Pemerintah Baru Harus Selesaikan Persoalan Lahan

   •    Minggu, 18 May 2014 12:41 WIB
pertanian
Pemerintah Baru Harus Selesaikan Persoalan Lahan
FOTO: ANTARA/FIKRI YUSUF

Metrotvnews.com, Bogor: Persoalan lahan pertanian masih akan menjadi persoalan yang harus diselesaikan bagi pemerintah baru hasil Pemilu 2014. Masalah tersebut masih menjadi kendala produktivitas pangan akibat tingginya alih fungsi atau konversi areal pertanian untuk nonpertanian

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Suswono dalam sebuah diskusi di Bogor, pada Minggu (18/5/2014). Menurutnya, tingkat kepemilikin areal pertanian di tingkat petani masih rendah yakni hanya 0,3 hektare per rumah tangga petani, jauh di bawah petani Thailand yang sudah mencapai 3 hektare per kepala keluarga.

"Alih fungsi lahan pertanian per tahun mencapai 100 ribu hektare, sementara itu kemampuan pemerintah mencetak sawah baru hanya mencapai 38 ribu hektare.

Menurut dia, rendahnya pencetakan sawah baru oleh pemerintah disebabkan sulitnya mencari lahan di Indonesia. Bahkan dari lahan pertanian yang dijanjikan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan seluas 7,2 juta hektare hanya terealiasi 13 ribu hektare.

"Kita defisit 60 ribu hektare. Kita punya lahan yang luas tetapi faktanya begitu sulit. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah menghentikan sementara (moratorium) alih fungsi lahan pertanian. Itu harus diatur langsung oleh pemerintah pusat saat ini, agar Pemda tidak mudah memberikan izin alih fungsi lahan pertanian," katanya.

"Artinya harus ada intervensi dari pusat. Saya setuju untuk sementara kondisi memperihatinkan dengan kondisi lahan defisit 60 ribu per tahun moratorium adalah salah satu usaha yang bisa diintervensi oleh pusat," imbuhnya.

Selain persoalan lahan, menurut Suswono, pemerintah mendatang harus lebih meperhatikan nasib infrastruktur pertanian seperti irigasi. Pihaknya mencatat saat ini 52 persen irigasi di Indonesia dalam keadaan rusak dan dibutuhkan dana hingga Rp21 tiliun untuk memperbaiki. (Ant)


(BEO)