Rencana 'Akad' PDIP-Demokrat, Politikus PDIP: Semoga Bermufakat

Politikus PDI Perjuangan Arya Bima memastikan komunikasi dengan PDIP dengan Partai Demokrat masih terus dibangun melalui komunikasi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Bahkan saat ini Mbak Puan sudah membangun komunikasi untuk bicara dengan Demokrat. Ini dinamika yang kita harapkan antar tokoh," jelas Arya Bima.

Sejak keluar dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat memang sedang menjajaki komunikasi dengan dua poros yang ada, yaitu poros Ganjar dan Prabowo.

Meski diketahui hubungan Megawati Soekarnoputri dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak begitu baik, namun rencana rekonsiliasi keduanya mulai terdengar gaungnya. Kedua partai sedang merencanakan pertemuan antara Megawati dan SBY.

RK, Mahfud & Sandi Bertemu Megawati, Siapa Dampingi Ganjar?

Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima mengisyaratkan kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo mengerucut tinggal tiga nama, yakni Sandiaga Uno, Mahfud MD, dan Ridwan Kamil. PDIP akan membahasnya dengan mitra koalisi.

"Pertemuan para tokoh termasuk PDI Perjuangan, Perindo, PPP, Hanura, akan bicara lebih serius soal ini, akan berbicara menangkap artikulasi agregat yang mengarah ke Pak Sandi, Pak Mahfud, maupun Pak Ridwan Kamil. Kita tunggu saja, nanti sabar diputuskan," kata Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 12 September 2023.

Aria mengatakan proses komunikasi politik terus dilakukan untuk menjaring kandidat yang pas buat mendampingi Ganjar Pranowo. Pergerakan politik masih sangat dinamis.

Terkait pertemuan Ganjar dengan Mahfud, Aria enggan berandai-andai isi pembicaraannya. Ia mengatakan materi pembicaraan itu hanya diketahui Mahfud dan Ganjar. 

"Tapi komunikasi penting dan bagus. Mahfud juga disebut punya kriteria pendamping Ganjar selain Ridwan Kamil dan Sandiaga yang sering muncul," ungkapnya.

Yang jelas, Aria meyakini ada pembicaraan mengenai politik. Pasalnya, Ganjar bertemu Mahfud menyandang status bakal calon presiden.

"Bahasa nonverbalnya pasti bicara (politik)," ungkapnya. 

Diduga Korupsi Dana Covid-19, Ketua PDIP Sumut Didemo Kader

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara Rapidin Simbolon di demo ratusan kader PDI Perjuangan Selasa siang, 12 September 2023.  Rapidin diminta segera mengklarifikasi soal dugaan keterbataannya dalam kasus dugaan korupsi dana covid-19 saat menjabat sebagai Bupati Samosir.

Massa meminta Ketua PDIP Sumut Rapidin Simbolon segera mengklarifikasi terkait dugaan korupsi dana covid-19 pada 2020 lalu. Massa menilai hal tersebut dapat menganggu elektabilitas PDIP wilayah Sumatera Utara di tahun politik ini. 

Ratusan kader ini menuntut agar Rapidin Simbolon segera mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPP PDIP Sumut. Masa mendesak mendesak pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera menangani kasus ini. 

Buntut Dugaan Pemukulan, Kader PDIP dan Gerindra Saling Lapor

Babak baru dugaan penganiayaan oleh Ketua DPC Gerindra Kota Semarang Nonaktif Joko Santoso terhadap kader PDIP Suparjianto gara-gara persoalan pemasangan bendera partai. Usai dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Semarang, Joko Santoso bakal memperkarakan kader PDIP Suparjianto atas pencemaran nama baik dan berita bohong.
 
Joko mengaku aksinya itu dilakukan karena tak terima dengan pemasangan bendera PDIP di wilayahnya. Namun kader Gerindra itu menampik terjadi pemukulan. Joko mengaku hanya membentak dan menduga terjadi rekayasa dan penyebaran berita bohong atau informasi tidak benar.
 
Sementara itu, Ketua LBH Ratu Adil Semarang Taufiqqurahman mempersilakan pihak Joko Santoso melaporkan kasus pencemaran nama baik ke polisi, jika memiliki alat bukti kuat. Pelaporan polisi akan dikesampingkan, jika tak ada bukti yang valid.
 
Adapun buntut ribut-ribut kader Gerindra dengan PDIP ini, Joko Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Joko mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada Ketua Umum Prabowo Subianto.

Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah itu menganggap apa yang dilakukannya sebagai wujud loyalitas dan tanggung jawab sebagai kader partai.

Ganjar Tampil di Azan TV, Kampanye Terselubung?

Bakal calon presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo tampil di tayangan azan televisi. Tampilnya Ganjar disebut-sebut merupakan kampanye terselubung.

Menangapi hal tersebut, Politisi PDIP Mohammad Guntur Romli menyebut itu bukan bagian dari kampanye melainkan ingin menunjukan identitas keislaman Ganjar Pranowo.

"Hal itu bukan bagian dari kampanye, itu adalah bagian dari menunjukan identitas keislaman dari calon presiden kami Mas Ganjar Pranowo," ucap Politisi PDIP Mohammad Guntur Romli.

Guntur juga mnyebut, hal tersebut juga dilakukan untuk memberikan jawaban kepada publik soal ketegangan antara nasionalisme dengan agama.

"Memberikan jawaban kepada publik yang selama ini melihat ada ketegangan antara nasionalisme dengan agama," kata Politisi PDIP Mohammad Guntur Romli.

Ganjar Tampil di Azan TV, PDIP: Pak Ganjar Sosok Religius

Jakarta: Bakal calon presiden (capres), Ganjar Pranowo, tampil di azan magrib salah satu stasiun televisi swasta. PDIP membantah hal itu bagian dari politik identitas.

"Pak Ganjar Pranowo ini kan sosok yang religius, religiusitasnya tidak dibuat-buat, istrinya Bu Siti Atiqoh juga dari kalangan pesantren menampilkan kehidupan spritualitas yang mencerminkan sebagai manusia yang bertakwa kepada tuhan, bukan sesuatu yang dibuat-buat," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu, 9 September 2023.

Hasto menuturkan Ganjar sosok yang rajin beribadah. Ganjar yang tampil religius di azan diklaim tak dibuat-buat.

"Sosok yang rajin beribadah sosok yang baik, sosok yang santun, sosok yang merakyat, itu tidak Dibuat-buat itu sesuatu original, keluar dari Pak Ganjar Pranowo," ujar Hasto.

Menurut dia, politik identitas justru terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Ia mengakui politik itu tak mencerdaskan.

"Kalau politik identitas itu kan politik yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa, politik yang miskin prestasi. Kita tahu di DKI pada saat pilgub itu digunakan politik identitas yang sangat tidak sehat," ucap Hasto.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja juga merespons soal Ganjar yang tampil di azan tersebut. Bawaslu mulai melakukan pendalaman per Sabtu, 9 September 2023.

"Tunggu (hasilnya) ya, Senin, Selasa, Rabu," kata Bagja saat dikonfirmasi.

Sosok Ganjar muncul dalam tayangan azan yang disiarkan televisi swasta milik Hary Tanoesoedibjo. Hary diketahui merupakan pemilik MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Pada kontestasi Pilpres 2024, Perindo menjadi salah satu partai pendukung Ganjar sebagai capres.

PDIP Respons Ganjar Tampil di Azan Magrib TV Swasta

PDIP dan Demokrat Dinilai Bisa Berkoalisi Bila Melupakan Masa Lalu

Kader PDIP Diduga Dianiaya, Gerindra Bentuk Tim Investigasi

PDIP dan Demokrat Segera Bertemu

Oknum Polisi Bakar Baliho Bacapres Ganjar Pranowo

Seorang Polisi ditangkap usai ketahuan membakar baliho bacapres Ganjar Pranowo di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. 

Aipda LA yang bertugas di Polsek Lakudo, Buton Tengah diperiksa usai ditangkap karena ketahuan oleh seorang warga tengah membakar baliho bergambar Ganjar Pranowo. Dalam Baliho tersebut, ada juga waah Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Aipda LA diketahui melakukan pembakaran bersama seorang rekannya. Kedua pelaku dijeray dengan pasal 170 KUHP tentang pengrusakan barang milik orang lain, dengan ancaman 5 tahun penjara. 

Kasat Reskrim Polres Buton Tengah menyebut, pelaku diduga sedan mabuk pada saat melakukan pembakaran  

Wacana Mega dan SBY Bertemu, PDIP-Demokrat Berkoalisi?

Sejak awal periode Presiden ke-6 SBY, hubungan Megawati-SBY memiliki hambatan politik untuk menjalin hubungan politik. Wacana pertemuan antara keduanya membuka peluang terjalinnya kerja sama.

Menurut Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Haryanto, Partai Demkrat jika tidak positioning mendukung salah satu koalisi akan sangat rugi karena akan berdampak pada pemilu berikutnya.

"Partai Demokrat jika tidak positioning mendukung salah satu koalisi itu juga sangat rugi, kenapa? karena di pasal 235 ayat 5 undang-undang pemilu mengatakan bahwa jika partai yang sudah memiliki syarat untuk kemudian melakukan pengusungan partai ataupun gabungan politik yang tidak mengusung kandidat maka dia tidak diperkenankan untuk ikut pemilu berikutnya," ucap Menurut Pakar Komunikasi Politik Gun Gun Haryanto.

Gun Gun juga mengatakan, peluang untuk Partai Demokrat menjadi cawapres sangat kecil. Namun, peluang untuk berada dalam koalisi sebagai bagian dari kabinet tetap ada. 

"Saya melihat peluang untuk cawapres sangat kecil, tetapi peluang untuk tetap berada dalam koalisi tetap ada," kata Gun Gun.

PDIP Buka Peluang Bahas Pertemuan SBY dan Megawati

Arsjad Rasyid Ketua Tim Pemenangan Ganjar, Andika Perkasa Jadi Wakil

Parpol Pendukung Ganjar Berkumpul Siang Ini

PDIP Disebut Ingin Menarik Partai dari Koalisi Perubahan

PDIP Dinilai Ingin Anies Jadi Cawapres Ganjar

PDIP Klaim Lebih Dulu Pakai Tagline Indonesia Maju

Bawaslu Usut Dugaan Pelanggaran Kader PDIP

Waspada Kampanye Terbatas Netralitas

Akhir pekan lalu publik disuguhi aksi sejumlah bupati, walikota di berbagai daerah yang mendatangi rumah-rumah warga di wilayah pemerintahan masing-masing. Mereka menempelkan stiker bergambar bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang bersanding dengan presiden RI Joko Widodo.

Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Walikota Medan Bobby Nasution, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu dan Walikota Surabaya Eri Cahyadi ikut menempelkan stiker berlatar belakang warna merah dengan tulisan 'gerak cepat Indonesia maju' pada bagian atas dan bagian bawah bertuliskan Ganjar Pranowo Indonesia 2024.  

Bila ditarik kesamaan, kepala daerah tersebut merupakan kader PDI Perjuangan. Mereka mengaku mendapatkan instruksi partai untuk menempelkan stiker-stiker Ganjar ke rumah-rumah warga sebagai sosialisasi.

Aksi masal kepala daerah tersebut sungguh mengherankan, kerena mereka selaku kepala daerah sangat vulgar memperlihatkan dukungan terhadap salah satu calon peserta pemilu. 

Pada undang-undang Pasal 283 Ayat 1 Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menyatakan, pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah ke keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut juga dibunyikan kembali dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023.

Sandiaga Yakin Gagasan Ekonomi Hijau Berkontribusi terhadap Koalisi

Partai Demokrat Tuding PDIP Ingin Rendahkan Anies

Partai Demokrat merasa ada yang berniat men-downgrade atau merendahkan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan usai diusulkan untuk berduet dengan Ganjar Pranowo. Demokrat mengaku tak ingin beranda-andai dengan wacana tersebut. 

Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, wacana duet Ganjar-Anies dibuat agar menimbulkan pandangan negatif. 

Herman menuding bahwa wacana itu dimunculkan oleh PDI Perjuangan (PDIP) untuk membuat elektabilitas Anies menurun. 

Demokrat mengaku akan menunggu bagaimana perkembangan wacana itu. Saat ini Demokrat memiliki komitmen yang tinggi dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama NasDem dan PKS. 

PDIP Gelar Konsolidasi Pileg dan Pilpres 2024 di Semarang

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menggelar konsolidasi jelang Pilpres 2024 di Semarang, Jawa Tengah, Jumat 25 Agustus 2023. 

Apel Siaga PDI-Perjuangan berlangsung di Stadion Jati Diri, Semarang Jawa Tengah. Rangkaian acara dimulai sekitar pukul 18.00 WIB. 

Sejumlah tokoh dari PDIP hadir di Apel Siaga Ini. Terlihat Ketua DPP PDIP Puan Maharani, bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo hingga Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka. 

Ganjar Pranowo dalam sambutannya membawa keyakinan bahwa Indonesia sedang bertransformasi menuju negara maju. Ganjar membeberkan capaian Joko Widodo yang disebut sebagai kader PDI Perjuangan terbaik. 

"Selama dua periode yang merupakan kader PDI Perjuangan terbaik, Pak Jokowi berhasil melakukan terobosan yang sangat-sangat signifikan," kata Ganjar di Apel Siaga PDI-Perjuangan, Semarang, Jumat 25 Agustus 2023. 

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu dari PDIP Perjuangan, Bambang Wuryanto mengatakan bahwa Jawa Tengah siap untuk memenangkan Pemilu 2024. Apel Siaga PDI Perjuangan kali ini khusus mengambil tema “Nyalakan Api Semangat, Satu Barisan Satu Komando".

Bambang Pacul: Jateng Bukan Milik PDIP, Siapa Saja Boleh Deklarasi

Ketua DPD PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mempersilakan siapa saja yang ingin deklarasi di wilayah Jawa Tengah. 

Hal itu merespons adanya deklarasi dukungan dua bakal calon presiden (bacapres) di luar PDIP yang dilakukan di wilayah Jawa Tengah kerap disebut sebagai kandang banteng. 

Sebutan kandang banteng diperuntukkan untuk PDIP, karena partai tersebut mendapatkan suara terbanyak di Jawa Tengah pada Pemilu 2019. 

Terkait adanya deklarasi dukungan dua bacapres di Kota Semarang, Jawa Tengah, Bambang Pacul menegaskan Jateng bukan milik PDIP, melainkan miliki semua partai. 

Bambang Pacul juga memastikan Jateng adalah miniatur Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mempersilakan partai selain PDIP untuk deklarasi di Jateng. 

"Ini bukan wilayah milik PDI Perjuangan, mau deklarasi siapapun monggo disini," ujar Bambang Pacul. 

Ia juga mengusulkan agar wilayah di Jateng memiliki posko bersama antar partai. 

Budiman Sudjatmiko: Kita Siapkan Episode-episode Baru

Budiman Sudjatmiko Soal Pemecatan: Gak Ada Komentar

Surat Pemecatan Budiman Diterima Putrinya yang Diberi Nama oleh Megawati

Budiman Sudah Terima Surat Pemecatannya Sebagai Kader PDIP

PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko

Budiman Sudjatmiko Resmi Dipecat PDIP

Budiman Sudjatmiko resmi menerima sanksi berupa pemecatan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pemecatan tersebut imbas dari manuvernya mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Beberapa menit lalu sudah mantan (kader PDIP)," kata Budiman Sudjatmiko secara eksklusif di program Kontroversi Metro TV, Kamis 24 Agustus 2023. 

Budiman diberhentikan sebagai anggota dari partai yang sudah diikuti
sejak Desember 2004 silam. Pemecatan Budiman tertuang dalam surat yang ditandatangi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. 

"Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Sdr. Budiman Sujatmiko, M.A. M.Phil. dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," tulis surat tersebut. 

Surat itu juga memuat alasan pemecatan Budiman. Ia disebut melanggar kode etik dan disiplin partai dengan mendukung calon presiden dari partai politik lain. Hal itu dinilai pelanggaran berat. 

Budiman mengaku tidak terlalu terkejut dengan sanksi pemecatan tersebut. Namun, Ia menyayangkan tidak ada pemanggilan secara resmi dari partai. 

"Saya pernah dipanggil Pak Komarudin Watubun itu pun informal berbicara soal kunjungan ke rumah Pak Prabowo," jelas Budiman.