Pelaporan harta kekayaan merupakan salah satu langkah awal dalam upaya pemberantasan korupsi demi terwujudnya clean and good government. Dalam instansi pemerintahan hal tersebut konkretnya dilakukan melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN). Namun, dalam pelaksanaannya justru masih jauh dari yang diharapkan.
LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. LHKPN berperan sebagai instrumen sosial yang dibentuk oleh hukum dengan tujuan-tujuan tertentu diantaranya untuk memastikan integritas para calon pejabat negara atau pengisi jabatan publik.
Kemudian menimbulkan rasa takut untuk berbuat korupsi menanamkan sifat kejujuran dan keterbukaan. Sehingga diharapkan partisipasi aktif dari para pejabat negara untuk melaporkan LHKPN nya karena faktanya dari data LHKPN masih belum maksimal seperti yang diharapkan.
Lantas seperti apa data LHKPN dari tahun ke tahun dan bagaimana aturan payung hukumnya?
