Wabup Kepulauan Meranti Bantah Kabar Kantor Pemerintahan Digadai

KPK Panggil Wakil Bupati Kepulauan Meranti

Kasus Suap Perkara di MA, KPK Panggil Windy Idol

Pelapor Rekaman Kasus Hasbi Hasan Ngaku Dibuntuti Orang, LPSK Buka Peluang Perlindungan

KPK Tegaskan Penetapan Tersangka Hasbi Hasan Sesuai Ketentuan Hukum

Terbukti Terima Suap, Mantan Rektor Unila Karomani Divonis 10 Tahun Penjara

Terdakwa mantan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani divonis 10 tahun penjara dan denda Rp400 juta. Terdakwa terbukti melakukan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Unila. 

Vonis majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta majelis hakim menghukum pidana 12 tahun penjara dan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara. 

Menyikapi putusan tersebut, terdakwa Karomani bersama tim penasihat hukum kompak memberikan tanggapan pikir-pikir. 

Sebelumnya, dua mantan pejabat Unila yakni Heryandi dan M Basir divonis masing-masing empat tahun dan enam bulan penjara atas kasus suap penerimaan mahasiswa jalur mandiri di Fakultas Kedokteran Unila. 

Mantan Rektor Unila Karomani Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Lampung menggelar sidang putusan perkara suap penerimaan mahasiswa baru dengan terdakwa mantan rektor Universitas Lampung (Unila), Karomani, Kamis (25/5/2023).

Sidang digelar di Ruang Garuda dan telah berlangsung sejak pukul 13.00 WIB. Namun, sidang diawali dengan dua terdakwa lainnya, yakni mantan wakil rektor Unila Heryandi dan mantan ketua senat Unila Muhammad Basri. 

Terdakwa Heryandi dan Basri divonis hukuman 4,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Terdakwa Heryandi dikenakan uang pengganti sebesar Rp300 juta, sedangkan terdakwa Basri sebesar Rp150 juta.

Sementara sidang vonis Karomani masih berlangsung hingga saat ini. Sebelumnya, ia dituntut 12 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara, serta dikenakan uang pengganti Rp10 miliar dan SGD 10 ribu. 

Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola Jadi Saksi Persidangan Suap Ketok Palu

Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola mendatangi Gedung KPK Jakarta untuk menjadi saksi dalam sidang perkara suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi, yang berlangsung secara daring. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan 28 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka. 

"Saya hadir sebagai saksi sidang dari empat terdakwa anggota DPRD Provinsi Jambi, masih kasus yang sama kasus suap ketok palu," ucap Zumi Zola. 

Usai keluar dari Gedung KPK, Zumi Zola mengatakan menjadi saksi di persidangan untuk empat terdakwa anggota DPRD Jambi mengenai kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Zumi mengatakan, apa yang disampaikan di persidangan telah sesuai dengan BAP dan putusan majelis hakim di sidang sebelumnya. 

"Saya hadir di sini sudah memberikan keterangan yang sesuai dengan BAP." kata Zumi Zola.

Zumi mengaku, dicecar pertanyaan seputar jumlah uang suap yang diterima. Zumi Zola sebelumnya divonis empat tahun penjara atas perkara yang sama. Ia mengungkapkan dirinya telah berstatus bebas bersyarat dan wajib lapor diri ke lapas sebulan sekali. 

Eks Gubernur Jambi Zumi Zola Jadi Saksi Persidangan Suap Ketok Palu

Mangkir, Hasbi Hasan Minta Pemeriksaannya Ditunda Sampai Pekan Depan

KPK Tetapkan Hasbi Hasan Tersangka Kasus Suap Hakim Agung MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan sebagai tersangka. Hasbi Hasan diduga terlibat dalam kasus dugaan suap hakim agung di MA. 

KPK menetapkan sekretaris MA Hasbi Hasan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Diketahui, terdakwa penyuap Hakim Agung MA Yosep Parera menyatakan, bahwa keterlibatan sekretaris MA Hasbi Hasan dan komisaris PT Wika Beton BUMN Dadan Tri Yudianto telah memenuhi dua alat bukti yang cukup, pada 25 Januari 2023.

Pertama, kliennya Heryanto Tanaka meminta bantuan Dadan Tri Yudianto untuk melobi hakim agung MA melalui Hasbi Hasan, selaku Sekjen MA dan dirinya ditunjukan bukti transfer uang ke Dadan sebesar Rp11,3 miliar untuk mempengaruhi putusan hakim. 

Dalam dugaan kasus korupsi suap pengurusan perkata di MA tersebut, KPK telah menahan 14 orang tersangka, dua di antaranya merupakan hakim agung MA.

Jaksa Diduga Pemeras Keluarga Tersangka Narkoba Dicopot

Kejaksaan Agung (Kejagung) mencopot sementara jabatan jaksa berinisial EKT yang diduga memeras keluarga tersangka narkoba senilai Rp80 juta. Oknum jaksa EKT sudah dipindahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menjalani pemeriksaan.

Pencopotan ini terjadi pasca-beredarnya video yang diduga Jaksa EKT meminta uang senilai Rp100 juta kepada seorang guru SD, yang merupakan ibu dari tersangka kasus narkoba. 

Pelaku berdalih uang tersebut digunakan untuk merehabilitasi anak korban. Dari hasil negosiasi, korban hanya menyanggupi untuk memberikan uang Rp80 juta dengan cara mencicil. 

Saat ini, jaksa berinisial EKT di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, dan satu orang tenaga honorer tengah menjalani serangkaian pemeriksaan bidang pengawasan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. 

Aset Ricky Ham Pagawak Rp30 Miliar Disita KPK

KPK Ultimatum Pihak yang Diduga Merintangi Penyidikan Ricky Ham Pagawak

KPK Segera Umumkan Status Hukum Sekretaris MA Hasbi Hasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyampaikan status hukum Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan secara resmi usai dilakukan rapat bersama para pimpinan. Komisioner KPK Johanis Tanak menyebut, pihaknya masih mendalami informasi temuan uang dan kendaraan Hasbi Hasan soal pengembangan kasus suap penanganan perkara. 

"Terkait dengan Sekma (Hasbi), ini nanti akan diumumkan setelah ada hasil rapat bersama para pimpinan, karena pimpinan menganut asas kolektif kolegial," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Johanis mengatakan, pengumuman pengembangan kasus yang ditangani KPK wajib mendapatkan persetujuan lima pimpinan. Sebab, mereka semua harus satu suara berdasarkan konsep kolektif kolegial.

"Jadi kalau hanya saya nanti yang mengumumkan, nanti saya juga melanggar asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang KPK," ucap Johanis.

KPK Tahan 5 Tersangka Baru Kasus Suap Ketok Palu di Jambi

Penyuap Eks Wali Kota Ambon Dijebloskan ke Lapas Makassar

Mantan Rektor Unila Karomani Dituntut 12 Tahun Penjara

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Penyuap Lukas Enembe

Ruang Kerja Wali Kota Bandung Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung, Senin (17/4/2023) siang. Penggeledahan dilakukan setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa. 

Sebanyak tujuh petugas KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Bandung dan Wakil Wali Kota Bandung dengan membawa koper. Sementara beberapa petugas lainnya menggunakan rompi KPK.

Mereka datang melakukan penggeledahan setelah Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama Kadishub Bandung Dadang Darmawan dan Sekertaris Dishub Bandung diamankan KPK. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan CCTV dan jasa internet.

Diketahui total suap yang diterima mencapai Rp924,6 juta. Hingga saat ini, para penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di ruang Balai Kota Bandung.

KPK Sita Rp5,6 Miliar Diduga Hasil Suap Pembangunan Rel Kereta

Terima Suap, Yana Mulyana Ajak Keluarga Pelesiran ke Thailand dan Beli Sepatu LV

KPK menetapkan Wali Kota Bandung Yana Mulyana sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan pengadaan jasa internet untuk layanan digital Bandung Smart City. Terungkap fakta, Yana Mulyana bersama keluarga mendapat fasilitas pelesiran ke Thailand hingga membeli sepatu Louis Vuitton.

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Jumat (14/4/2023) lalu. Yana Mulyana kini berstatus sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan pengadaan jasa internet untuk layanan digital Bandung Smart City.

Yana ditetapkan tersangka bersama lima orang lainnya yakni Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Dadang Harmawan, Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal, Direktur PT Sarana Mitra Adiguna Benny, CEO PT Citra Jelajah Informatika Sony dan Manager PT Sarana Mitra Adiguna Andreas Guntoro.

Keempat tersangka dihadirkan dalam konferensi pers. Sementara dua lainnya tidak bisa dihadirkan karena positif covid-19. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, dalam OTT ini KPK turut menyita barang bukti mata uang asing hingga sepatu merek Louis Vuitton senilai Rp924 juta.

Terungkap juga, Yana Mulyana bersama keluarga diberikan fasilitas pelesiran ke Thailand oleh PT Sarana Mitra Adiguna selaku pihak penyuap. Yana juga menerima sejumlah uang sebagai uang saku yang digunakan untuk membeli sepasang sepatu merek Louis Vuitton.

Dari hasil pemeriksaan, tim KPK juga mendapatkan informasi dan data adanya penerimaan uang lainnya oleh Yana dari berbagai pihak. Yana dan lima tersangka lainnya akan ditahan masing-masing selama 20 hari, terhitung sejak 15 April 2023 hingga 4 Mei 2023.

Dugaan Kasus Suap Pengadaan Umrah, Bupati Meranti Diperiksa KPK

Bupati Meranti Muhammad Adil diperiksa KPK, soal dugaan kasus suap pengadaan jasa umrah serta pemotongan anggaran daerah dalam bentuk setoran uang persediaan (UP) dan ganti uang persediaan (GUP) sebanyak 5% hingga 10%, Jumat (7/4/2023).

Muhammad Adil tiba di KPK bersama tiga pejabat Pemprov Riau pukul 16.15 WIB. Ia tiba di gedung lembaga antirasuah itu didampingi tim penyidik KPK.

Ia juga datang dengan membawa sebuah koper berukuran sedang berwarna hijau yang diduga berisi dokumen. 

Saat ini, perkara masih dalam tahap penyelidikan dan mereka masih berstatus terperiksa. 

Sebelumnya, Bupati Meranti terjaring OTT KPK bersama 24 pejabat lainnya, yakni kepala dinas, sekretaris daerah, ajudan pribadi dan beberapa anggota BPKAD, Kamis (6/4/2023). 

Dari 24 pejabat, hanya tiga orang yang datang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di KPK. Sementara sisanya menjalani pemeriksaan di markas Polda Riau. Dari hasil OTT, KPK menyita sejumlah uang yang akan diperiksa hari ini. 

Sosok Muhammad Adil tak hanya dikenal sebagai Bupati Meranti, tetapi juga dikenal sebagai juragan tanah. 

Dari hasil LHKPN 2021, ia memiliki harta kekayaan senilai Rp4,7 miliar yang didominasi dengan tanah. Adil memiliki tanah sebanyak 47 bidang yang tersebar di Kepulauan Riau. 

Skandal 'Kardus Durian' Menyeret Cak Imin Kembali Bersemi

Skandal dugaan korupsi "Kardus Durian" yang menyeret nama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali mencuat. Kasus itu kembali muncul ke publik setelah Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menggugat KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi membantah menghentikan penyidikan dugaan suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2011 atau yang dikenal dengan Kasus "Kardus Durian". Hal itu diungkap dalam sidang gugatan pra peredilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023).
 
Penegasan KPK itu menjawab gugatan MAKI yang menilai KPK terkesan sudah menghentikan kasus tersebut. Kuasa Hukum MAKI Rudy Marjono mendorong KPK untuk menindak pihak-pihak yang terlibat, jika kasus itu masih diusut KPK.

Kasus "Kardus Durian" merupakan kasus korupsi yang diusut KPK pada 2011. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat itu, diduga turut menerima uang dari Dharnawati selaku kuasa PT Alam Jaya Papua.

Rijatono Lakka Didakwa Suap Lukas Enembe Rp35 M

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menggelar sidang perdana kasus dugaan suap dan gratifikasi di Papua, Rabu (5/4/2023). Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka didakwa memberi suap lebih dari Rp35 miliar kepada Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe.

Dalam persidangan, terungkap bahwa suap diberikan Direktur PT Tabi Bangun Papua Rijatono Lakka kepada Lukas Enembe dalam bentuk uang tunai dan pembangunan atau perbaikan aset milik Enembe.

Tim kuasa hukum Rijatono Lakka menyebutkan tim penasehat hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dari dakwaan penasihat hukum tetapi akan melakukan pendalaman pokok perkara selanjutnya. Tim kuasa hukum juga mempertanyakan mengenai angka suap yang bermula dari Rp1 miliar kini naik menjadi Rp35 miliar.
 
Rijatono Lakka diduga menyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe agar perusahaannya memenangkan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Papua.

Donald Trump Hadapi Sidang Dakwaan Kasus Suap

Mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tiba di New York, Selasa (4/4/2023). Kedatangannya bermaksud untuk menyerahkan diri ke pengadilan Manhattan sebagai buntut kasus suap yang dilakukannya.

Donald Trump hadir ke Pengadilan Manhattan sebagai buntut kasus uang tutup mulut yang diberikannya kepada bintang film dewasa. Dengan begitu, Donald Trump menjadi mantan presiden pertama di Amerika Serikat yang menghadapi dakwaan kriminal.

Pembacaan dakwaan untuk Trump dijadwalkan pukul 14.00 Waktu setempat. Sebelum membacakan dakwaan, jaksa telah menerima bukti transaksi sebesar USD130 ribu.

Diketahui, Ia memberikan itu sebagai sogokan agar hubungan intim dengan pemeran film dewasa itu tidak tersebar. Hal itu ia lakukan saat masa kampanye presiden 2016 silam.

Di sisi lain, Puluhan pengunjuk rasa pro Trump sudah berkumpul di pinggir jalan. Para pengunjuk rasa membawa atribut khas Trump sebagai bentuk dukungan untuknya. Selain itu, petugas kepolisian di New York telah memasang barikade di sekitar Trump Tower dan memblokir arus lalu lintas menuju pengadilan Manhattan. 

Polisi Calo Bintara Hanya Dijatuhkan Sanksi Demosi, Kompolnas Prihatin

Lima oknum polisi calo penerimaan Bintara Polri 2022 di wilayah Polda Jawa Tengah hanya dijatuhi hukuman demosi. Hukuman demosi yang diberikan terhadap kelima oknum polisi itu, membuat masyarakat heran.

Komisi III DPR mendesak kepolisian untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat karena tidak hanya terbukti melakukan praktik korupsi tetapi juga mencoreng nama baik institusi Polri. 

Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhanto, mengaku dirinya prihatin terhadap Polri yang tidak memberikan hukuman maksimal terhadap kelima oknum polisi tersebut. Ia menyebut Polri mempunyai penilaian terhadap subjek yang berbeda.

"Polri kelihatannya mempunyai standar ganda. Jadi ketika pihak lain melakukan suap kena pidana, tetapi ketika internal suap gak kena pidananya," ujar Albertus.

Albertus menilai kejadian itu memperlemah program yang sudah dicanangkan oleh Kapolri yakni Presisi (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan) yang sejatinya ingin memperbaiki nama Polri.

Sementara itu menurut Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, hukuman yang diberikan Polri kepada lima oknum polisi calo penerimaan Bintara sebagai bentuk perlindungan sesama anggota polisi.

"Institusi kepolisian sendiri lebih mendahulukan melindungi korp kepolisian karena sesama jiwa korsa, sesama polisi cukup diberi sanksi administrasi ," ucap Najih.

Mokhammad Najih menilai sanksi demosi yang diberikan kepada kelima oknum polisi itu akan menimbulkan perilaku yang sudah membudaya di internal Polri dalam merekrut anggota yang baru melalui mekasinme suap.

Kasus Suap Bupati Mamberamo Tengah, Brigita Manohara Kembali Diperiksa KPK

KPK kembali memeriksa presenter televisi swasta nasional Brigita Manohara sebagai saksi atas kasus dugaan suap Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Sebelumnya Brigita telah mengembalikan uang pemberian Ricky sebanyak Rp480 juta rupiah. 

KPK belum membeberkan materi yang akan digali dari Brigita Manohara. Pada pemeriksaan sebelumnya, Brigita mengaku menerima uang sebanyak Rp480 juta rupiah. Uang itu akan didalami dan menjadi bukti dari perkara yang menjerat Ricky Ham Pagawak. Brigita mengatakan seluruh uang telah dikembalikan ke KPK. 

Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintahan Kabupaten Mamberamo Tengah. Ricky Ham Pagawak kini menjadi buron dan diduga kabur ke Papua Nuigini

Bacakan Pledoi, Alex Noerdin Menagis Minta Dibebaskan

Alex Noerdin sempat menangis saat membacakan pembelaannya dalam sidang kasus korupsi pembelian gas oleh perusahaan daerah dan pembangunan Masjid Sriwijaya di PN Palembang, Jumat (3/6/2022). Mantan Gubernur Sumatera Selatan ini meminta majelis hakim bebaskannya dari segala dakwaan dengan alasan para saksi tidak ada dapat membuktikan dirinya korupsi.

Alex Noerdin didakwa menerima suap Rp4,5 milyar dalam pembelian gas oleh perusahaan daerah Sumsel yang merugikan negara sebesar USD 300 ribu. Di dalam proyek pembangunan Masjid Sriwijaya, Alex Noerdin  ditudung menerima suap Rp 4,8 milyar. Di dalam dua kasus ini jaksa menuntut hukuman 20 pidana penjara dan denda Rp1 milyar ditambah uang pengganti. 

 

Kasus Suap Ijin Apartemen, 6 Oknum Pegawai Pemkot Yogyakarta Ditangkap KPK

Bersama Haryadi Suyuti, ada enam orang lain ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan yang berlangsung serentak di beberapa tempat di Yogyakarta. Mereka semua ditangkap, Kamis (2/6/2022), atas dugaan terlibat dalam kasus suap ijin pembangunan apartemen. 

Enam orang yang ditangkap bersama mantan Walikota Yogyakarta tersebut adalah oknum staf di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Mereka adalah HSW (Kadis PU), MNF (Koordinator Perijinan Dinas PU), NW (Kadis Perijinan), F (verifikator OSS Dinas Perijinan), T (Sespri Walikota) dan D (Kasubag Protokoler). Mengenai penangkapan ini, Pelaksana Tugas Walkot Yogyakarta Sumadi menegaskan mendukung proses hukum dan akan kooperatif dengan KPK.

Tiga ruangan di Balai Kota Yogyakarta telah disegel KPK. Namun penyidik KPK belum melakukan penggeledahan di rumah Haryadi Suyuti ataupun di lokasi lain.