Cerita Menteri ESDM ke-7 soal Freeport

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 21 Apr 2017 09:03 WIB
freeport
Cerita Menteri ESDM ke-7 soal Freeport
Tambang Freeport (MI/AGUS MULYAWAN)

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik pemerintah dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) yaitu PT Freeport Indonesia selalu menjadi sorotan tersendiri di Tanah Air. Kondisi itu juga menjadi sorotan bagi mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ke-7, Subroto.

Subroto menilai karut marutnya sengketa tersebut sebenarnya terkait kepentingan kedua belah pihak. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik Sumber Daya Alam (SDA) menginginkan Freeport tetap berinvestasi? dan tetap mengikuti aturan yang ada di Tanah Air.

Sementara Freeport, tambahnya, membutuhkan Indonesia untuk keberlangsungan berbisnisnya. Menurutnya, keduanya tidak ada yang salah tetapi saling membutuhkan. "Artinya memang kedua-duanya saling membutuhkan," kata Subroto, saat diskusi santai, di Graha Bimasena, Jalan Dharmawangsa, Jakarta Kamis 20 April 2017.

Pria kelahiran 1923 ini mengaku terus mengikuti perkembangan berita tentang Freeport Indonesia. Menurutnya, dalam menyelesaikan sengketa ini kedua belah pihak tidak boleh saling keras kepala karena itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Freeport sebagai perusahaan yang berinvestasi di Indonesia harus sadar pihaknya berada di Indonesia dan harus mengikuti aturan yang berlaku. "Jadi kalau ada pertentangan aturan bisa dibicarakan, negosiasi kedua belah pihak. Jangan ngotot-ngotot kan bisa negosiasi," ungkap dia

Lebih lanjut, Ia bercerita semasa dirinya menjabat sebagai Menteri ESDM belum ada konflik seperti sengketa pemerintah dan Freeport saat ini. Ia merasa sektornya masih dalam kondisi aman saja. "Zaman dulu adem ayem," ucap dia.

Lebih lanjut, Menteri ESDM ke-7 ini menambahkan, sengketa pemerintah dan Freeport ini sebenarnya sudah selesai ketika Freeport menyatakan bersedia mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Jawaban saya soal sengketa Freeport dan Indonesia sudah ketemu. Permintaan dari Freeport kita pertimbangkan karena mereka sudah mau mengubah dari KK jadi IUPK," ujar dia.

Mantan Menteri ESDM era Soeharto ini mengungkapkan, dirinya optimistis pemerintahan saat ini melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri ESDM Ignasius Jonan dapat memecahkan persoalan terkait Freeport ini.


(ABD)