Pemerintah bakal Lawan Kampanye Hitam Eropa terkait CPO Indonesia

Husen Miftahudin    •    Sabtu, 22 Mar 2014 11:01 WIB
minyak sawit
Pemerintah bakal Lawan Kampanye Hitam Eropa terkait CPO Indonesia
REUTERS/Roni Bintang

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Perdagangan akan terus melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa terhadap produk sawit atau crude palm oil (CPO) Indonesia yang dianggap tidak sehat dan tidak ramah lingkungan.

"Kita tidak terima dengan perlakuan tersebut dan tidak akan tinggal diam membiarkan kampanye hitam yang menjatuhkan produk sawit Indonesia oleh Eropa," ucap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jl Ridwan Rais, Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Bayu mengaku dirinya telah ke Eropa dan mengancam akan mengurangi atau bahkan menghentikan ekspor CPO tersebut ke negara-negara Uni Eropa. "Masyarakat Eropa tidak mungkin tidak mengonsumsi produk sawit dan olahannya. Apabila kita hentikan, saya yakin Eropa akan terjadi inflasi tinggi," tegas Bayu.

Bayu mengklaim bahwa Indonesia merupakan pemasok utama kebutuhan CPO Eropa. Ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa rata-rata per tahun mencapai 3,5 juta ton atau setara dengan 56% dari kebutuhan minyak sawit Eropa sebesar 6,3 juta ton.

"Kita minta Eropa untuk sadar diri dan menghilangkan black campaign produk sawit Indonesia. Produk sawit Indonesia sustanaible kok, malah paling ramah lingkungan di dunia," tuturnya.

Ia melanjutkan bahwa dari 8,2 juta ton sawit yang memiliki sertifikat berkelanjutan di dunia, sebanyak 59% atau 4,8 juta ton di antaranya diproduksi di Indonesia. "Indonesia adalah produsen yang memiliki sertifikat berkelanjutan terbesar di dunia," ungkapnya.

Namun, sertifikasi produk sawit Indonesia memang masih menggunakan standar nasional ISPO. Bayu menjanjikan akan segera menyatukan kedua sertifikasi tersebut agar sejalan sehingga produk olahan sawit dapat menguasai pasar dan diterima dunia. "Jika Eropa terus melakukan black campaign, kita akan hadapi dan bawa kasus ini ke WTO (World Trade Organisation)," tutupnya.

 


(PRI)