NEWSTICKER

Tag Result: wapres maruf amin

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Arab Saudi National Day ke-93 di Jakarta

Wapres Ma'ruf Amin Hadiri Arab Saudi National Day ke-93 di Jakarta

Internasional • 4 days ago

Kedutaan Besar Arab Saudi menggelar perayaan Arab Saudi National Day ke-93 di Hotel Raffles, Jakarta, Senin malam 25 September 2023. Perayaan ini turut dihadiri Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju. 

Selain jajaran tokoh nasional, sejumlah Duta Besar dari berbagai negara pun turut hadir. Kehadiran Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi yaitu government to government, begitu juga business to business dan people to people. 

Menurut keterangan Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi, ada beberapa agenda yang didorong Wakil Presiden bersama dengan Duta Besar Arab Saudi. Mulai dari pertukaran pelajar hingga penambahan kuota haji bagi Indonesia. 

Kota Fuzhou Jadi Lokasi Pertama Kunjungan Ma'ruf Amin di Tiongkok

Kota Fuzhou Jadi Lokasi Pertama Kunjungan Ma'ruf Amin di Tiongkok

Internasional • 15 days ago

Kota Fuzhou di Provinsi Fujian, menjadi pemberhentian pertama Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin dalam kunjungannya ke Tiongkok. Ma'ruf Amin tiba di Bandara Fuzhou Changle, Kamis sore 14 September 2023. 

Di Fuzhou, Ma'ruf akan bertemu dengan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Fujian Zhou Zuyi, sebagai balasan atas kunjungan Zhou Zuyi ke Jakarta pada 9 Mei 2023. Selain itu, Ma'ruf juga bertemu dengan para pengusaha Fujian yang bergerak di sektor halal. 

Dari Fuzhou, Ma'ruf dan rombongan dijadwalkan menuju Kota Nanning untuk melakukan courtesy call dengan PM Tiongkok Li Qiang, serta bertemu dengan Gubernur Daerah Otonomi Guangxi, Zhuang Lan Tianli. 

Perlu diketahui, Wapres Ma'ruf bersama Wury Ma'ruf bakal berada di RRT selama 6 hari. Wapres membawa misi memperkenalkan produk halal Indonesia di Negara Tirai Bambu. 

Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi menyampaikan Wapres akan dengan para pengusaha Fujian yang bergerak di sektor halal. Seperti usaha makanan produk kelautan, minuman, dan logistik rantai pasok makanan beku. 

“Selama ini Indonesia hanya menjadi pemakai, nanti akan menjadi produsen. Dalam konteks inilah maka Wapres bertemu dengan para pengusaha halal yang ada di Provinsi Fujian,” kata Masduki dalam keterangan tertulis. 

Zakat Diusulkan sebagai Pengurang Pajak

Zakat Diusulkan sebagai Pengurang Pajak

Ekonomi • 22 days ago

Ma'ruf Amin Dorong Percepatan 10 Juta Produk Bersertifikat Halal di 2024

Ma'ruf Amin Dorong Percepatan 10 Juta Produk Bersertifikat Halal di 2024

Nasional • 24 days ago

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memberikan penghargaan kepada 71 mitra, perusahaan dan pelaku usaha dalam acara LPPOM MUI Halal Award 2023 di IPB International Convention Center, Kota Bogor.

Acara dibuka dengan sambutan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin secara daring. Ada tiga poin penting yang disampaikan Ma'ruf Amin yakni memastikan edukasi dan literasi pentingnya sertifikasi halal, peningkatan sumber daya manusia dengan kompetensi serta peningkatan kerja sama dengan pemangku kepentingan. 

Apabila hal ini bisa dilakukan maka target 10 juta produk halal bisa tercapai pada 2024.

Direktur LPPOM MUI Arintawati berharap dengan penghargaan ini diharapkan mampu menambah kepercayaan diri perusahaan untuk bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Wapres Ajak Pebisnis ASEAN Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan

Wapres Ajak Pebisnis ASEAN Berkolaborasi Perkuat Ketahanan Pangan

Ekonomi • 25 days ago

Pemangku kepentingan di ASEAN diajak memperkuat kolaborasi dalam merumuskan solusi atas persoalan mendesak yang berdampak pada negara ASEAN dan kawasan.

Wapres: Ekonomi Syariah Indonesia Diakui Dunia

Wapres: Ekonomi Syariah Indonesia Diakui Dunia

Ekonomi • 1 month ago

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan ekonomi syariah Indonesia berkembang pesat dan capaian itu diakui oleh dunia.

Wapres Minta KPU Tutup Celah Polarisasi

Wapres Minta KPU Tutup Celah Polarisasi

Nasional • 1 month ago

Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye dilakukan di lembaga pendidikan. 

"Iya saya kira ketentuan yang lama itu kan semua yang pesantren, pendidikan dan kantor-kantor pemerintah, itu tidak boleh kampanye. Untuk yang terbaru ini hanya pendidikan dan pendidikan tinggi yaitu di perguruan tinggi," kata Wapres Ma'ruf Amin. 

Wapres menilai, perguruan tinggi harus mampu mencegah terjadinya perpecahan jelang Pemilu 2024. Terutama ketika mengundang peserta pemilu untuk membagikan gagasannya. 

Ia menegaskan jangan sampai ada celah terjadinya perpecahan antar peserta didik. Maka itu, ia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat aturan turunan dari keputusan MK. 

"Di perguruan tinggu pun harus di atur, selain tidak membawa atribut tentu harus menghadirkan ketiga capres, sehingga bisa adil. Jangan sampai terjadi semacam pembelahan, polarisasi yang menjadi perpecahan," lanjutnya. 

Wapres: Harus Ada Peraturan Detail soal Kampanye di Lingkungan Pendidikan

Wapres: Harus Ada Peraturan Detail soal Kampanye di Lingkungan Pendidikan

Nasional • 1 month ago

Jakarta: Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai perguruan tinggi harus mampu mecegah terjadinya perpecahaan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terutama ketika mengundang peserta pemilu untuk membagikan gagasannya.

"Harus diatur selain tidak membawa atribut, tentu harus menghadirkan ketiga capres misalnya, sehingga bisa adil," ujar Ma'ruf disela kunjungan kerja (kunker) ke Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 26 Agustus 2023. 

Wapres menegaskan jangan sampai ada celah terjadinya perpecahan antar peserta didik karena pemilu. Untuk itu, ia mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera membuat aturan turunan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kampanye di tempat pendidikan.

"KPU harus betul-betul (menjaga) tidak ada sedikitpun celah terjadinya konflik dan pembelahan di kampus," jelasnya. 

Ia berharap kampanye di perguruan tinggi dan lembaga pendidikan bukan dalam bentuk debat. Melaikan lebih menekankan pendidikan politik. 

Sementara itu, KPU bakal merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Perbaikan beleid itu dilakukan setelah MK membolehkan kampanye di lingkungan pendidikan.

"KPU segera melakukan revisi terhadap PKPU Nomor 15/2023 sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut," ujar anggota KPU Idham Holik kepada Media Indonesia, Selasa, 22 Agustus 2023.

Menurut Idham, putusan MK bersifat final dan mengikat. Putusan MK bernomor 65/PUU-XXI/2023 itu menguji norma Pasal 280 ayat (1) huruf h dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan untuk kampanye oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye.

Idham menyebut MK mengecualikan penggunaan tempat pendidikan sebagai lokasi kampanye sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dia mencontohkan calon presiden atau calon wakil presiden dapat mengikuti acara seminar di universitas.