Gerakan pemeriksaan kesehatan dasar ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) harus digalakkan untuk mengakselerasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sejak dini dalam upaya membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh.
“Banyak masalah yang bisa diatasi dari upaya pemeriksaan rutin kesehatan dasar sejak dini, seperti menekan tingkat kematian ibu dan anak, serta stunting yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan SDM kita,” ungkap Wakil Ketua MPR RI koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah, Lestari Moerdijat, Selasa (4/4/2023).
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan saat ini jumlah puskesmas di Indonesia ada10.500. Jumlah tersebut dinilai belum memadai untuk memantau kualitas kesehatan dasar masyarakat, sehingga diperlukan aktivasi segera 300.000 posyandu yang tersebar di Tanah Air untuk melaksanakan deteksi dini kualitas kesehatan dasar masyarakat.
Lestari mengatakan sistem layanan kesehatan nasional harus mampu melayani perjalanan siklus hidup masyarakat sejak lahir, remaja, dewasa sampai lansia untuk memastikan kualitas kesehatan setiap warga negara.
Menurut Lestari, aktivasi posyandu merupakan langkah penting yang harus dilakukan guna mengakselerasi sejumlah pencapaian di bidang kesehatan nasional. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan bagian dari proses untuk mewujudkan manusia Indonesia yang tangguh dan berdaya saing di masa depan.
Menurut Rerie, gerakan untuk memeriksakan kesehatan ibu dan anak di posyandu harus digalakkan kembali untuk mengatasi sejumlah masalah kesehatan yang dihadapi saat ini.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% di 2022. Pada 2024 prevalensi stunting ditargetkan hanya sekitar 14%.
Lestari sangat berharap sejumlah upaya pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM seperti di sektor kesehatan dan pendidikan, menjadi perhatian serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah.
