Saat mengecek harga dan ketersediaan kebutuhan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur pada 18 Februari lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah terpaksa mengimpor beras dari negara lain demi memenuhi kebutuhan beras di seluruh Indonesia saat stok Bulog menipis.
Presiden mengatakan, jika ada provinsi yang mulai mengalami kelangkaan beras, pemerintah berkewajiban untuk menebusnya tepat waktu. Selain itu, beras yang diimpor dari luar negeri juga akan dialokasikan ke provinsi yang menjadi lumbung pangan nasional agar harga beras tidak meroket.
Presiden menuturkan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan memasuki masa panen padi secara nasional, dengan jumlah sekitar satu juta ton pada akhir Februari dan 1,9 juta ton pada Maret 2023.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata pada 15 Februari lalu, anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mempertanyakan kebijakan Menkeu Sri Mulyani yang memblokir anggaran kementerian dan lembaga senilai Rp50,2 triliun untuk APBN 2023.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan bahwa itu bukanlah pemblokiran, melainkan disimpan untuk mengantisipasi mengantisipasi kondisi yang tidak menentu di 2023.
Sementara itu, dalam kunjungan ke Australian National University baru-baru ini, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa hilirisasi merupakan salah satu kunci keberhasilan Indonesia mempertahankan pertumbuhan positif di tengah melemahnya perekonomian dunia.
Pemerintah akan terus mengembangkan hilirisasi industri demi meningkatkan nilai tambah dari kekayaan alam Indonesia. Salah satu bentuk pengembangan hilirisasi industri adalah mendirikan politeknik berbasis industri yang bisa menciptakan tenaga kerja terdidik dan terampil, termasuk dalam mengoperasikan mesin, agar Indonesia tidak perlu lagi mengimpor TKA, seperti TKA dari Tiongkok.
