NEWSTICKER

Bedah Editorial MI: Melindungi Kritik Menghukum Pemfitnah

18 February 2021 09:40

UU ITE sering dianggap instrumen pembungkam kritik dan membunuh kebebasan berpendapat. Kontroversi pun terus mengiringi UU ITE karena keberadaan pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Revisi pada era Presiden Joko Widodo belum bisa menyudahinya.

Kini, kontroversi kembali menghangat. Undangan Presiden agar masyarakat aktif menyampaikan kritik kepada pemerintah dibalas dengan sindiran. Sampai-sampai mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang mendampingi Jokowi di periode pertama pemerintahannya, bertanya bagaimana cara menyampaikan kritik tanpa berurusan dengan polisi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo lantas merespons dengan rencana menerbitkan telegram pedoman aduan pelanggaran UU ITE. Namun, solusi itu bersifat jangka pendek. Revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE tetap dibutuhkan sebagai solusi jangka panjang. Ketika hendak merevisi UU ITE, satu hal yang menjadi pegangan, jangan sampai penyampai kritik bisa ikut terjerat. Bagaimanapun roda pemerintahan memerlukan kritik dan masukan agar tidak menyimpang.

Tag