Kemenperin: Pembatasan Impor Bahan Baku Ganggu Produk Ekspor

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 13 Apr 2018 17:19 WIB
kementerian perindustrianekspor-imporrevolusi industri
Kemenperin: Pembatasan Impor Bahan Baku Ganggu Produk Ekspor
Ilustrasi kegiatan ekspor-impor. (FOTO: ANTARA/Dewi)

Jakarta: Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan pembatasan impor bahan baku berpotensi mengganggu produk-produk yang berorientasi ekspor. Kepastian pasokan bahan baku menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia di tengah persiapan Revolusi Industri 4.0 yang mengandalkan proses otomatisasi dan standarisasi produk.

Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar mengatakan, keberadaan bahan baku menjadi salah satu persoalan industri di Indonesia. Namun, kebijakan mengenai bahan baku tidak hanya berada di Kementerian Perindustrian, melainkan lintas kementerian atau lembaga.

"Tidak mungkin industri tidak ada bahan baku. Sekarang ada masalah bahan baku karena ada aturan-aturan kita yang menghambat,” kata Haris dalam keterangan resminya, Jumat, 13 April 2018.

Menurut Haris, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini sedang berupaya menurunkan ego sektoral masing-masing kementerian atau lembaga. Salah satunya dengan cara memangkas berbagai peraturan yang menghambat investasi dan ekspor.

Dia mencontohkan, tumpang tindih aturan di awal tahun 2018 dimana Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Perdagangan segera menerbitkan izin impor garam industri. Sebab banyak pelaku industri yang menjerit karena pasokan bahan baku garam telah menipis. Namun Kementerian Perdagangan tidak juga segera merespon permintaan dari Kementerian Perindustrian.

"Salah satu persoalan kita adalah bahan baku, yang dimulai dari garam. Permasalahan ketersedian bahan baku ini terjadi karena adanya aturan-aturan yang menghambat, seharusnya ini yang kita dorong," kata Haris.

Permasalahan lainnya menyasar bahan baku untuk Industri Hasil Tembakau (IHT). Kementeriaan Perdagangan mengeluarkan Permendag Nomor 84 Tahun 2017 tentang ketentuan impor tembakau. Padahal, pasokan tembakau di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan industri. Adapun Kebijakan ini berkaitan dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Kalau bicara tentang industri bukan bicara tentang Kementerian Perindustrian, bicara soal Undang Undang Industri bukan bicara Undang Undang Kementerian Perindustrian, harus komprehensif. Tidak mungkin tidak ada bahan baku sesuai dengan kebutuhan industri tersebut. Kalau itu tidak ada, apa yang mau diproduksi," tambah Haris.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam Indonesia Industrial Summit 2018 pernah menjelaskan, Revolusi Industri 4.0 dilakukan dengan dukungan insentif, termasuk mendorong investasi dan ekspor. Strategi Indonesia memasuki masa ini adalah menyiapkan lima sektor manufaktur yang akan memperkuat fundamental struktur industri.

Kelima sektor itu adalah industri makanan dan minuman, otomotif, elektronik, kimia, serta tekstil. Darmin mengatakan pertumbuhan ekspor sangat penting karena negara lain mulai mendorong ekspor untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi seiring meningkatnya permintaan global.

Pada saat ini, pembatasan impor tembakau masih menjadi perdebatan di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah, kalangan industri, dan petani. Aturan tersebut membatasi impor tembakau jenis Virginia, Burley, dan Oriental yang notabene menjadi bahan baku industri.

Belakangan sesuai permintaan Menteri Koordinator  Perekonomian bernomor S-310/M.EKON/11/2017 tanggal 20 November 2017 pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan. Namun, pemerintah belum mencabut beleid tersebut.


(AHL)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

3 days Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA