Gobel Prihatin Atas Peristiwa di Pohuwato

Ribuan Masyarakat Tolikara Gelar Aksi Damai Minta Jabatan Pj Bupati Diperpanjang

Ribuan masyarakat Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan menggelar aksi damai untuk meminta Menteri Dalam Negeri memperpanjang masa jabatan Pj Bupati Tolikara karena telah berhasil membuat perubahan besar di daerah tersebut.

Aksi yang digelar Senin pagi 25 September 2023 tersebut berjalan dengan damai dan ditutup dengan pembacaan delapan poin pernyataan sikap yang ditandatangani oleh perwakilan tokoh agama, adat, dan sejumlah unsur pemuda di Tolikara. 

Penanggung jawab Forum Peduli Pembangunan Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan, Kevin Penggu mengatakan, salah satu poin yang dituangkan yakni meminta pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri untuk memperpanjang masa kepemimpinan Pj Bupati Tolikara Marthen Kogoya. 

Masyarakat menilai, Marthen Kogoya sukses melakukan sejumlah perubahan dan kemajuan bagi masyarakat selama setahun memimpin Tolikara. Warga telah merasakan dampak pembangunan di masa kepemimpinan Pj Bupati Marthen Kogoya.

"Ada dua nama yang kami minta, tapi kami lebih mengarah ke Bapak Marthen Kogoya harus dilanjutkan karena ini bukti nyata," ujar Kevin Penggu. 

Klinik Kecantikan Milik Tompi Digeruduk Warga

Puluhan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung klink kecantikan milik dokter, sekaligus penyanyi Tompi di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin, 25 September 2023. 

Mereka menuding jika bangunan klinik yang berdiri telah menutup saluran air yang dikhawatirkan akan menyebabkan banjir jika musim hujan tiba. 

"(Klinik kecantikan) terindikasi melanggar aturan dengan melakukan pembetonan kali yang digunakan untuk parkir secara komersial," jelas Koordinator aksi, Apri. 

Para pengunjuk rasa juga menutup pihak manajemen klink untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dari masyarakat sekitar. 

Sementara itu, Tompi, selaku pemilik klinikm membantah semua tuduhan yang ditujukan oleh masa pendemo. Dirinya menyebut jika dari awal membeli lahan untuk membangun klinik saluran tersebut.

"Bukan saya yang bangun (pembetonan bangunan). Dari saya datang, dari saya beli tanah ini kan bekas pom bensin. Area di depan situ sudah pernah dibeton dan saya ngecek semalam katanya sudah ada surat resmi dari dinas pengairan," jelas Tompi. 

Situasi di Pohuwato Kondusif Pascademo Ricuh

Polisi Belum Tetapkan Tersangka Pembakaran Kantor Pemkab Pohuwato

Situasi pasca kerusuhan di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo relatif kondusif dan masyarakat sudah beraktifitas seperti biasa. Aktivitas Pemkab Pohuwato untuk sementara dipindahkan ke Kantor Bawaslu dan Dinas Pemuda Olahraga di Pohuwato. 

Sebelumnya, Kamis 21 September 2023, aksi unjuk rasa masyarakat setempat berujung rusuh dan Kantor Bupati Pahuwato dibakar massa. Hingga saat ini polisi masih belum menetapkan tersangka kerusuhan. 

Penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap pelaku yang memicu rusuh. Polisi juga mengatakan massa unjuk rasa juga sempat menyerang kantor DPRD Pohuwato.

Aksi unjuk rasa dilakukan untuk menuntut ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas. Menurut polisi pihak perusahaan sempat berupaya melakukan validasi warga penerima ganti rugi lahan, namun massa tidak sabar.

Nakes di Brebes Tuntut Penambahan Formasi P3K

Ribuan tenaga kesehatan di Brebes, Jawa Tengah, menggelar unjuk rasa di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes. Aksi demo ini sempat ricuh ketika massa terpancing ucapan salah seorang staff pemerintahan yang mendatangi para pendemo.

Aksi demo oleh ribuan tenaga kesehatan di Brebes ini berlangsung di depan gerbang masuk Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, Jumat 22 September 2023. Demo ini dipicu belum diangkatnya ribuan tenaga kesehatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang dibuka Pemkab Brebes.

Para tenaga kesehatan ini mendesak Pemkab Brebes tidak tebang pilih,dalam formasi P3K. Para pendemo menilai, formasi P3K di Kabupaten Brebes lebih memprioritaskan formasi tenaga pendidik atau guru.

Aksi demo ini sempat ricuh saat para pendemo terpancing dengan perkataan salah seorang yang menerima para pendemo meminta maju ke depan. 

Namun, amarah para pendemo dapat diredam oleh petugas dari Polres Brebes yang melakukan pengamanan. Para pendemo pun kemudian mundur, tapi mereka mengancam akan melakukan aksi mogok bilamana tuntutannya tidak dipenuhi.

Pelayanan Publik di Kantor Bupati Pohuwato Lumpuh

Pohuwato: Aktivitas layanan di Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo lumpuh usai dibakar massa. Puing dan sisa kebakaran masih berserakan.

Tidak terlihat para ASN yang datang. Pintu masuk ke halaman kantor tertutup. Hal ini menyebabkan tujuh pelayanan di kantor tersebut tidak berjalan.

Sebagai gantinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato telah berencana memindahkan layanan pemerintah ke tempat yang lebih representatif, agar bisa tetap melayani masyarakat.

Sebelumnya, Kantor Bupati Pohuwato, terbakar usai aksi unjuk rasa terkait permintaan ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas pada Kamis 21 September 2023. Sebelum berdemonstrasi ke Kantor Bupati Pohuwato, massa juga merusak fasilitas kantor tambang emas.

Massa yang marah langsung merusak beberapa fasilitas Kantor Bupati  Pohuwato. Tak berselang lama, muncul kobaran api di salah satu sisi gedung kantor bupati yang disusul munculnya gumpalan asap tebal. 

Saat unjuk rasa berlangsung, tidak tampak adanya pengamanan yang memadai. Sehingga massa terlihat leluasa melakukan perusakan. 

Kantor Bupati Pohuwato Dibakar Massa

Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo terbakar usai aksi unjuk rasa terkait permintaan ganti rugi lahan ke perusahaan tambang emas berakhir ricuh, Kamis 21 September 2023. Sebelum berdemonstrasi ke Kantor Bupati Pohuwato, massa juga merusak fasilitas kantor tambang emas.

Massa yang marah langsung merusak beberapa fasilitas Kantor Bupati  Pohuwato. Tak berselang lama, muncul kobaran api di salah satu sisi gedung kantor bupati yang disusul munculnya gumpalan asap tebal. 

Saat unjuk rasa berlangsung, tidak tampak adanya pengamanan yang memadai. Sehingga massa terlihat leluasa melakukan perusakan. 

Pihak kepolisian setempat menyatakan, saat ini api sudah dapat dipadamkan. Namun, kondisi gedung kantor bupati rusak berat. 

Aksi unjuk rasa ini dilakukan karena massa kecewa akan ganti rugi lahan oleh pihak perusahaan emas yang tidak kunjung dibayarkan. 

Unjuk Rasa Korban Banjir Libya

Seminggu setelah bencana banjir melanda Kota Derna di Libya, ratusan orang menggelar unjuk rasa di luar Masjid Sahaba. 

Hal itu dilakukan untuk menyerukan persatuan nasional di negara yang secara politik terpecah belah akibat konflik dan kekacauan selama lebih dari 1 dekade. 

Massa pengunjuk rasa membidik para pejabat termasuk ketua Parlemen Libya yang berbasis di wilayah timur, Aguila Saleh. Sore harinya, pengunjuk rasa yang marah juga membakar rumah pria yang menjabat sebagai wali kota Derna saat banjir terjadi. 

Jumlah total korban tewas akibat banjir belum diketahui. Ribuan oran masih hilang dan operasi pencarian masih berlangsung. 

Unjuk Rasa Mahasiswa Minta Megawati Copot Jabatan Rapidin Simbolon

Puluhan orang yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Mahasiswa Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro Menteng, Jakpus. Mereka mendesak Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mencopot Ketua DPD PDIP Sumut Rapidin Simbolon.

Massa aksi yang datang ke Gedung PDIP langsung melakukan orasi tuntutan. Mereka juga membakar dan bekasi di depan pagar pintu masuk Gedung PDIP.  Sempat terjadi protes dan adu argumen saat petugas mencoba memadamkan api agar tidak menganggu pengguna jalan. 

Rapidin Simbolon diduga terlibat kasus korupsi dana covid-19 2020. Namun, proses hukum Ketua DPD PDIP Sumatra Utara, Rapidin Simbolon, yang juga mantan Bupati Samosir tidak berjalan. Padahal setahun lalu Ia dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Utara dalam dugaan korupsi dana covid-19. 

Hingga saat ini, Rapidin belum diperiksa dan juga belum ditetapkan sebagai tersangka. 

Dewan Eksekutif Dibekukan, Mahasiswa UIN Surakara Demo di Gedung Rektorat

Ratusan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta berunjuk rasa menduduki gedung rektorat kampus. Mereka menuntut pertanggungjawaban rektor yang telah membekukan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) secara sepihak, buntut kasus registrasi pinjol. 

Ratusan mahasiwa ini ingin menemui Rektor UIN Prof. Mudhofair. Rektor dinilai mendapatkan informasi salah terkait DEMA yang menjalin kerja sam dengan sejumlah aplikasi yang diduga pinjol, sehingga menerbitkan keputusan ilegal dengan pembekuan DEMA.

Mahasiswa mengaku kecewa karena dewan kehormatan kampus yang melakukan penyelidikan kasus pinjol tidak pernah memanggil ketua maupun pengurus DEMA untuk dimintai keterangan. 

Tidak dipanggilnya DEMA dalam penyelidikan dinilai aneh dan janggal, sehingga hasil keputusannyha cacat hukum atau ilegal.

Tuntutan mahasiswa bertemu rektor tidak diindahkan, mahasiswa pun akhirnya masuk gedung rektorat dan mendudukinya. Mereka juga menabur bunga di lobi sebagai simbol keprihatinan matinya hati nurani pejabat rektorat. 

PT Duta Palma Agro Menyayangkan Aksi Anarkis Karyawannya

PT Duta Palma Agro menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh buruh mereka. Aksi mogok kerja buruh perusahaan sawit sudah berlangsung selama 14 hari. 

Para buruh menuntut hak yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Mereka menuntut upah sesuai dengan UMK, upah lembur, hingga penyediaan BPJS oleh perusahaan. 

"Kami terbuka, kalau BPJS masih kurang langsung saja disampaikan ke kami, pensiunan juga disampaikan ke kami," kata HRD PT Duta Palma Agro, Rudiantoro dalam keterangannya, Senin, 21 Agustus 2023. 

Rudiantoro berharap agar aksi anarkis ini tidak terjadi lagi di masa depan. Menurutnya, tuntutan harus disampaikan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, ratusan karyawan PT Duta Palma Argo Group di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, berunjuk rasa hingga berujung bentrok dengan aparat kepolisian. Aksi kerusuhan ini terjadi sejak Sabtu, 19 Agustus 2023.

Bentrokan ini berawal saat aparat kepolisian ratusan berusaha membuka blokade jalan menuju perusahaan yang dilakukan oleh para karyawan.

Akibat insiden tersebut sejumlah kendaraan taktis polisi rusak. Sementara itu sejumlah pengunjuk rasa yang cedera akibat luka tembak peluru karet milik polisi.

KNPI dan HMI Laporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melaporkan Ketua Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Dewan Pengawas. Laporan itu terkait ketidakseriusan Firli Bahuri dalam menangani kasus korupsi yang menjerat Harun Masiku.

Ratusan massa aksi dari KNPI dan HMI melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat 18 Agustus 2023.
 
Aksi ini merupakan lanjutan dari laporan kepada Dewan Pengawas KPK, lantaran Ketua KPK dinilai lamban menangani kasus Harun Masiku.

KNPI dan HMI menduga, kurangnya komunikasi antar lembaga mengakibatkan banyak kasus yang terbengkalai. Salah satunya pelarian tersangka korupsi Harun Masiku. Massa juga menduga ada keterlibatan petinggi partai yang melindungi Harun Masiku.
 
"KPK jangan sampai terkesan melindungi Harun Masiku," tegas koordinator aksi, Gatot Ibrahim kepada Metro TV. 

Massa Buruh Ancam Bakal Bermalam di Patung Kuda

Meski sudah melewati batas waktu demonstrasi, ribuan buruh masih bertahan di kawasan Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis malam 10 Agustus 2023. Massa bahkan mengancam bermalam di lokasi tersebut jika aspirasinya tidak direspons. 

Ribuan buruh yang turun ke jalan ini tergabung dalam Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Mereka menuntut dicabutnya Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dinilai inkonstitusional. 

Berdasarkan pantauan Metro TV, tensi unjuk rasa mulai meningkat sejak sore hari. Massa sempat menyalakan mercon asap hingga melakukan pembakaran kayu di sekitar Patung Kuda. 

Sebanyak 6.612 personel dari kepolisian dan TNI telah disiagakan untuk mengamankan demo buruh tersebut. 

Massa memiliki sejumlah tuntutan dalam unjuk rasa itu. Pertama, mencabut Omnibuslaw Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja beserta PP Turunannya.

Kedua, mencabut seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi (UU Minerba, KUHP, UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya, UU IKN, UU Pertanian, RUU Sisdiknas dan Revisi UU ITE). Ketiga, mencabut Permenaker Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Keempat, menolak bank tanah, menghentikan liberalisasi agraria dan perampasan tanah. Kelima, menghentikan pembungkaman ruang demokrasi di lingkungan akademik. Keenam, menghentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat di Semua sektor masyarakat.

1 Orang Tewas dalam Aksi Unjuk Rasa di Kenya

Satu orang tewas dalam aksi protes di Nairobi, Kenya. Pengunjuk rasa menuntut pemerintah menurunkan biaya hidup yang dibalas dengan tembakan gas air mata oleh polisi.

Polisi di Ibu Kota Nairobi menembakkan gas air mata ke arah beberapa pengunjuk rasa yang membakar ban dan melemparkan batu ke arah petugas. Pemimpin oposisi yang kalah dalam pemilu tahun lalu berulang kali meminta warga Kenya memprotes saat negara tersebut berjuang dengan utang dan kenaikan harga.

Pajak atas produk minyak bumi, termasuk bensin naik dua kali lipat dari 8% menjadi 16%. Hal itu membuat warga makin kesulitan.

Aksi represif polisi terhadap pendemo ini pun menuai kritik dari pengawas hak asasi manusia. 

Aksi Damai People Power di Solo Minta Jokowi Tak Cawe-Cawe Pilpres

Air PDAM Mati Sebulan, Warga di Banda Maluku Meradang

Unjuk rasa di kantor PDAM Banda, Maluku Tengah nyaris ricuh. Mereka marah karena sudah satu bulan tidak bisa menikmati air dari PDAM. 

Ratusan warga Desa Tanah Rata, Mangkobatu dan Lautaka nyaris bentrok dengan aparat keamanan saat berupaya masuk ke Kantor PDAM Banda. Karena kalah jumlah, aparat membiarkan warga memalang Kantor PDAM, sehingga pegawai tidak bisa beraktivitas. 

Warga kesal karena air PDAM sudah satu bulan mati, namun pihak PDAM tak kunjung memberikan kepastian. PDAM berdalih ada kerusakan mesin pompa, sehingga air pelanggan mati. 

Demo Al-Zaytun Bubar, Massa Ancam Kembali Gelar Aksi Serupa

Gaji Belum Dibayar, Dosen dan Karyawan Unisla Gelar Aksi

Ratusan dosen dan karyawan Universitas Islam Lamongan (Unisla) di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur berunjuk rasa menuntut dibukanya akses rekening yayasan. Hal ini dilakukan karena gaji para dosen dan karyawan sudah dua bulan ini belum dibayar.

Ratusan dosen, karyawan dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Asosiasi Dosen Universitas Islam Lamongan melakukan longmarch dari kampus menuju ke salah satu bank di Kota Lamongan, Jawa Timur. Mereka mendatangi bank untuk meminta pihak bank membuka akses rekening kampus yang sampai saat ini masih dibekukan.
 
Imbas pemblokiran akses rekening yayasan, ratusan pekerja di lingkungan YPPTI Sunan Giri belum menerima gaji selama dua bulan.

"Para dosen, tendik dan karyawan Unisla gajinya belum terbayarkan selama 2 bulan. Sehingga kami menuntut BRI Lamongan segera memberikan akses kepada pengurus (YPPTI) yang baru, yang sudah memiliki legal standing agar bisa mengakses rekening BRI dan bisa membayar gaji dosen, tendik dan karyawan,” kata perwakilan dosen Unisla, Suisno.

Meski akhirnya diterima untuk mediasi, tapi mereka kecewa karena pihak bank belum berani memberikan kepastian untuk membuka akses rekening yayasan. 

Usai Penembakan Massal, Puluhan Ribu Orang di Serbia Protes Melawan Pemerintah

Ponpes Al-Zaytun Indramayu Didemo

Massa demonstran yang mengatasnamakan "Forum Indramayu Menggugat" menggelar aksi di depan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu, Kamis siang 15 Juni 2023. 

Sedikitnya ada seribu simpatisan dari Ponpes Al-Zaytun Indramayu berjaga di depan gerbang utama menyambut pengunjuk rasa. 

Massa menilai, Ponpes Al-Zaytun Indramayu sesat dan layak ditutup pemerintah. 

Polres Indramayu mengerahkan 700 personel, termasuk Brimob Polda Jawa Barat, untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. 

Barikade kawat berduri juga dipasang di gerbang utama Ponpes Al-Zaytun. 

Praktik beribadah Ponpes Al-Zaytun menjadi sorotan, salah satunya memperbolehkan imam perempuan dalam salat jumat. Lalu saf atau barisan salat bercampur antara jemaah lelaki dan perempuan. 

Sebelumnya, seruan aksi ini sudah tersebar baik melalui media sosial maupun pamflet yang disebarkan kepada masyarakat Indramayu.

Dalam seruan aksinya, massa aksi menuntut lima hal. Pertama, mengusut tuntas dugaan ajaran sesat Al-Zaytun yang melibatkan MUI dan Kemenag. Kemudian, usut tuntas dugaan tindak pidana pemerkosaan di lingkungan ponpes. Lalu penegakkan UU Pokok Agraria tentang kepemilikan tanah dan tindak pidana penguasaan tanah. Selanjutnya tuntutan penghentian pembuatan dermaga khusus Al-Zaytun. Terakhir, tuntutan Al-Zaytun yang dianggap tidak bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Polisi Sebut Unjuk Rasa di Ponpes Al-Zaytun Berjalan Aman

Ratusan Warga Mamberamo Gelar Aksi Unjuk Rasa soal Dana Desa

Ratusan warga Mamberamo melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah. Papua Pegunungan. Aksi ini berujung dengan pengerusakan bangunan dan fasilitas kantor. 

Kabid Humas Polda Papua, Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan aksi unjuk rasa terjadi pukul 12.00-14.00 WIT. Aksi dilakukan oleh 300 orang dari lima distrik yakni Kelila, Ilugwa, Eragayam, Kobakma dan Megambilis. 

Aksi dipicu akibat dana kampung yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai, serta tidak adanya sosialisasi kepada masing-masing kepala kampung tentang pemberlakuan penggunaan dana desa. 

Ignatius Benny menjelaskan, kericuhan terjadi akibat adanya hasutan oleh provokator yang mengajak warga lainnya untuk melakukan protes. Hingga menyebabkan kerusakan di beberapa bagian kantor. 

Ratusan Warga Kota Lama Unjuk Rasa di Kantor DPRD & Bupati Rokan Hulu

Ratusan warga Kota Lama yang tergabung dalam Tim Perjuangan Hak Ulayat Masyarakat Kota Lama (TP-Humasko), Kecamatan Kunto Darusallam berunjuk rasa di kantor DPRD dan kantor Bupati Rokan Hulu. 

Mereka meminta Bupati Rokan Hulu mencabut rekomendasi perpanjangan HGU PT Edi kepada Panitia B yaitu Kanwil ATR BPN Riau karena sarat manipulasi data. 

Pemerintah setempat dinilai lebih berpihak ke perusahaan soal penyelesaian pemenuhan hak 20% kebun masyarakat sebagian bagian syarat perpanjangan HGU perusahaan kelapa sawit. Namun masyarakat merasa kecewa karena hanya ditemui oleh Asisten II Sekretariat Daerah.

Unjuk rasa sempat memanas ketika ratusan pendemo ini terlibat saling dorong dengan Satpol PP dan polisi saat mencoba masuk ke kantor Bupati Rokan Hulu. Suasana kembali kondusif ketika dibuka ruang mediasi. 

Tokoh masyarakat Kota Lama meminta Bupati Rogan Hulu untuk segera mencabut rekomendasi perpanjangan HGU, serta menghentikan segala bentuk proses perpanjangan karena dinilai ada kejanggalan dalam proses perpanjangan, seperti manipulasi data dan minimnya keterlibatan masyarakat, termasuk tudingan suap. 

Anggota DPRD Rogan Hulu Hasbi Asidiqie mengatakan dalam proses perpanjangan HGU PT Edi ditemukan adanya upaya PT Edi melakukan amputasi data soal perpanjangan syarat kemitraan yang tidak sesuai dengan obyek HGU. 

Masyarakat memberikan waktu kepada Pemkab Rogan Hulu selama dua minggu untuk mengkaji kembali rekomendasi perpanjangan HGU PT EDI yang dikeluarkan bupati. Jika tidak, warga mengancam akan menduduki area PT Edi yang telah habis masa HGU per 31 Desember 2022. 

Puluhan Tenaga Honorer Berunjuk Rasa di Depan Patung Kuda Tuntut Diangkat Jadi ASN

Puluhan tenaga honorer lintas profesi menggelar aksi unjuk rasa di depan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). Pengunjuk rasa menuntut pemerintah untuk menaikkan status mereka menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) setelah mengabdi selama lima tahun. 

Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) berorasi sambil membawa spanduk berisi tuntutan mereka. Pengunjuk rasa menangih janji Presiden Joko Widodo untuk mengangkat mereka dari status honorer menjadi ASN. 

Pengunjuk rasa mengaku sudah mengabdi lebih dari lima hingga 15 tahun sebagai honorer lintas profesi, seperti guru dan tenaga kesehatan. Menurut Reno Adi Kurniadi, ada pegawai honorer yang sampai sata ini hanya mendapatkan gaji Rp50 ribu sampai Rp300 ribu per bulannya. Jumlah ini dinilai jauh dari kesejahteraan dan pengabdian mereka pada pemerintah. 

"Untuk saudara-saudara kita dari mulai timur kemudian barat, ada dari salah satu kabupaten Pidie Aceh sudah berpuluh-puluh tahun digaji Rp50 ribu, buktinya ada," kata Koordinator Aksi, Reno Adi Kurniadi.