Omzet Pedagang Kambing dan Sapi Melemah

Menkeu Menyoroti Penurunan Daya Beli Hewan Kurban

Desi Angriani    •    Senin, 04 Sep 2017 11:18 WIB
kementerian keuanganekonomi indonesiaiduladha 2017
Menkeu Menyoroti Penurunan Daya Beli Hewan Kurban
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti penurunan omzet dari pedagang kambing dan sapi pada lebaran Iduladha 2017. Penurunan daya beli hewan kurban ini imbas dari pelemahan daya beli masyarakat yang dimulai sejak tiga tahun lalu.

"Ya kita akan melihat kembali yang tadi disebutkan, beberapa studi yang dilakukan internal Kemenkeu masalah daya beli ini," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, seusai menyerahkan hewan kurban di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin 4 September 2017.

Menurut Sri, pertumbuhan daya beli kelompok menengah ke atas tetap tinggi namun sedikit lebih rendah dari tahun lalu. Tahun ini daya beli tercatat tumbuh tujuh persen, sedangkan pada 2016 tercatat di kisaran delapan persen sampai 8,5 persen.

"Untuk kelompok masyarakat terutama yang menengah memang terlihat adanya pertumbuhan yang tetap tinggi namun dibandingkan dengan tahun lalu lebih rendah," ungkap dia.

Sementara angka pertumbuhan daya beli kelompok miskin justru lebih tinggi dari tahun lalu. Hal itu terjadi karena pemerintah sengaja menggenjot daya beli masyarakat menengah ke bawah. Namun angka konsumsinya lebih rendah lantaran adanya kenaikan tarif dasar listrik.

"Di satu sisi ada satu kelompok masyarakat yang pertumbuhan konsumsinya lebih tinggi dan daya belinya ada, dan itu terjadi akibat dari berbagai kebijakan pemerintah yang memfokuskan untuk meningkatkan daya beli kelompok yang berpendapatan 40 persen ke bawah," sambung dia

Oleh sebab itu, kata Sri, pemerintah akan memperbaiki dan meluncurkan sejumlah kebijakan untuk menciptakan kembali perputaran ekonomi baru. Hal itu menjadi penting dilakukan lantaran sekarang ini pemerintah terus menggenjot peningkatan daya beli guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Pemerintah akan terus memperbaiki sisi kebijakan, karena kita anggap kebijakan ini kemudian akan dikompensasi dengan kebijakan yang bisa menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki tingkat daya beli melalui tingkat upah," pungkasnya.


(ABD)