Hemat Bahan Bakar, Pemerintah Diimbau Genjot Penggunaan Teknologi Hybrid

Ade Hapsari Lestarini    •    Senin, 17 Apr 2017 14:06 WIB
mobil
Hemat Bahan Bakar, Pemerintah Diimbau Genjot Penggunaan Teknologi Hybrid
Illustrasi. ANTARA FOTO/;Reno Esnir.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pangsa pasar mobil hybrid listrik dan bahan bakar minyak (BBM) cukup besar di Indonesia. Apalagi jika disokong dengan penggunaan bahan bakar gas (BBG), diprediksi penjualan akan meningkat.

Pemerintah pun diimbau untuk menyokong industri otomotif dalam memproduksi mobil hybrid. Demikian disampaikan mantan Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Bambang Trisulo.

"Mobil hybrid menghasilkan emisi yang rendah sehingga lebih ramah lingkungan. Sebab, kendaraan hybrid didesain dengan teknologi yang mampu mengurangi substansi racun pada emisi buang," kata dia di Jakarta, Senin 17 April 2017.

Oleh karena itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan dampak-dampak positif yang dilahirkan dari teknologi hybrid. Saat ini, ungkapnya, belum ada alternatif teknologi lain yang siap pakai dan hemat bahan bakar seperti hybrid.

Menurut Bambang, mobil jenis ini memang memiliki banyak kelebihan. Dibandingkan mobil konvensional, mobil hybrid tidak menimbulkan suara mesin berisik seperti mobil konvensional. Hal ini, karena penggunaan motor elektrik yang memiliki akselerasi halus dan bertenaga, sehingga mampu menghadirkan respons instan dan kuat sejak kali pertama dinyalakan.

"Tak kalah penting, mobil tipe ini juga lebih ekonomis bahan bakar. Cocok untuk kondisi di Indonesia," ujar Bambang.

Namun demikian, hal ini tergantung pada keputusan pemerintah. Karena selain mengeluarkan kebijakan mandatory, pemerintah juga harus menyiapkan infrastruktur untuk kehadiran mobil hybrid BBG dan BBM.

"Tanpa infrastruktur itu, mandatory akan sia-sia," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri terkait kewajiban penyediaan dan penggunaan BBG. Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja menyampaikan bahwa Menteri Jonan sudah menandatangani Permen tersebut dan tinggal menunggu nomor dari Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun Permen tersebut mengatur SPBU yang diwajibkan menyediakan satu unit mesin pengisian (dispenser) BBG, dan setiap kendaraan dinas terutama yang berasal dari BUMN sektor energi untuk memakai BBG.



(SAW)