Kaji Holding Perusahaan Tambang, BUMN Bentuk Komite Konsolidasi

Annisa ayu artanti    •    Jumat, 22 Jan 2016 15:46 WIB
holding bumn
Kaji <i>Holding</i> Perusahaan Tambang, BUMN Bentuk Komite Konsolidasi
Ilustrasi Gedung BUMN. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membentuk komite konsolidasi pertambangan seminggu yang lalu. Komite tersebut akan bertugas mengkaji pembentukan induk usaha pertambangan (holding pertambangan) yang ditargetkan akan terbentuk akhir 2016.

Deputi Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno mengatakan anggota komite konsolidasi tersebut adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM).

"Kita bikin komite konsolidasi pertambangan. Jadi sudah berkali-kali ditanya kapan? Ini baru minggu lalu komitenya jadi. Anggota komite konsolidasinya di antaranya Bukit Asam, Timah, Alumunium, dan Aneka Tambang. Mereka dimasukan komite konsolidasi," kata Fajar, saat konferensi pers di Kantor Kementerian BUMN, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Fajar menjelaskan, keempat anggota komite tersebut akan menyelesaikan target Menteri BUMN untuk mengkaji akankah holding pertambangan ini berakhir pada pembuatan perusahaan baru atau tidak.

"Dalam waktu tiga bulan lagi akan kita update, bentuknya sudah ada, apakah akan menjadi perusahaan baru atau perusahaan yang dipilih jadi induk. Diharapkan ini oleh Ibu Rini (Menteri BUMN Rini Soemarno) selesai akhir 2016," jelas Fajar.

Sebagai informasi, Menteri Rini menargetkan akhir 2016 segala kajian terkait soal holding ini diselesaikan dan setelah program-program selesai maka di 2018 holding perusahaan BUMN pertambangan bisa terbentuk.

"Ini tadi ada yang minta tiga tahun, minimal saya targetkan akhir 2016 ini dibuktikan. Program-program sudah selesai dan diharapkan 2018 holding-nya sudah terbentuk," ujar Rini, beberapa waktu lalu.

Menurut Rini, dengan dilakukan holding ini nantinya perusahaan BUMN pertambangan tersebut akan memiliki kemandirian finansial dalam ekspansi dan mengembangkan perusahaannya tanpa mengganggu APBN, seperti melakukan pinjaman atau obligasi global, bahkan bisa langsung masuk ke pasar secara langsung.

"Bagaimana BUMN-BUMN ini memiliki kemandirian finansial. Kemandirian ini dalam artian kita (BUMN) mau ekspansi, mengembangkan usaha, kita tidak tergantung dan mengganggu APBN. Kita tidak mau, kita kalau bisa hanya masuk ke pasar. Dengan pinjaman, global bond," jelas Rini.


(AHL)