Pemerintah Bagikan Rp2,8 Triliun untuk 16 Provinsi Penghasil Tembakau

Angga Bratadharma    •    Senin, 28 Nov 2016 13:01 WIB
tembakaucukai tembakau
Pemerintah Bagikan Rp2,8 Triliun untuk 16 Provinsi Penghasil Tembakau
Ilustrasi (Foto: dokumentasi Setkab)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah memandang perlu untuk mengatur kembali mengenai dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Adapun pengaturan kembali ini diharapkan bisa mendukung pertumbuhan di sektor tersebut, termasuk para pekerjanya sehingga memunculkan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah di Indonesia.

Adapun pertimbangan itu berdasarkan PMK 47/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menurut provinsi/kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015.

Atas dasar pertimbangan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatipada tanggal 18 November telah menandatangani PMK 178/PMK.07/2016 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2016.

Baca: Pemerintah Diminta Perhatikan Industri SKT

Menurut PMK itu, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam UU 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016 jo. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp2,834 triliun.

"Tata cara penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 2 PMK itu, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Senin (28/11/2016).

Menurut PMK ini, selisih antara pagu alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 dengan jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2016 yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III disalurkan bersamaan pada saat penyaluran triwulan IV.

Baca: Petani Minta Impor Tembakau Dikurangi

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 5 PMK Nomor: 178/PMK.07/2016, yang telah ditandatangani oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 21 November 1016 itu.

 


(ABD)