Menaker Puji Kepedulian Perusahaan Lindungi dan Cegah Kekerasan Seksual Pekerja

Kekerasan/pelecehan seksual menjadi ancaman terbesar bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja.

Lestari Moerdijat: Kendala Proses Hukum Kekerasan Seksual dan KDRT Harus Segera Diatasi

Polri Mulai Selidiki Kasus KDRT Legislator PKS Bukhori Yusuf

Upaya Bunuh Diri Gagal, Ketua RT Bacok Ibu Muda di Ngawi Akhirnya Ditahan

Polisi Temukan Dugaan Pidana Kasus Pencabulan AG oleh Mario

Majikan Paksa ART Bugil Sambil Pel Lantai Ditetapkan Sebagai Tersangka

Terkuak, KDRT yang Diterima Putri Balqis Bukan yang Pertama

Polda Metro Jaya Ambil Alih Perkara KDRT di Depok

Polda Metro Jaya menyatakan, mengambil alih atas perkara kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap pasangan suami istri di Depok, Jawa Barat, Jumat (26/5/2023) siang.

Untuk mendalami dan mengambil beberapa tindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya akan menguak kebenaran yang ada, jika benar sang suami melakukan KDRT maka ancaman hukuman bertambahan sepertiga.

"Kami tambahkan pasal 64 KUHP atau pertbuatan berlanjut, apabila ini (KDRT) benar dab kita temukan, maka ancaman hukumannya terhadap sang suami bisa bertambah sepertiga." ucap Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi

Tak hanya itu Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan tim kedokteran dan psikolog. Untuk mendalami dan mempelajari kembali luka-luka dari korban, termasuk tersangka sang suami. 

"Kami sudah menyiapkan tim kedokteran dan psikolog. Tim Kedokteran untuk mempelajari lagi luka-luka korban termasuk tersangka sang suami," kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi.

Polda Metro Jaya bekerja sama dengan mitra untuk menjamin objektivitas terhadap proses penyidikan termasuk hak-hak perempuan. Mitra tersebut yakni, Komnas Perempuan, UPTD PPA DKI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan jika perlu Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan LPSK. 

Sebelumnya, kasus KDRT ini viral di media sosial karena dinarasikan sang istri berinisial PB yang merupakan korban malah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Depok. PB menjadi tersangka atas laporan suaminya, B.

Penahanan Istri yang Jadi Tersangka Kasus KDRT di Depok Ditangguhkan

Baik suami dan istri layak ditahan

Kasus KDRT Politikus PKS Bukhori Yusuf Ditarik ke Bareskrim Polri

Saat ini berkas perkara itu masih dipelajari penyidik

Lahirnya UU TPKS Beri Harapan Korban Kekerasan Seksual

Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia Retno Listyarti menilai dengan lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberi harapan bagi korban kekerasan seksual, karena pernyataan korban dan hasil visum sudah menjadi alat bukti. 

"Bagusnya adalah bagi korban kekerasan seksual, pernyataan korban itu sudah menjadi alat bukti lalu ditambah visum. Jadi ada dua alat bukti, dengan demikian polisi bisa melanjutkan," ujar Retno.

Retno mengungkap, dengan adanya UU TPKS, beban sudah tidak diberikan kepada korban. Melainkan, menjadi tugas polisi untuk membuktikan pernyataan dari korban. 

"Polisi punya tugas untuk membuktikan itu. Jadi tidak dibebankan kembali kepada korban," ujar Retno.

Retno berharap, dengan adanya UU TPKS bisa mempercepat kasus kekerasan seksual agar korban tidak bungkam dan tidak memilih untuk diam.  

"Saya pikir ini harus kita percepat agar kasus kekerasan seksual tidak bungkam atau korban tidak memilih untuk diam," harap Retno.

Geger! Perusahaan di Cikarang Diduga Mensyaratkan Karyawati Staycation Bareng Atasan Demi Perpanjang Kontrak

Publik dihebohkan dengan postingan salah satu penggiat media sosial Twitter dengan akun @Miduk17. Ia menyebut ada salah satu perusahaan yang mewajibkan karyawatinya untuk staycation demi perpanjangan kontrak kerja.

John Sitorus, pemilik akun Miduk17 mengatakan dalam unggahannya ada salah satu oknum atasan perusahaan di Cikarang yag mewajibkan karyawatinya staycation. Karyawati itu harus menginap di hotel bersama atasannya.

Bahkan, John menyebut syarat perpanjangan kontrak semacam itu sudah menjadi rahasia umum. Melihat cuitan John, banya warganet yang menanggapi pernyataannya. Ada yang menyebut kejadian itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi telah berkoordinasi dengan kepolisian dan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk menyelidiki informasi tersebut.

DPR Minta Oknum TNI Penendang Sepeda Motor Ibu Bonceng Anak Diberi Sanksi

TNI AU Ungkap Identitas Pelaku Tendang Motor Ibu yang Bonceng Anak

Cegah Kekerasan Penumpang Perempuan & Anak, Terminal Pulo Gebang Siapkan Pos 'Sapa'

Kekerasan Seksual Marak, RUU TPKS Tertunda

Rapat kerja RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) di Baleg seharusnya sudah dalam tahap finalisasi. Namun rapat ternyata berlangsung alot dan berujung penundaan. Perdebatan di antara fraksi-fraksi di DPR tentang RUU TPKS tidak menghasilkan kata sepakat. 

RUU TPKS Segera Masuk Tahap Finalisasi

Setelah melalui perjalanan panjang, Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) akan segera masuk ke tahap finalisasi. Saat ini masih dilakukan proses pendalaman dari masing-masing fraksi sebelum RUU diputuskan.

Lika-liku Perjalanan RUU Kekerasan Seksual

Penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia masih perlu mendapatkan perbaikan dan peningkatan. Penanganan seharusnya tidak hanya berfokus pada para pelaku saja, tetapi juga berorientasi pada korban kekerasan seksual. Itulah yang harus mendapatkan landasan hukum melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU PKS).

Hasil Survey: Indonesia Peringkat 1 Tindak Pemerasan Seksual

Transparency International merilis hasil survei global yang di antaranya menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat pertama dalam hal kasus tindak pidana pemerasan seksual. Menanggapi hal tersebut Komnas Perempuan mendorong agar DPR secepatnya menuntaskan RUU Penghapusan Kekekrasan Seksual (PKS) sehingga dapat segera disahkan.

Kata ‘pemerasan’ berasal dari kata dasar ‘peras’ yang bisa bermakna leksikal ‘meminta uang dan jenis lain dengan ancaman (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 855). 

Puan Maharani Dinilai Abai Isu Perlindungan Perempuan

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak mencantumkan RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) pada poin pembahasan RUU tingkat pertama bersama pemerintah dalam pembukaan masa sidang DPR RI tahun kedua 2021-2022. Padahal pembahasan RUU PKS sudah dilakukan sejak tahun 2012 lalu.

Kami Berani Melawan! (6)

Di tengah pertarungan melawan covid-19 yang sedang melanda negeri ini, Kick Andy menyoroti masalah yang tidak kalah penting yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam episode "Kami berani Melawan!" ini, Kick Andy menghadirkan Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penyintas pemerkosaan, dan founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Kami Berani Melawan! (5)

Di tengah pertarungan melawan covid-19 yang sedang melanda negeri ini, Kick Andy menyoroti masalah yang tidak kalah penting yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam episode "Kami berani Melawan!" ini, Kick Andy menghadirkan Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penyintas pemerkosaan, dan founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Kami Berani Melawan! (4)

Di tengah pertarungan melawan covid-19 yang sedang melanda negeri ini, Kick Andy menyoroti masalah yang tidak kalah penting yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam episode "Kami berani Melawan!" ini, Kick Andy menghadirkan Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penyintas pemerkosaan, dan founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Kami Berani Melawan! (3)

Di tengah pertarungan melawan covid-19 yang sedang melanda negeri ini, Kick Andy menyoroti masalah yang tidak kalah penting yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam episode "Kami berani Melawan!" ini, Kick Andy menghadirkan Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penyintas pemerkosaan, dan founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Kami Berani Melawan! (2)

Di tengah pertarungan melawan covid-19 yang sedang melanda negeri ini, Kick Andy menyoroti masalah yang tidak kalah penting yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam episode "Kami berani Melawan!" ini, Kick Andy menghadirkan Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penyintas pemerkosaan, dan founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Kami Berani Melawan! (1)

Di tengah pertarungan melawan covid-19 yang sedang melanda negeri ini, Kick Andy menyoroti masalah yang tidak kalah penting yakni meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan. Dalam episode "Kami berani Melawan!" ini, Kick Andy menghadirkan Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, penyintas pemerkosaan, dan founder komunitas perEMPUan Rika Rosvianti.

Pengesahan RUU PKS Dinilai Jawaban Atas Permasalahan Kejahatan Seksual

Sudah lebih dari lima tahun sejak diusulkan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tak kunjung disahkan hingga kini. Tidak adanya upaya perlindungan bagi korban kekerasan seksual dinilai menodai integritas bangsa. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong RUU PKS ini harus segera disahkan untuk membereskan permasalahan kejahatan seksual.

Terjadi Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual pada Perempuan di Awal 2021

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kerap terjadi, Komnas Perempuan mencatat terdapat 299.911 kasus pada 2020. Jika dibandingkan pada 2020, pada 2021 sudah terjadi peningkatan 18 persen dalam kasus kekerasan seksual di ranah personal maupun publik.