BRIN Sebut Data Intel soal Parpol Penyalahgunaan Wewenang

Badan Riset dan Inovasi (BRIN) menilai, pengakuan Presiden Joko Widodo yang memegang data internal partai politik (parpol) dari intelijen merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang. Sebab, presiden menggunakan badan intelijen untuk memata-matai parpol.

Jokowi seyogianya menggunakan intelijen untuk mendeteksi ancaman atau rencana makar terhadap kepemimpinannya. Kehadiran badan intelijen bukan untuk memantau aktivitas parpol.

"Eksistensi badan intelijen itu sama sekali bukan untuk ngurusin partai politik. Tupoksi sejatinya intelijen itu untuk pengamanan negara dari segala macam ancaman," kata peneliti senior Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi (BRIN) Firman Noor dalam diskusi virtual, Kamis, 21 September 2023. 

Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan ke publik terkait pengetahuannya terhadap data intelijen. Jokowi menyampaikan kepada relawan bahwa dirinya mengantongi data intelijen pergerakan semua partai politik.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu, 16 September 2023.

Pernyataan Jokowi Bisa Berdampak Negatif buat Parpol dan Demokrasi

Sesumbar Pegang Data Intelijen Parpol, Jokowi Dinilai Sebar Politik Ketakutan

Data Intelijen Parpol Jokowi Dianggap Fenomena Gunung Es

BRIN: Pernyataan Informasi Intelijen Soal Parpol Mengancam

Jokowi Tanggapi Santai soal Tudingan Politisasi Informasi Intelijen

Editorial Malam: Lompat Pagar Spionase Negara

Organisasi intelijen yang seharusnya menjadi alat untuk memata-matai musuh negara telah lompat pagar di era pemerintahan Joko Widodo. Sekurang-kurangnya tiga lembaga intelijen mulai dari Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS TNI), dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam Polri), malah berkeliaran bebas melakukan aksi spionase di tubuh partai politik di Indonesia.

Ini bukan tuduhan karena Presiden sendiri yang mengucapkan itu ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9/2023). "Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet," kata Jokowi.

Rupanya selama ini agen rahasia diam-diam ditanam untuk mengorek jeroan partai politik, sehingga Kepala Negara bisa dengan mudahnya mengetahui sepak-terjang, gerak-gerik, serta ke mana arah partai politik akan bergerak. Ini jelas sudah kabur dari misi suci para telik sandi. Undang-undang sejatinya mengamanatkan kepada mereka untuk mendeteksi adanya ancaman terhadap eksistensi sebuah negara, bukan malah mata-matai partai politik yang merupakan bagian penting dari demokrasi.

Pasal 4 dan 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyebut dengan jelas perihal tugas dan peran intelijen yakni mencari, mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi terkait ancaman keamanan nasional kepada pemimpin negara atau pemerintah. Berpijak pada aturan tersebut maka pemantauan terhadap partai politik menjadi bukti bahwa tugas intelijen melenceng dari esensi utama yaitu mengantisipasi ancaman dari pihak lawan. 

Publik kini menaruh tanda tanya besar kepada Presiden Jokowi. Apakah ia sudah menjadikan partai politik di Indonesia sebagai lawan sekaligus ancaman terhadap keamanan nasional? Deretan tanda tanya akan semakin panjang karena tidak ada ideologi terlarang yang dianut oleh 18 partai politik nasional serta 6 partai politik lokal Aceh yang menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Lalu apa urgensinya melakukan operasi intelijen terhadap partai politik di Indonesia? Musuh negara, jelas bukan karena partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi di negeri ini. Menganut paham terlarang seperti komunisme juga tidak. Itu yang harus dijawab dengan terang-benderang oleh Jokowi soal sesumbarnya mendapat informasi intelijen yang super lengkap terkait dengan gerak-gerik partai politik. 

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang prihatin dengan isu tersebut mengirim sinyal telah terjadi pelanggaran undang-undang oleh Kepala Negara. Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Intelijen Negara dengan tegas mengatur bahwa informasi intelijen itu seharusnya terkait dengan musuh negara atau masalah keamanan nasional dan bukan terkait dengan masyarakat politik serta juga masyarakat sipil.

Koalisi bahkan menilai tindakan Jokowi justru merupakan ancaman bagi kehidupan demokrasi dan HAM di Indonesia. Kuat dugaan bahwa telah terdapat indikasi adanya penyalahgunaan kekuasaan terhadap alat-alat keamanan negara untuk melakukan kontrol dan pengawasan demi tujuan politiknya. Kekhawatiran mereka sangatlah beralasan karena belum lama ini Jokowi terang-terangan akan melakukan cawe-cawe politik. Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi sejumlah media serta content creator di Istana Negara, Senin (29/5/2023). 

Oleh karena itu, publik berhak gerah, pantas khawatir, karena benang merahnya sudah semakin terlihat jelas. Mulai dari cawe-cawe politik sampai soal maraknya aktivitas intelijen di tubuh partai politik. Kita harus katakan dengan lantang agar itu semua harus segera dihentikan. Biarkan partai politik bekerja dan berkarya tanpa harus dimata-matai oleh negara. Pak Jokowi, jangan karena sedang berkuasa bisa seenak-enaknya menggunakan alat negara demi syahwat politik semata. Sudahlah!

Mantan Kabais: Presiden Jokowi Bebas Pakai Data Intelijen

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman B Ponto mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo bebas menggunakan data-data yang dimiliki, termasuk data dari intelijen. Menurutnya, hal itu tidak dilarang. 

"Intelijen itu diminta tidak diminta melaporkan apa saja kepada presiden. Lalu presiden mau menggunakan apa tidak, itu haknya presiden, tidak ada larangan," kata Soleman dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Senin, 18 September 2023. 

Soleman menuturkan bahwa intelijen bertanggung jawab atas data-data yang telah dilaporkan kepada Presiden. Ia bahkan menduga ada partai politik yang mempunyai potensi membahayakan keamanan negara.

"Makanya presiden harus tahu apa yang dilakukan, jangankan partai politik, semua orang yang ada di negeri ini punya potensi untuk itu (membahayakan negara)," ujarnya. 

Mantan Kabais itu juga menilai intelijen bisa melihat sesuatu yang tidak telihat oleh orang lain. Ia berasumsi tidak mungkin orang baik semua. Pasti ada yang jahat. 

"Yang dilarang itu nantinya perbuatanya, perbuatannya harus berdasarkan fakta hukum," ucap Soleman.

Sementara itu, Analis Politik Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan menyebut tindakan Presiden Joko Widodo yang menyebut punya data-data intelijen partai politik merupakan bentuk cawe-cawe dan pelanggaran etika. Ia menduga Presiden Joko Widodo ingin menggertak pihak tertentu. 

"Menurut saya ini meresahkan, sebaiknya presiden sekarang menarik diri dari urusan Pilpres 2024," kata Syahganda.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan dirinya telah memegang data lengkap parpol termasuk mengetahui ke mana arah parpol pada pemilu 2024. Hal itu diungkapkan di hadapan para relawan di Bogor, Jawa Barat pada 16 September 2023.

Presiden menyebut, memperoleh informasi tersebut dari beberapa pihak seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen dan Keamanan Polri hingga Badan Intelijen Strategis TNI. Presiden juga mengaku menerima informasi dari pihak di luar lembaga-lembaga tersebut. 

Pernyataan presiden awalnya menyinggung masalah faktor kepemimpinan yang dinilai sangat menentukan Indonesia menjadi negara maju. Presiden mengingatkan para relawan tidak salah pilih pemimpin pada pilpres 2024. 

"Saya tahu dalemnya partai-partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Informasi yang saya terima komplit, dari Intelijen Negara (BIN) saya ada, Badan Intelijen Polri ada, dari Intelijen TNI saya punya dan informasi-informasi di luar," ucap Presiden Joko Widodo.

Pegang Data Intelijen Mengenai Parpol, Presiden Jokowi: Saya Tau Mereka Menuju ke Mana

Parpol Pengusung Ganjar akan Lebih Rutin Konsolidasi

4 Partai Pendukung Ganjar Pranowo Rapat Perdana

Bagi-bagi Gocapan Zulkifli Hasan Disebut Kebiasaan Sedekah

Visi Negarawan - Surplus Politisi, Defisit Negarawan

Demokrasi pasti menghasilkan perbedaan pandangan, gagasan, hingga arah dukungan. Kompetisi untuk meraup simpati membuat masyarakat terpolarisasi, namun gestur politik para kandidat capres setidaknya memberi harapan Pilpres 2024 akan jauh dari ketegangan.

Demokratisasi di era reformasi membuka peluang untuk menjadi politisi. Pemilu 2024 mendatang akan diikuti 24 partai politik lokal maupun nasional, 9.900 caleg dan 674 calon anggota DPD yang akan bertanding di 38 provinsi.

Surplus politisi di Indonesia tidak dibarengi oleh jiwa negarawan. Secara sederhana politisi mengejar kekuasaan untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Sementara negarawan mengabdikan jiwa raga untuk kepentingan bangsa dan negara.

Politik elektoral menciptakan demokrasi bernuansa kapitalistik dengan mengucurkan modal besar untuk memoles pencitraan. Bahkan bila perlu ada juga yang sampai membeli dukungan. Akibatnya jabatan dimanfaatkan untuk mengejar balik modal.

Pengumuman Bakal Capres dan Cawapres Lebih Awal, Parpol Punya Waktu Sosialisasi

Pemenuhan Keterwakilan Perempuan oleh Parpol Dinilai Sekadar Formalitas

6 Parpol Gagal Penuhi Kuota Caleg

Surya Paloh-Puan Dinilai Bakal Bicarakan Peluang Menjodokan Ganjar-Anies

KPK Diminta Tak Takut Tangkap Harun Masiku

Momen Budiman Sudjatmiko Unjuk Rasa Turunkan Mega-Hamzah Tahun 2002

Sosok Budiman Sudjatmiko belakangan ini mengemuka setelah sikapnya secara terbuka mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto di Pemilu di 2024 mendatang. Hal itu mendapat respon keras dari PDIP dengan memberinya ultimatum agar mundur atau dipecat sebagai kader PDIP.

Pada tahun 2002, Budiman Sudjatmiko merupakan salah satu tokoh yang terlibat dalam demonstrasi besar-besaran yang dikenal sebagai "Demo 2002" di Indonesia. Demonstrasi ini adalah respons terhadap situasi politik dan ekonomi yang sulit pada masa pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz.

Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Hamzah Haz dinilai banyak melakukan pengingkaran terhadap aspirasi demokrasi. Bahkan Budiman menganggap Pemerintahan Megawati melakukan kolusi dan melindungi kejahatan ekonomi politik di masa sebelumnya.

Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) pada tahun 1996 yang kemudian menyebabkan dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru. Ia divonis 13 tahun penjara dan hanya menjalani selama tiga tahun karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996.

Kemudian Budiman Sudjatmiko bergabung ke PDI Perjuangan di tahun 2004 lalu membentuk Repdem (Relawan Perjuangan Demokrasi) sebuah organisasi sayap partai. Pada periode 2009 hingga 2019 Budiman menjabat sebagai Anggota DPR RI dari PDIP dari Dapil Jawa Tengah VIII.

PDIP Tak Ambil Pusing Jika Kehilangan Budiman Sudjatmiko

Gibran, Yenny Wahid, dan Budiman Sudjatmiko Menghadiri Kopdarnas PSI

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kopi Darat Nasional 2023 di Senayan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. PSI menjadikan Kopdarnas 2023 ini pembahasan politik di PIlpres 2024.

Sejumlah tokoh yang hadiri dalam acara ini yakni politisi Budiman Sudjatmiko, Yenny Wahid, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya disambut sejumlah elit PSI, yakni Ketum DPP PSI Giring Ganesha, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, dan Sekjen DPP PSI Isyana Bagoes Oka. 

Budiman mengaku kehadirannya dalam acara Kopdarnas PSI hanya untuk undangan. Budiman menampik ada rencana memosisikannya sebagai ketua umum PSI.
 
"Oh enggak," ucap Budiman di lokasi.
 
Yenny Wahid juga menyatakan hal senada. Kedatangannya hanya memenuhi undangan sebagai narasumber talkshow.
 
"Saya sebagai undangan diminta untuk ikut menjadi narasumber," kata Yenny.

Sementara itu, Gibran yang datang terakhir tak berbicara banyak. Dia langsung menuju lokasi acara dengan pengalaman ketat.
 
"Nanti (sama) ketua (umum PSI, Giring)," ujar Gibran.
 
Dalam kesempatan berbeda, Grace Natalie juga membantah kehadiran Budiman dalam rangka diposisikan menjadi ketum PSI. Budiman akan menjadi narasumber talkshow.
 
"Ya enggak. Mas Budiman ini temen kita dari dulu. Beliau ini kita undang untuk sharing tentang pemuda, tentang teknologi, tentang program-program di desa. Memang hari ini temanya pemimpin anak-anak muda di politik," ujar Grace.

Editorial Malam: Elite Berseteru Rakyat Ditepikan

Tensi hubungan antara poros Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dimotori Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan poros pengusung Ganjar Pranowo yang dikomandani Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan makin panas. Aksi saling tuding dan serang tidak terelakan oleh kedua kubu.

Perseteruan makin runyam karena Presiden Joko Widodo yang merupakan Petugas Partai dari PDIP justru dianggap lebih condong ke Prabowo. Bahkan ditengarai hubungan Jokowi dan PDIP pun mulai renggang. Potensi keretakan lebih besar diproyeksi bakal terjadi.

Keretakan itu terlihat jelas ketika Partai Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan ke Prabowo. Dukungan kedua partai pendukung pemerintah itu dinilai PDIP sebagai bentuk cawe-cawe Jokowi.  Lalu diikuti dengan sinyal kemarahan PDIP dengan tidak mengundang anak Jokowi Gibran Rakabuming Raka dalam konsolidasi Partai.

Bahkan kritik pedas PDIP terkait dengan proyek food estate tidak bisa dilepaskan dari konteks perseteruan dua kubu ini. PDIP yang merupakan partai berkuasa saat ini, tidak mampu menyembunyikan kekecewaannya dengan kritik frontal terhadap program pemerintah. Kritik partai banteng soal proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah itu juga menyasar Prabowo sebagai komandan proyek food estate. 

Yang teranyar aksi membelot Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko ke Prabowo yang makin membuat PDIP naik pitam dengan mengkritik habis poros pengusung Prabowo. Tudingan PDIP bahwa Prabowo melakukan pembajakan mendapatkan reaksi keras dari poros KKIR.

Dua poros koalisi ini seakan hanya sibuk untuk mengumpulkan dan menjaring kekuatan elite. Saling serobot dukungan dari partai koalisi, termasuk membajak dukungan menjadi panggung elite yang kental dengan nasfu kekuasaan semata.

Sekali lagi dalam manuver politik semacam ini, rakyat perannya dikerdilkan hanya sebagai objek politik. Padahal rakyatlah pemilik kedaulatan sejati atas negara yang kita cintai ini.

Elite hanya menganggap pemegang kedaulatan ini sebagai objek pemilu yang mesti digiring pilihannya. Rakyat sebagai pemilih hanya dipandang bak komoditas demi mencapai kekuasaan.

Semestinya dalam momentum pesta demokrasi, pendidikan politik bagi rakyat yang utama. Elite lebih baik turun ke tengah-tengah rakyat, bukan sibuk berseteru di atas. Menyapa rakyat untuk memahami persoalan dan mendapatkan kepercayaan.

Kesibukan bertengkar para elite ini seakan menegaskan telah terjadinya reduksi atas demokrasi. Yakni bukan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan dari rakyat, oleh elit, dan untuk elite.

Rakyat hanya dipertontonkan atraksi para elite politik yang sibuk bertengkar dalam upaya mengejar kekuasaan. Mereka lupa untuk mendengarkan aspirasi para pemilik kedaulatan. 

Akan lebih baik, jika mereka hadir mengunjungi rakyat di pelosok-pelosok negeri. Atau setidaknya mengisi ruang publik dengan adu gagasan dan program, jangan malah menyesaki dengan perseteruan yang sekedar berorientasi pada politik kekuasaan.

Tentu apresiasi setingi-tingginya bagi mereka yang lebih memilih mendatangi rakyat, konsisten menggelorakan gagasan bernas untuk mensejahterakan rakyat, daripada sekedar beradu narasi dan aksi di panggung elite kekuasaan. 

Karena rakyatlah sejatinya pemilik kedaulatan, pemilik mandat yang akan dipercayakan kepada pemimpin mendatang.

Jajaran Kejaksaan Diwanti-wanti Netral di Pemilu 2024

Golkar dan PAN Merapat ke Prabowo, Surya Paloh: Itu Hak Konstitusional

Pemilih Pemula Minim Informasi Soal Parpol

Parpol Didorong Serius Mewujudkan Transparansi

Airlangga Disebut Temui JK Sebelum Deklarasi Dukung Prabowo

Ketua KPU: Internet Bikin Anak Muda Merasa Negara Tidak Penting

PPP: Transparansi Keuangan Parpol Mesti Dimulai dari Internal

ICW Sebut Upaya Perbaikan Partai Politik Melawan Korupsi Kompleks