DPMK Bentuk Tim Intervensi Program Dana Kampung

   •    Minggu, 16 Apr 2017 15:58 WIB
dana desa
DPMK Bentuk Tim Intervensi Program Dana Kampung
Illustrasi. (ANT/Rosa Panggabean).

Metrotvnews.com, Wamena: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua telah membentuk tim untuk mengintervensi program yang direncanakan masyarakat dalam dana kampung atau desa.

"Tim koordinasi tingkat kabupaten ini melibatkan pemda, kepolisian, kejaksaan. Tujuannya untuk mengintervensi program yang bersumber dari dana kampung dan juga sekaligus ikut memonitor dana tersebut," kata Kepala DPMK Jayawijaya Lenensya Manuputty di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Minggu 16 April 2017.

Untuk menghindari penyalahgunaan dana kampung/desa di masyarakat, kata Lenensyah, tim sudah mulai bekerja pada 2017.

"Sistem kerjanya kami ambil rencana kerja dari kampung-kampung, duduk sama-sama dengan masyarakat dan kami menyesuaikan mereka punya program, karena program yang mereka susun selama ini, dari hasil monitoring tidak ada wujud di lapangan," jelas dia.

Ia menegaskan bahwa tim yang dibentuk bukan untuk mengintervensi uang pribadi, melainkan hanya mengintervensi program di masyarakat.

Sebelumnya, Bupati Jayawijaya John Wempi Wetipo menginstruksikan penghentian sementara penyaluran dana kampung/desa 2017 bagi sejumlah kampung yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana.

"Anggaran untuk 2017 sudah ada tetapi belum dibagi karena laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumya belum mereka (aparat kampung) buat," kata Bupati John di Wamena.

Menurut dia, jika kepala kampung salah dalam penggunaan dana tersebut, maka sanksinya adalah pemecatan.

"Saya akan pecat dan bukan hanya dipecat, kepala kampung juga bisa masuk lembaga (lapas)," katanya.

Ia menjelaskan bahwa ada dugaan penyalahgunaan dana tersebut sebab sebagian kepala kampung mengklaim dana itu sebagai "milik pribadi".

"Dari sisi transfer dana sudah sesuai, tetapi dari sisi penggunaan dananya itu yang belum sesuai karena ada sebagian kampung yang mengklaim bahwa itu dana kepala kampung," jelas dia.

Bupati mengimbau dinas terkait gencar lakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepala kampung tentang dana yang diberikan pemerintah pusat dan daerah ke kampung.

"Saya sudah tegaskan dalam musrenbang untuk pemerintah intervensi program yang bersumber dari dana kampung. Kita intervensi program, bukan intervensi uang sehingga uang itu tepat sasaran," pungkas dia.


(SAW)