NEWSTICKER

ASN Tak Netral di Pemilu Terancam Pemblokiran Promosi Jabatan

29 September 2022 12:31

Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) mengawasi netralitas ASN selama tahapan pemilu 2024. ASN yang terbukti melanggar ketentuan netralitas akan dikenai sanksi berupa pemblokiran promosi jabatan. 

Bawaslu melaksanakan rapat koordinasi dengan para kepala daerah untuk mewujudkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada pemilu 2024 mendatang. Rapat berlangsung di salah satu hotel di Bali, Senin (26/9/2022). 

Bawaslu bersama perwakilan kepala daerah, Kemenpan RB, Kemendagri, BKN RI dan Komisi ASN mengadakan rakor untuk mencegah ASN agar tidak melanggar ketentuan netralitas ASN yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

ASN yang terbukti memberi dukungan kepada partai politik, calon legislator atau calon kepala daerah baik di lapangan maupun di media sosial diancam dengan sanksi pemblokiran promosi jabatan.

"Kalau anda memilih tidak netral, pasti anda tidak akan punya peluang untuk promosi. Karena jelas ada sanksinya, walaupun anda mendukung tetapi ketahuan, pasti akan kena sanksi dan posisi promosi tidak akan sah," ujar Ketua Komisi ASN, Agus Pramusinto.

Seluruh anggota pengawas pemilu memantau aktivitas ASN sejak tahapan pemilu mulai dilaksanakan hingga berakhir tidak hanya di lapangan, melainkan juga di media sosial.