulus untuk penyerahan dan penggabungan jabatan wali kota dengan  kepala BP Batam sehingga bisnis dan investasi tetap berjalan‎," ujar Darmin usai pelantikan kepala BP Batam di kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat, Senin, 7 Januari 2019.

Sebagai Kepala BP Batam sementara, Edy bertugas untuk menyiapkan regulasi teknis pelaksanaan jabatan ex-officio. "Kedua, menjalankan fungsi untuk melayani dunia usaha (yang tidak bersifat kebijakan)," terang Darmin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kawasan BP Batam.

‎Amendemen kebijakan jabatan ex-officio ditarget rampung pada 30 April 2019‎. Namun bila kebijakan tersebut rampung sebelum tanggal yang ditentukan, maka beleid baru itu langsung berlaku saat itu juga.

"(30 April 2019) itu bunyinya paling lambat. Bisa saja nanti dalam perjalannya kurang dari 30 April, bisa. Tapi kalau enggak ada batasnya nanti open ended, enggak jelas," imbuh dia.

Pemerintah, tegas Darmin, menjamin ekonomi kawasan BP Batam lebih maju lewat penggodokan amendemen kebijakan jabatan ex-officio kepala BP Batam oleh wali kota Batam‎.

"Ini harus satu saja mataharinya, supaya tidak perlu kemudian ada berbeda double-double, polemik, dan sebagainya. Itu kan pasti lebih baik kalau jadi satu. Makanya kita bikin amendemen PP untuk mengatasi kelemahan agar tidak terjadi," tutup Darmin.





(SAW)


Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss
World Economic Forum 2019

Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss

2 hours Ago

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi i…

BERITA LAINNYA