Jokowi tak Bisa Pindahkan Ibu Kota dan Lakukan Redenominasi Rupiah Sekaligus

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 02 Aug 2017 17:05 WIB
redenominasi
Jokowi tak Bisa Pindahkan Ibu Kota dan Lakukan Redenominasi Rupiah Sekaligus
Ilustrasi. MI/Galih Pradipta.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah mengkaji pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Rencana tersebut juga dibarengi dengan usulan penyederhanaan atau redenominasi rupiah. 

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Tony Prasetiantono menilai, pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo tak akan mampu menerapkan sejumlah kebijakan bombastis dalam waktu yang bersamaan. Bila ingin menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus membuat skala prioritas.

"Redenominasi perlu tapi nanti dulu. Pemindahan ibu kota juga, kita masih banyak PR dan kita harus pake prioritas. Enggak mungkin semuanya jalan bersamaan," kata Tony dalam acara 3 Season of Wealth di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu 2 Agustus 2017.




Terkait redenominasi rupiah, Komisioner Independent PermataBank ini menilai belum layak dilakukan dalam waktu dekat karena pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran lima persen. Selain itu, nilai tukar rupiah saat ini terbilang masih rentan yakni sekitar Rp 13.300. 

"Pertumbuhan ekonomi kita lima persen tidak baik tapi kalau dibandingkan nrgara lain yang suffering, lima persen itu baik," tutur dia.

Kemudian, redenominasi juga harus menunggu hingga neraca perdagangan dan cadangan devisa lebih tinggi dan berkualitas. Sementara itu, pemindahan ibu kota ke wilayah lain juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. 

Pekerjaan rumah lainnya yang harus diselesaikan pemerintah ialah persoalan defisit anggaran, kredit perbankan serta lemahnya daya beli masyarakat.

"Masih banyak pekerjaan rumah pemerintah," ungkapnya.

Namun demikian, Tony mengapresiasi nilai tukar rupiah yang cenderung stabil akibat dari kebijakan amnesti pajak. Dana rapatiasi dari program pengampunan pajak berhasil menaikkan cadangan devisa.

"Analisis saya karena Indonesia berhasil melakukan tax amnesty. Ini adalah rekor cadangan devisa tertinggi sepanjang sejarah itulah yang buat rupiah stabil," pungkas dia. 





(SAW)