Menkeu tak Bisa Menyanggupi Pajak Final 1% bagi Penulis

Suci Sedya Utami    •    Selasa, 12 Sep 2017 21:36 WIB
pajak
Menkeu tak Bisa Menyanggupi Pajak Final 1% bagi Penulis
Menkeu Sri Mulyani. ANT/M Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Persatuan Penulis Indonesia (Satupena) mengusulkan pajak untuk penulis dibuat seperti pajak yang diberlakukan pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tarif pajak final satu persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sistem dan besaran pajak tak bisa disamaratakan begitu saja. Menurut Ani, setiap profesi memiliki karakter masing-masing termasuk UMKM.

"Pada prinsipnya kalau seseorang itu memiliki penerimaan yaitu disebut penghasilan. Kalau dia wajib pajak orang pribadi maka pertanyaanya dalam menghasilkan usahanya ada biaya-biaya? Setiap profesi punya karakteristik masing-masing," kata Ani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 12 September 2017.

Ani menjekaskan, untuk UMKM, mereka tidak menggunakan pembukuan atau dianggap selalu memiliki kas yang jelas atau tak dengan kata lain dalam pemajakannya tak kenal istilah untung rugi. Maka dari itu dikenakan tarif final.

Dia bilang, untuk penulis, setelah berdiskusi dan berkomunikasi disepakati agar menggunakan tarif norma yang mana 50 persen dari penghasilan yang didapat dianggap sebagai biaya yang ditandai dengan adanya pembukuan. Sebab selama ini penulis tak mengenal sistem pembukuan.

Adapun hitung-hitungan pajak dalam pembukuan yakni (tarif norma x (penghasilan yang telah dikenai biaya atau pengeluaran) - penghasilan tidak kena pajak atau PTKP x tarif pasal 17 UU Pajak Penghasilan (PPh).

"Setiap yang mereka hasilkan ada 50 persen biaya proses menulis. Itu suatu kesepakatan. Kalau penulis menerima royaltinya dikurangi norma 50 persen kemudian jadi objek pajak. Kalau kemudian yang 50 persen itu pendapatannya dikurangi dulu PTKP, kalau 50 persen itu dibawah PTKP malah dia enggak bayar sama sekali," tutur Ani.

Sementara, lanjut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menambahkan, jika difinalkan, bisa jadi ketika penulis mengalami kerugian, pajaknya tetap harus disetorkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Penulis Indonesia Satupena Nasir Tamara meminta agar sistem perpajakan bagi penulis perlu diubah untuk menumbuhkan minat menulis di kalangan generasi muda.

"Bagaimana mengubah nasib para penulis supaya lebih banyak lagi penulis di Tanah Air? Sistem perpajakannya mesti diubah, seperti UMKM sajalah disamakan,” kata Nasir usai acara diskusi di Indonesia Internasional Book Fair, Jakarta, kemarin.





(SAW)