PLN Diminta Evaluasi Biaya Token Listrik

Wanda Indana    •    Rabu, 09 Sep 2015 08:08 WIB
plndpr ads
PLN Diminta Evaluasi Biaya Token Listrik
Ilustrasi. (Foto:Antara/Rivan)


Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta segera mengevaluasi biaya administrasi biaya listrik dengan sistem token. Sistem pembayaran token pulsa dinilai merugikan pengguna listrik dari masyarkat berpendapatan rendah. Pasalnya, masyarakat dikenakan biaya adminitrasi setiap kali melakukan pembelian pulsa listrik.
 
"Pak Rizal Ramli (Menteri Koordinator Kemaritiman) itu tak asal-asalan kalau ngomong, pasti didukung data-data. Kami Komisi 7 minta dikaji kembali," kata Anggota DPR Komisi 7 Kardaya Warnika dalam acara Bincang Pagi Metro TV, Rabu (9/9/2015).
 
Kardaya mengaku tak mengerti mengapa PLN memasukkan biaya administrasi dalam setiap transaksi pulsa listrik. Padahal, dalam transaksi sejenis seperti pembelian barang-barang dengan kartu kredit hanya dikenakan biaya administrasi satu kali dalam setahun. Bahkan pembelian pulsa elektronik tak ada biaya administrasi.
 
"Setiap beli pulsa listrik kena administrasi. Belanda pakai kartu kredit saja biaya administrasinya setahun sekali, bukan setiap gesek atau setiap transaksi. PLN belum kepikiran sampai di situ, semakin miskin semakin berat biaya listrik," ujarnya.
 
Corporate Secretary PLN Adi Supriono mengakui pihaknya menetapkan biaya administrasi dalam setiap transaksi pulsa lisrik. Ketika ditanya alasan mengapa ada aturan seperti itu, Adi mengaku tak tahu.
 
"Saya kurang tau, kalau dikaitkan angka tersebut dalam token hanya Rp5 ribuan, administrasi dan PPJ (Pajak Penerangan jalan), biaya administrasi ke bank, tidak masuk ke PLN," katanya.
 
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menyebut ada mafia yang mengambil keuntungan daru sistem prabayar pada token listrik. Sistem pembayaran token pulsa dinilai merugikan pengguna listrik dari masyarkat berpendapatan rendah.
 


(FZN)


Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

Tarif Kargo Udara Naik Ratusan Persen

5 hours Ago

Tiga maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia, Lion Air dan Sriwijaya melakukan kebijakan me…

BERITA LAINNYA