Kementan: Anggaran Subsidi Pupuk Relatif Konstan

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 13 Sep 2017 11:37 WIB
subsidi pupuk
Kementan: Anggaran Subsidi Pupuk Relatif Konstan
Ilustrasi pupuk. (FOTO: ANTARA/Andreas Fitri Atmoko)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan anggaran subsidi pupuk relatif konstan dari tahun ke tahun dan hasilnya telah berkontribusi pada produksi.

Kepala Bidang Data Komoditas Kementerian Pertanian Dr Anna Astrid menjelaskan, hasil kajian Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bila subsidi pupuk dikurangi maka akan menaikkan harga pupuk dan menurunkan produktivitas padi.

Anna merespons pernyataan Guru Besar Unila dan Ekonom Senior Indef Prof Bustanul Arifin yang menyatakan anggaran subsidi pupuk tidak berkontribusi pada produksi. Dirinya menegaskan jika subsidi pupuk disebut tidak efektif, maka sangat tidak relevan lagi untuk kondisi saat ini.

"Karena sejak 2015 hingga sekarang sudah banyak pembenahan dan dibangun sistem online. Kementan sudah mengembangkan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK)," tegas dia, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 13 September 2017.

Oleh karena itu, bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemda, dan perbankan BUMN mengembangkan Kartu Tani. Saat ini sudah ada 3,5 juta penerima Kartu Tani. Di 2018 diterapkan penuh di Pulau Jawa dan tahun selanjutnya di seluruh Indonesia.

Baca: Pemerintah Didesak Selesaikan Masalah Subsidi Pupuk

"Untuk diketahui sejak 2016 relatif tidak ada keluhan petani mengenai pupuk. Pengendalian dilakukan ketat termasuk pengawalan TNI dan Satgas Pangan sehingga lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk sudah diproses hukum," jelas Anna.

Dia menambahkan, berbagai kebijakan dan program Upaya Khusus (Upsus) sejak 2015 hingga sekarang seperti membangun infrastruktur irigasi, mekanisasi, bantuan dan subsidi benih, pupuk, asuransi, dan lainnya berhasil meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

"Buktinya produksi padi 2016 sebesar 79,2 juta ton atau naik 4,96 persen dibandingkan 2015. Produksi padi dua tahun terakhir naik 8,4  juta ton setara Rp38,5 triliun. Demikian juga produksi jagung meningkat," sebut Anna.

Anna menyayangkan jika Bustanul kurang memahami data impor pangan, tanpa menganalisis lebih mendalam. Faktanya pada 2016 dan 2017 Indonesia tidak impor beras medium. Sejak 2016 Pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras medium.

"Bila tidak percaya silakan dicek sendiri ke Kementerian Perdagangan. Impor beras medium pada awal 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog 2015," bebernya.

Sesuai data BPS, impor beras Januari-Juli 2017 sebesar 188,6 ribu ton itu adalah bukan beras medium, tetapi beras pecah 100 persen sebesar 185 ribu ton dan sisanya berupa benih dan beras khusus yang tidak diproduksi di dalam negeri.

 


(AHL)