Indonesia Surplus Jagung?

   •    Sabtu, 10 Nov 2018 14:54 WIB
kementerian pertanianjagung
Indonesia Surplus Jagung?
Ilustrasi petani jagung. (Foto: MI/Bagus).

Jakarta: Ketua Apindo Bidang Peternakan dan Perikanan Anton J Supit mempertanyakan klaim surplus jagung oleh Kementerian Pertanian (Kementan) dan rencana impor jagung yang menjadi polemik.

"Ada beberapa pertanyaan besar terkait klaim surplus jagung oleh Kementan, kalau mereka bilang ada surplus 12,98 juta ton, tapi berada di wilayah yang bukan sentra peternakan, atau luar Jawa, ini banyak pertanyaan harus dijawab oleh mereka," ujarnya saat dihubungi wartawan, Jumat, 9 November 2018.

Pertanyaan pertama, kata Anton, 12 juta ton stok jagung itu artinya akan ada 12 juta truk lebih membawa jagung. "Apakah ada truk-truk pembawa jagung ini? Yang jumlahnya 12 juta lebih?" ujar dia.

Dia pun mempertanyakan keberadaan 12 juta ton jagung tersebut. Menurutnya, jika 12 juta jagung itu ada di pengusaha, maka akan mudah diketahui.

"Kalau ada di petani, petani simpan di mana? Jagung itu tidak bisa disimpan di tempat terbuka, harus di Silo (penyimpanan curah), petani tidak punya Silo. Kalaupun industri pakan simpan jagung di Silo, kapasitasnya tidak mungkin sampai 12 juta ton. Lalu kalau petani punya jagung 12 juta ton, dengan harga pasaran misalnya Rp4.500 per kilogram (kg), artinya uang petani mengendap Rp58 triliun. Apakah petani tidak butuh uang? Untuk kebutuhannya sehari-hari dan operasional?" tambahnya.

Jika pertanyaan-pertanyaan di atas tidak bisa dijawab Kementan, lanjut Anton, maka ia mempersilakan masyarakat menilai sendiri apakah data surplus yang diklaim itu benar. Sedangkan terkait rencana impor jagung 100 ribu ton yang dianggap jumlahnya kecil oleh Kementan, Anton pun mempertanyakannya.

"Jadi kalau mau impor, berarti secara tidak langsung mengakui bahwa tidak ada barang, atau berarti barangnya kurang. Tapi ini Kementan malu-malu saja mengatakan (jagung) kurang," tuturnya.

Isu Mafia Pangan Jangan jadi Kambing Hitam

Komisi Ombudsman pun menyerukan agar Kementan ini tak mengulang kebiasaan untuk menjadikan isu mafia pangan sebagai kambing hitam terkait dengan kebijakan impor dan ketidakoptimalan kinerjanya.

"Jangan terlalu membela diri bahwa seolah-olah ini kepentingan importir, atau mafia pangan. Kan semua impor lewat Bulog, cari sendiri (siapa mafianya). Untuk sementara, sudahlah, jangan terlalu banyak komentarlah. Lebih baik fokus untuk memperhatikan kebutuhan (jagung) peternak. Juga fokus sosialisasikan dengan baik bahwa impor untuk meningkatkan cadangan, bukan untuk mengganggu petani," ujar Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih.

Dikatakannya, meskipun banyak pihak yang menolak impor bahan pangan, namun hal itu harus disesuaikan dengan kondisi fakta di lapangan. Walaupun berulang kali Kementan menyatakan bahwa saat ini surplus produksi jagung, namun harga di lapangan tinggi dan para peternak sulit mendapatkan jagung untuk kebutuhan pakan ternak.

"Sederhananya begini, yang penting kan harga. Meski banyak penolakan, walaupun dibilang surplus, tidak ada gunanya kalau barangnya tidak ada," tegasnya.

Di sisi lain, anggota Komisi IV Darori Wonodipuro mengatakan dewan akan menanyakan kebenaran data jagung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam saat Rapat Dengar Pendapat (RDP). Ia juga heran akan polemik yang justru digulirkan pihak Kementan.

"Saya akan menanyakan tentang impor jagung ini. Sebab, saya juga ditanya oleh masyarakat katanya surplus jagung, tapi kita impor 100 ribu ton, ini mana yang benar," kata Darori.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya, impor jagung yang dilakukan Amran disebabnya tingginya harga komoditas ini di pasaran. Namun, seharusnya, Menteri Amran tak langsung melakukan impor.

"Dia harusnya, melakukan mengecek di lapangan. Apakah ini memang produksinya yang buruk, atau disimpan oleh tengkulak," katanya.

Tak hanya menanyakan ke Menteri Amran, Darori meminta Satgas Pangan untuk menyelidiki data surplus produksi jagung sebanyak 12,9 juta ton. Upaya untuk mengetahui, kebenaran data produksi jagung dalam negeri.

"Menteri Pertanian enggak mengaku siapa yang menguasai ternak. Satgas Pangan sidak saja, bagaimana kondisi jagung di pasaran. Supaya ada keterbukaan," singkatnya. (Dadi R Sumaadmadja/Metro TV)


(AHL)