Komisi IV DPR Pertanyakan Rencana Penghapusan Subsidi Benih untuk Petani

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 11 Jul 2017 11:54 WIB
berita dpr
Komisi IV DPR Pertanyakan Rencana Penghapusan Subsidi Benih untuk Petani
(Foto:Antara/Aditya Pradana Putra)

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi IV DPR RI mempertanyakan rencana penghapusan subsidi benih yang akan dilakukan oleh pemerintah pada 2018. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian (Kementan) RI, beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi IV DPR RI Edy Prabowo menegaskan, subsidi benih masih diperlukan oleh petani. Menurutnya, bantuan tersebut dianggap meringankan petani dalam hal biaya produksi. "Jika biasanya beli bibit Rp11 ribu, dengan subsidi hanya beli seharga Rp2.500. Tiba-tiba semua ini ditiadakan, tentu akan memberatkan petani," kata Edy, dalam keterangan tertulis, Selasa, 11 Juli 2017.

Politikus Gerindra itu mengaku bahwa Komisi IV DPR RI tidak mengetahui kebijakan pencabutan subsidi benih tersebut. Selama ini, pihaknya hanya mengetahui wacana tersebut hanya sebatas usulan. "Jika dikatakan ada usulan, iya kami tahu itu, tapi saat itu kami tidak menyetujuinya," ungkap dia.
 
Jika anggaran subsidi dialihkan ke bantuan benih langsung yang gratis, hal itu masih belum sempurna. Edy menganggap, kebijakan itu tidak akan mampu menjangkau seluruh petani.

"Bantuan ini tidak mewakili 100 persen petani, ketika bantuan tidak terjangkau, maka mereka membeli sendiri benih, dan disinilah subsidi harga sangat dibutuhkan petani, yakni harga yang murah," ucapnya.
 
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengatakan bahwa subsidi benih ini juga menjadi penyangga terhadap desa mandiri benih. Jika dikatakan alasan pencabutan subsidi karena penyaluran yang tidak terserap dengan baik, ia menilai hal itu hanya persoalan mekanisme semata.

Selain itu, Herman juga menyampaikan bahwa subsidi benih masih adal dalam pengusulan Rencana Kerja (RK) Kementerian/Lembaga saat pembahasan pagu indikatif. Dia menganggap aneh jika tiba-tiba pemerintah mencabut subsidi benih tanpa pembahasan terlebih dahulu.
 
“Saya menduga ada usulan terlebih dahulu dari Kementerian Pertanian. Kalaupun mau dihapuskan harus ada alasan yang tepat,” ucap Herman.
 
Menjawab hal itu, Sekjen Kementan Hari Haryono mengatakan bahwa pihakmya belum pernah mengusulkan penghapusan subsidi benih terhadap Kementerian Keuangan. Rencana pencabutan subsidi ini dibahas dalam trilateral dengan satu penjelasan, karena serapannya sangat rendah, yaitu sekitar 25-30 persen dalam tiga tahun belakangan.
 
“Kenapa subsidi pupuk masih ada dengan menggunakan instrument BUMN, karena subsidi pupuk  memerlukan high invest dan hight technology yang para swasta dan para UMKM tidak bisa masuk didalamnya jika tidak ada intervensi pemerintah. Sementara pengembangan benih bisa dilakukan penakaran-penakaran oleh UMKM yang notabene merupakan mitra-mitra kami juga,” jelas Hari.
 
Pada akhir rapat kerjanya, Komisi IV DPR RI sepakat meminta Kementerian Pertanian tetap menjalankan pagu subsidi Benih dalam RAPBN tahun 2018. Bahkan, usulan tersebut masuk dalam  salah satu kesimpulan raker.


(ROS)