Berikut Daftar Proyek EBT Bernilai Rp106,3 Triliun

Annisa ayu artanti    •    Rabu, 19 Aug 2015 18:08 WIB
energi terbarukan
Berikut Daftar Proyek EBT Bernilai Rp106,3 Triliun
Ilustrasi energi terbarukan. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah telah menandatangani proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT) menandatangani lima power process agreement, sembilan MoU, dan 13 izin panas bumi dengan investasi sekitar Rp106,3 triliun.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun telah menitipkan penandatanganan tersebut kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir untuk segera menindaklanjuti prosesnya.

"Saya ingin titip kepada Menteri ESDM dan Dirut PLN. Kalau izin sudah diberikan kepada investor, prosesnya diikuti terus. Dilaksanakan enggak yang sudah diberikan tadi? Jangan sampai sudah diberi izin, tapi tidak ada tindaklanjut. Harus dicek prosesnya," kata Jokowi , di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Adapun rincian PPA-MoU dan izin panas bumi tersebut adalah:

1.PPA - Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB) di Sidrap Sulawesi Selatan. Antara PT. UPC Sidrap Bayu Energi dengan PT. PLN (Persero). Nilai investasi diperkirakan USD180 juta. Kapasitas 70 megawatt (mw).Menyerap tenaga kerja 325 orang.

2. PPA - Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Hasang, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Antara PT. BNE dengan PT. PLN (Persero). Nilai investasi diperkirakan USD230 juta. Kapasitas 40 mw. Menyerap tenaga kerja 250.000 orang selama empat tahun.

3. PPA - Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBiomass) Tanjung Batu, dari cangkang kelapa sawit dan wood chip, Kab. Karimun, Provinsi Riau. Antara PT. Prima Gasifikasi Indonesia dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Riau. Investasi USD2 juta. Kapasitas 900 kilowatt. Menyerap tenaga kerja 30 orang.

4. PPA - Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sumba Timur, Kapasitas 1 MW di Kab. Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Antara PT PLN (Persero) Wilayah NTT dengan PT Buana Energi Surya Persada. Investasi Rp28 miliar. Kapasitas 1 mw. Menyerap 75 orang tenaga kerja.

5. PPA - PLTS Gorontalo di Provinsi Gorontalo. Antara PT PLN (Persero) wilayah Suluttenggo dengan PT Brantas Adya Surya Persada. Investasi Rp51 miliar. Kapasitas 2 MW. Menyerap 50 tenaga kerja.

6. BAST - Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH) di Kab. Jayapura, Prov. Papua, off-grid. Antara Pemerintah dengan Bupati Pemda Jayapura. Investasi Rp2,27 miliar. Kapasitas 23 kw. Mengalirkan listrik sekitar 115 Kepala Keluarga (KK).

7. BAST - PLTS di Kab. Minahasa Utara, Sulawesi Utara, off-grid. Antara Bupati Pemda Jayapura dengan pemerintah pusat. Investasi Rp4,72 miliar. Kapasitas 50 Kw. Dapat mengalirkan listrik sekitar 100 KK.

8. BAST - Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSampah) di Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, on-grid. Antara Pemda dengan pemerintah pusat. Investasi Rp22 miliar. Kapasitas 500 kw. Dapat mengalirkan listrik ke 1.000 KK.

9. MOU - Kerjasama di Bidang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Malingping, Kabupaten Lebak, Prov. Banten. Antara pemerintah pusat dengan Pace Energy Pte, Ltd. Investasi USD300 juta dengan kapasitas 150 mw.

10. MOU - Kerjasama di Bidang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kabupaten Jeneponto dan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Antara pemerintah. Pusat dengan Indo Wind Power Holdings Pte, Ltd. Investasi USD325 juta dengan kapasitas 132,5 mw.

11. MOU - Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Arus Laut (Tahap Komersial) untuk Pembangkitan Tenaga Listrik di Selat Alas, Selat Lombok dan Selat Badung. Antara PT. PLN (Persero) dengan SBS International Ltd. Investasi USD350 juta. Kapasitas 12 mw hingga 140 mw.

12. MOU - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Rumput Laut di Amurang, antara Pemerintah Daerah Kab. Minahasa Selatan dengan Konsorsium PT Pembangkit Jawa Bali-Ingenieursbureau De Raaij en Datema B.V- PT. Dutacipta Pakarperkasa. Perkiraan nilai investasi: 100 juta euro, TKDN 80 persen. Kapasitas 100 Mw. Menyerap 300 orang tenaga kerja.

13. MOU - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Rumput Laut antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dengan Konsorsium PT Pembangkit Jawa Bali-Ingenieursbureau De Raaij en Datema B.V- PT. Dutacipta Pakarperkasa. Perkiraan nilai investasi: 100 juta euro, TKDN 80 persen. Kapasitas 100 mw. Menyerap 300 orang tenaga kerja.

14. MOU - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Air Laut di Kab. Buton, antara Pemda Kab. Buton Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Konsorsium PT. Pembangkitan Jawa-Bali - Tidal Bridge B.V - PT. Dutacipta Pakarperkasa. Potensi 5-50MW, perkiraan nilai investasi: 7,5 juta-75 juta euro, TKDN 50-60 persen. Kapasitas 5 mw hingga 50 mw. Menyerap 100 sampai 200 orang tenaga kerja.

15. MOU - Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas Rumput Laut di Bangka antara Pemda Kab. Bangka dengan Konsorsium dari Ingenieursbureau De Raaij En Datema B.V.-PT. Dutacipta Pakarperkasa-PT. Gunung Menumbing Madya. Perkiraan nilai investasi 100 juta euro, TKDN 80 persen. Kapasitas 100 Mw. Menyerap 300 orang tenaga kerja.

16. MOU - Provinsi Bali Sebagai Kawasan Nasional Energi Bersih dan Pengembangan Centre Of Excellence Energi Bersih. Antara Pemerintah Pusat dengan Pemda.

17. MOU - Cooperation on A Geothermal Strategy Study. Antara Pemerintah dengan duta besar Inggris.

18. IPB - Penyerahan Izin Panas Bumi (IPB) sebagai pengganti Izin Usaha Panas Bumi pasca diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi. Total investasi Rp81 triliun. Kapasitas 1.515 mw. Menyerap 4.500 tenaga kerja.

Jokowi juga berpesan, setelah PPA sudah ditandatangani, seharusnya pemerintah mempunyai daftar yang kemudian diikuti prosesnya, sampai financial closing dan pembebasan. Apakah ada kemajuan atau tidak.

Sebagai informasi, Menteri ESDM mengatakan dalam sambutannya seluruh investasi ini kedepannya dapat menambah pasokan listrik sekitar 2.400 mw.


 



(SAW)


Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

Pengalihan Komando BP Batam Disebut Membuat Gaduh

1 day Ago

Pengalihan komando Pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam kepa…

BERITA LAINNYA