Berau Butuh Pengembangan Pendidikan Tenaga Kerja

Anggi Tondi Martaon    •    Rabu, 08 Aug 2018 19:48 WIB
berita dpr
Berau Butuh Pengembangan Pendidikan Tenaga Kerja
Ketua Komisi IX Dede Yusuf. (Foto: Dok. DPR)

Jakarta: Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi menyebut Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, bukan daerah terpencil atau pembangunannya kurang maju. Sebab, daerah tersebut memiliki kekayaan alam, seperti pertambangan, perkebunan, dan pariwisata. 

Dia juga beranggapan di daerah ini banyak lapangan pekerjaan, namuan yang kurang adalah kapasitas dari pekerja untuk bekerja di lapangan kerja tersebut.

“Kami sudah mendengarkan, bahwa di Berau potensi lapangan kerjanya ada, tapi pelatihannya tidak ada,” kata Dede dalam keterangan tertulis usai berdialog dengan pemerintah daerah Berau di Rumah Dinas Bupati Berau, Kaltim, baru-baru ini. 

Hadir dalam kesempatan itu, Bupati Berau Muharram, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo, dan para jajaran pemerintah daerah, serta para pelaku usaha di Kabupaten Berau.

Dari informasi yang dihimpun, Upah Minimum Regional (UMR) di Berau sudah mencapai Rp3 juta lebih. Hal itu menandakan masalah kesejahteraan di daerah tersebut sudah teratasi.

“Artinya kalau dari angka kesejahteraan, pendapatan di sini sudah sangat tinggi, sampai Rp3 juta lebih. PT. Berau Coal itu membayar Rp3,5 juta. Jadi oleh karena itu, di sini yang dibutuhkan adalah pengembangan pendidikan untuk para tenaga kerja,” ungkap Dede. 

Untuk mengatasi itu, dibutuhkan instasi untuk mengembangkan kualitas SDM. Komisi IX pun sudah mendapatkan usulan pembangunan Badan Latihan Kerja (BLK) di Berau.

"Banyak usulan dari daerah untuk pembangunan BLK, dengan gedung bagus-bagus, tapi lapangan kerjanya tidak ada. Nah yang kami fokuskan kami sampaikan link and match. Kebutuhan industri, kebutuhan lapangan kerja, lalu diisi dengan konten dari para pekerjanya,” kata Dede menjelaskan.

Menurut politikus Partai Demokrat itu, dengan konsep link and match, BLK bisa berfungsi secara efektif. “Di situlah BLK berfungsi. Oleh karena itu ada komitmen, pemerintah provinsi akan membangun gedungnya, pemerintah kabupaten menyiapkan lahannya, pemerintah pusat menyiapkan peralatannya dan instrukturnya,” ungkap dia.

Dede juga memaparkan, pengembangan pendidikan tersebut harus didukung dengan peralatan mumpuni. 

Namun, Dede mengingatkan, realisasi BLK bisa dilakukan apabila masyarakatnya sudah clean and clear, tidak ada masalah. Sehingga pembangunan bisa berjalan.

“Tetapi itu akan bermanfaat ketika stakeholder daerah-daerah pertambangan bisa mendapatkan tenaga kerja yang nanti sudah kompeten di bidangnya,” imbuh legislator asal dapil Jawa Barat itu. 



(ROS)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA