Kesetaraan Penilaian Tidak Halangi Pertumbuhan Perbankan Syariah

Daniel Wesly Rudolf    •    Kamis, 26 Jun 2014 17:29 WIB
perbankan syariah
Kesetaraan Penilaian Tidak Halangi Pertumbuhan Perbankan Syariah
Perbankan Syariah--MI

Metrotvnews.com, Jakarta: Langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan aturan tingkat kesehatan bank syariah setara bank konvensional dinilai tidak akan menghambat pertumbuhan industri. Sebab, kalangan industri menilai otoritas perbankan itu tetap memerhatikan kekhususan industri syariah.

"Tidak, aturan itu tidak mengganggu pertumbuhan industri syariah. Dengan aturan baru ini lebih detail dan lebih real melihat kondisi bank," ujar Direktur Pengembangan Bisnis PT BRI Syariah Ari Purwandono melalui sambungan telepon, Kamis (26/6/2014).

Dalam peraturan OJK No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah), OJK akan menilai ke dalam lima peringkat komposit (PK). PK 1 mencerminkan kondisi bank yang sangat sehat, dan PK 5 berarti kondisi bank yang tidak sehat.

Penilaian ini dilakukan pada setiap semester yaiti pada akhir Juni dan Desember. Peraturan baru tersebut berlaku efektif pada 1 Juli 2014.

Ari menilai, beleid baru itu memberikan indikator dan format yang lebih banyak dan detail. Sebab, metode penilaiannya berubah dari CAMEL (capital, asset quality, management, earning, dan liquidity) menjadi Risk Based Bank Rating (RBBR). Adapun indikator RBBR terdiri dari risk profil GCG, rentabilitas, dan modal.

Banyaknya parameter penilaian tersebut, lanjut Ari, tidak akan membatasi ruang gerak industri berakad syariat Islam itu. Sebab, pelaku telah menerapkannya untuk menjaga kehati-hatian dalam ekspansi bisnis.

"Sudah dilakukan sejak dahulu. BRI Syariah dalam kategori sehat. Kita akan mulai laporkan posisi Juni di bulan Juli (bulan depan). Dengan metode tetap self assesment," ungkap dia.

Dihubungi terpisah, Direktur Bisnis BNI Syariah Imam P. Saptono juga mengungkapkan hal senada. Pelaku industri telah mengaplikasikan indikatoe penilaian kesehatan yang berlaku di bank umum, pada penilaian internalnya.

"Aturan ini lebih memahami karakteristik bisnis bank syariah sehingga dapat tumbuh lebih pesat lagi, namun tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," ucap dia.

Direktur Utama Bank Mega Syariah, Beny Witjaksono menambahkan, beleid ini telah memasukkan kekhususkan industri tak mengenal bunga itu. Ia mencontohkan perihal penilaian likuiditas.

Rasio pembiayaan terhadap pendanaan (financing deposit ratio/FDR) memang cenderung tinggi. Kondisi ini terjadi karena memaksimalisasi portfolio dan minimnya produk alternatif investasi.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Jawa Barat Banten (BJB) Syariah A Riawan Amin mengatakan bahwa secara financial seperti rentabilitas mestinya sama agar comparable. Namun dari sisi kepatuhan, selain kepatuhan regulasi ada tambahan kepatuhan terhadap Syariah.

Misalnya, penilaian kepatuhan menjalankan kaidah syariah di bidang perbankan. "BJBS belum bisa membicarakan rating, karena masih harus membenahi permasalahan di masa lalu," ungkap dia.

Kendati begitu, dari sisi penyelamatan, lanjut Riawan, performa bisnis di tahun 2013 menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari indokator NPF baik 1,8%, CAR 16%, dan BOPO 84%, dan aset kurang dari Rp4,6 triliun.

"Profitnya baru Rp28 miliar. Tapi jika dilihat dlm konteks penyelamatan, pertumbuhan laba capai 255%. Karena tahun 2012, laba rugi msh minus akibat warisan masa lalu. permasalahan masa lalu," pungkas dia.

 


(WID)