Impor Beras, Kemendag tak Perlu Sowan ke Kementan

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 12 Jan 2018 17:33 WIB
impor beras
Impor Beras, Kemendag tak Perlu <i>Sowan</i> ke Kementan
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam mengimpor 500 ribu ton beras yang akan dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI. Barang yang diimpor merupakan beras khusus, bukan kategori beras medium.

‎"Enggak (perlu rekomendasi), karena ini berasnya beda, bukan medium. Kalau medium memang harus ada rekomendasi dari Kementan. Itu ada di ketentuan Permendag Nomor 1 Tahun 2018 ini, kalau bukan beras medium tidak perlu rekomendasi," kata ‎Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, ditemui di ‎Kantor Pusat Kemendag, Jakarta, Jumat, 12 Januari 2018.

Oke menjelaskan mekanisme impor yang dilakukan merupakan usulan dari pelaku usaha untuk mengimpor beras khusus. Karena, pasokan beras sangat kurang di pasaran.

Adapun ketentuan beras khusus ini harus sesuai perintah dari Kementerian BUMN. "Mereka mengajukan ke berbagai BUMN. Yang memfasilitasi adalah PPI. PPI yang akan mengajukan," ungkap Oke.

Selain itu, PPI akan bekerja sama dengan para pengusaha. Karena itu, dana untuk mengimpor beras 500 ribu ton tidak didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Makanya tidak pakai APBN. Keputusan impor juga sudah dibahas di tingkat Menko," tegas Oke.

Impor beras yang akan dijalankan PPI, karena beras medium di pasaran sangat minim stoknya. Padahal sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman optimistis stok pangan nasional aman, setidaknya periode Januari-April 2018. Bahkan, menurut dia, stok beras akan surplus.

"Insyaallah stok kita aman, kurang lebih satu juta ton. Kalau stok satu juta di September, itu kita harus hati-hati. Tapi stok satu juta jatuh di Januari, itu tidak ada masalah," kata Amran belum lama ini saat kunjungan kerja ke sawah di Kecamatan Karawang Barat.

Amran menyampaikan, sekitar satu juta hektare (ha) padi di seluruh Indonesia panen pada Januari ini. Pada Februari, akan panen 1,7 juta ha padi, Maret 2,1 juta ha, April kurang lebih dua juta ha. "Januari surplus, Februari apalagi," ujar Amran.

Menurut Amran, yang sekarang disiapkan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Urusan Logistik, menghadapi puncak musim panen. Dia mengatakan, di musim panen stok beras akan melimpah.

"Karena surplusnya untuk Jawa Barat saja 800 ribu ton, Jawa Timur satu juta ton. Ini harus diserap, supaya petani menikmati harga yang baik," tutur Amran.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

3 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA