Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri aliran dana ilegal untuk kampanye.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menuturkan pihaknya akan meminta PPATK agar menyampaikan seluruh informasi yang berkaitan dengan aliran transaksi keuangan ilegal tersebut.
“Dengan begitu, KPU akan tahu apakah itu termasuk yang dilaporkan ke dalam laporan dana kampanye atau tidak,” ujar Hasyim, di Hotel Gran Melia, Jakarta, dikutip dari Media Indonesia, Senin, 29 Mei 2023.
Jika KPU menemukan indikasi pidana transaksi keuangan tersebut, PPATK akan menindaklanjuti temuan tersebut.
Kemudian, laporan tersebut akan disampaikan ke lembaga penegak hukum melalui Bawaslu ke aparat kepolisian, maupun kejaksaan, hingga KPK.
“Saya kira PPATK tahu mana lembaga yang dianggap tepat untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari sumber-sumber yang menurut UU pemilu dilarang,” katanya.
Jika ditemukan indikasi adanya aliran dana ilegal, Hasyim menyebut KPU berpegang teguh berdasarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan menyatakan aliran uang itu sumbernya itu sah atau tidak.
“Kalau kemudian kedapatan dan sudah dapat dibuktikan itu berasal dari sumber yang dilarang atau sumbangan yang melampaui batas, atau dari penyumbang yang dilarang, itu ada mekanisme di UU pemilu yaitu uang itu tidak boleh digunakan untuk dana kampanye dan kemudian harus disetor ke kas negara,” ucapnya.
