Berharap di Pundak UKM

Angga Bratadharma    •    Rabu, 09 Dec 2015 14:58 WIB
analisa ekonomi
Berharap di Pundak UKM
Ilustrasi UMKM. (ANTARAFOTO: FENY)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tampaknya tidak harap-harap cemas kepada para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di awal 2016. Sebab, pemerintah beranggapan UKM mampu bertahan dari gempuran hebat oleh pesaing-pesaing yang datang dengan deras di tahun depan.

Tidak ditampik, banyak pihak yang merasa cemas dengan pemberlakuan MEA. Sebab, ditakutkan Indonesia menjadi sasaran utama oleh negara-negara ASEAN. Pada sisi lain, pemerintah dan para pengusaha didalamnya tidak mampu membendung kedatangan mereka dan kalah dari aspek daya saing sehingga membuat pemerintah dan pengusaha hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

Menggiurkannya Indonesia menjadi pasar tidak lain dari besarnya jumlah penduduk yang hampir mencapai 250 juta jiwa. Tidak hanya itu, potensi pertumbuhan kelas menengah terbuka begitu lebar dan menjadi sebuah kepastian. Belum lagi salah satu mesin utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Artinya, Indonesia menyimpan banyak potensi.

Laporan The Global Wealth Report 2015 yang dibuat oleh Credit Suisse memperkirakan jumlah miliuner di Indonesia pada 2020 akan mencapai 151.000 orang atau mengalami kenaikan sebanyak 54 persen dari jumlah miliunier yang mencapai 98.000 di 2015.

Laporan tersebut menggunakan kelas menengah Amerika Serikat (AS) sebagai negara patokan yang memiliki kekayaan antara USD50.000 sampai dengan USD500.000. Pertumbuhan miliuner ini sejalan dengan prediksi dari kenaikan jumlah miliuner di Asia Pasifik yang diproyeksikan naik 66 persen di 2020 dengan mencapai 10.693 orang.

Di balik besarnya potensi di Tanah Air, sayangnya pemerintah tampak masih belum optimal untuk mengakselerasi pertumbuhan UKM. Sebab, masih banyak UKM yang terkendala berbagai macam persoalan sehingga pertumbuhannya lebih lambat bila dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis korporasi. Salah satu dan yang paling utama dari persoalan UKM adalah terkendala aspek permodalan.

Sejauh ini, UKM masih minim mendapatkan akses kredit dari industri perbankan. Kebanyakan dari mereka dianggap tidak memenuhi standar untuk mendapatkan akses kredit oleh perbankan karena satu dan lain hal. Kalaupun ada yang mendapatkan, biasanya tingkat suku bunga UKM tidak masuk akal karena sangat tinggi dan jauh berbeda perlakuannya dengan kredit korporasi.

Perlu diakui tidak semua bank memiliki kemampuan untuk menggarap segmen UKM karena UKM memiliki karakteristik yang sulit bila dibandingkan dengan segmen korporasi. Hal ini terjadi karena UKM sangat sederhana dalam menjalankan bisnisnya, termasuk penggunaan laporan keuangan sehingga sulit bagi perbankan menetapkan standar guna menyalurkan kredit kepada UKM.

Padahal, potensi bisnis UKM sangat menggiurkan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sebanyak 56,5 juta dan jumlah koperasi sebanyak 206.288 unit dengan anggota 35.237.990 orang. Saat ini tercatat UKM mampu berkontribusi sebesar 57,9 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia di 2015.

Pada titik ini, peran pemerintah sangat dibutuhkan. Sebab, tidak mungkin Indonesia berharap di pundak UKM tanpa lebih dahulu memberikan sejumlah bekal. Adapun bekal itu seperti pelatihan untuk terus tumbuh, pengembangan bisnis, bantuan kredit dengan suku bunga masuk akal dalam artian bisa berada di bawah 10 persen, dan konsistensi kebijakan yang mendukung pertumbuhan UKM.

Selain pemerintah dan perbankan, peran sektor swasta juga sangat dibutuhkan baik secara langsung maupun melalui mekanisme Program Kerja dan Bina Lingkungan (PKBL). Pada dasarnya, kegiatan Corporate Social Responsbility (CSR) memiliki peranan penting karena banyak melahirkan UKM-UKM handal. Bahkan, tidak sedikit yang naik kelas dari UKM ke level yang lebih tinggi lagi.

Untungnya, sejumlah perusahaan sudah menyadari hal tersebut. PT Astra International Tbk (Astra), misalnya, cukup memahami bahwa peranan swasta dibutuhkan dalam mendukung pertumbuhan UKM. Ini bisa terlihat dari program CSR yang dimiliki, yang salah satunya fokus terhadap pengembangan UKM di Tanah Air.

Beberapa yang dilakukan Astra dalam mengembangkan UKM adalah melanjutkan Program Pembinaan Bank Sampah di beberapa wilayah di Jakarta yang diberi nama Bank Sanora (Non-Organik), dan pembinaan Asosiasi Kelompok Usaha Binaan Astra (AKU BISA), yang merupakan kumpulan para wirausaha.

Selain Astra, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) juga menjadi perusahaan yang fokus terhadap pengembangan UKM. Salah satu gerakan untuk menumbuhkan UKM adalah mealui Wirausaha Muda Mandiri.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis UKM di Tanah Air siap bersaing di era MEA. Salah satu upaya pemerintah mendukung keberlangsungan usaha UKM adalah dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyederhanakan proses perizinan dan menyelesaikan masalah regulasi yang tumpang tindih.

"Jadi terus terang, regulasi yang berlebihan itu memberatkan UKM. Perizinan yang panjang lebar itu juga memberatkan UKM, akibatnya banyak UKM yang berdagang diam-diam saja," ucap Menteri Perdagangan Thomas Lembong.

Kendati demikian, bukan berarti UKM tidak memiliki tantangan lain. Dalam analisa yang dilakukan setidaknya ada dua kelemahan dari produk UKM Indonesia, yakni kemasan dan promosi. "Saya mau titip (kepada pelaku UKM) bahwa yang kita harus fokus adalah mengedepankan promosi dan kemasan," tutur Tom.

Lebih dari itu, kebijakan pemerintah yang memangkas tingkat suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) tengah ditunggu-tunggu. Sebelumnya, pemerintah telah memangkas tingkat suku bunga KUR dari 22 persen menjadi 12 persen. Rencananya, di 2016 pemerintah kembali memangkas tingkat suku bunga tersebut menjadi di angka sembilan persen.

Pemangkasan ini tentu diharapkan mengakselerasi pertumbuhan UKM di waktu-waktu mendatang, terutama meningkatkan daya saing dalam menghadapi sengitnya persaingan di MEA. Sebab, tanpa bantuan permodalan maka sulit bagi UKM berkembang, mengingat selama ini segmen UKM selalu berkutat dengan persoalan permodalan.


(AHL)