Sidang Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta Rusia untuk segera mengakhiri perang dan menarik mundur pasukannya di Ukraina. Hasil itu didapat setelah dilakukan pemungutan suara terhadap 193 negara anggota PBB, Kamis (23/2/2023).
Dalam pemungutan suara, 143 negara anggota PBB menyetujui resolusi tersebut, tujuh negara menolak, sementara 32 negara menyatakan abstain.
Resolusi PBB tersebut bersifat tidak mengikat secara hukum, tidak seperti resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Namun, resolusi itu memiliki bobot politis yang berfungsi sebagai barometer opini dunia sekaligus mencerminkan permintaan Majelis Umum PBB sejak 2022.
Majelis Umum PBB kini telah menjadi badan PBB terpenting yang berhubungan dengan krisis di Ukraina. Dewan Keamanan yang seharusnya bertugas menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kini dilumpuhkan oleh hak veto Rusia.
Ukraina dan Rusia sama-sama melobi negara-negara di PBB untuk mendukung pemungutan suara itu. Selama dua hari, sidang yang penuh dengan perdebatan menteri luar negeri dan diplomat dari 75 negara tersebut, memaparkan pandangan setiap negara.
Sebagian negara mendesak untuk segera diterbitkannya resolusi yang mendukung integritas teritori wilayah Ukraina, yang merupakan prinsip dasar dari piagam PBB yang harus diikuti semua negara.
