'Rawe-Rawe Rantas' Cawe-Cawe Memintas

Berdalih ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa dalam proses transisi kepemimpinan nasional, Presiden Jokowi memutuskan cawe-cawe dan tidak tinggal diam. 

 Presiden Jokowi menegaskan akan cawe-cawe dalam Pemilu 2024, ia memastikan tidak akan melanggar konstitusi tetapi mengupayakan Indonesia menjadi negara maju. Hal ini diungkapkan saat bertemu pimpinan media massa di Istana Negara pada 29 Mei 2023 lalu. 

Pernyataan dari Presiden Jokowi yang menyebut aksi cawe-cawe sebagai kewajiban moral menui pro dan kontra. Ada yang menilai langkah Jokowi untuk cawe-cawe sudah tepat, sepanjang tidak membuat kebijakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon serta koalisinya. 

Namun, pandangan berbeda menyebut cawe-cawe yang dilakukan Jokowi justru dinilai berbahaya. Padahal, seharunya Jokowi memahami asas imparsial dan netralitas. 

Presiden Jokowi Promosikan IKN Nusantara di Singapura

Presiden Joko Widodo menaruh perhatian pada kelanjutan pembangunan IKN Nusantara hingga mempromosikannya ke luar negeri. Perhatian Joko Widodo ini menjadi komitmen partai pengusungnya, yakni PDIP untuk memenangkan Pemilu 2024. 

Presiden Joko Widodo mempromosikan IKN Nusantara. IKN menjadi perhatian Joko Widodo. Sehingga menjadi alasannya untuk turut campur menentukan calon presiden yang akan melanjutkan impiannya itu. Hal itu diungkap Joko Widodo dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, Rabu (7/6/2023).

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN, pemerintah mengemban amanat mewujudkan IKN. Bahkan, Wapres KH Ma'ruf Amin juga menargetkan pembangunan tahap pertama selesai pada 2024. Sementara hingga kini masih sepi investor. 

Jualannya Presiden Joko Widodo menjadi agenda partai pengusungnya, yakni PDIP selama dua periode ini. Pada pidato penutupan Rakernas PDIP di Jakarta, Kamis (8/6/2023), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan akan mempercepat pemindahan IKN jika PDIP menang Pemilu 2024. 

Ironisnya, IKN menjadi prioritas di tengah banyak target penting yang belum tercapai hingga akhir kepemimpinan Joko Widodo. Salah satunya angka stunting yang masih di kisaran 21,6%. Padahal ditargetkan angka stunting bisa turun mencapai 14%. 

Istana Benarkan Presiden Jokowi Panggil Menhan Prabowo

Menhan Prabowo Temui Presiden Jokowi di Istana Negara

Presiden Jokowi Bergerilya Rayu Investor untuk Bangun IKN

Presiden Joko Widodo terus bergerilya merayu investor untuk membangun IKN di setiap kunjungan kerja ke sejumlah negara. Namun, Presiden tidak boleh abai dengan berbagai permasalahan kesejahteraan rakyat Indonesia yang harus segera diselesaikan. 

Dalam konferensi pers Rakernas PDIP, Presiden mengatakan jelas harus cawe-cawe karena ada riak-riak yang membahayakan negara. Tapi hal berbeda disampaikan saat promosi IKN yakni situasi kondusif. 

Tidak sulit dimengerti mengapa pidato Presiden Joko Widodo di Ecosperity Week di Singapura menjadi perbincangan internasional, Rabu (7/6/2023). Dalam event untuk mendorong pembangunan hijau itu, Presiden memilih jualan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Tidak salah jika Presiden mempromosikan mega proyek IKN yang ditargetkan selesai pada 2045. IKN didesain menjadi kota net karbon pertama di Indonesia. 

Dengan begitu, pidato jualan IKN tersebut tidak salah dalam konteks setempat. Jangan pula kita memusingkan ajakan Presiden bagi warga Singapura tinggal di IKN. Sekadar tinggal jelas berbeda dengan kepemilikan.

Selain itu, sebagai kota besar dunia, IKN memang harus siap menjadi melting pot. Yang pantas diherankan adalah cermin prioritas Joko Widodo di pidato itu. 

IKN tampak menjadi prioritas. Padahal banyak target-target penting yang belum tercapai hingga akhir kepemimpinan ini.

Memang dengan disahkan UU No.3 Tahun 2022 Tentang IKN, pemerintah mengemban amanah mewujudkan IKN. Pemerintah menargetkan pembangunan tahap pertama selesai pada 2024, sementara hingga kini masih sepi investor. 

Namun, IKN tidak boleh mengesampingkan target-target genting nasional. Khusus soal utang target di RP JNM 2020-2024. Bahkan baru beberapa hari lalu disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di DPR. 

Sebut saja angka stunting yang saat ini di kisaran 21,6%. Padahal pada 2024 ditargetkan dapat turun hingga mencapai 14%. 

Masih soal target PR JMN 2020-2024 yang jauh panggang dari api adalah target fasilitas kesehatan tingkat pertama yang baru mencapai 56,07% pada 2022. Sedangkan pada 2022 ditargetkan mencapai 83%. 

Meski bidang kesehatan, masyarakat sangat paham jika indikator-indikator itu sebenarnya sangat dipengaruhi tingkat ekonomi. Terbukti, provinsi-provinsi dengan capaian rendah indikator RP JNM itu juga merupakan provinsi dengan tingkat pendapatan terendah, seperti di NTT. 

Singgung Harga Rumah Mahal, Jokowi Ajak WN Singapura Pindah ke IKN

Presiden Jokowi menyinggung harga lahan di Singapura yang fantastis. Ia mengajak investor Singapura pindah dan berinvestasi di IKN.

"IKN akan menjadi kota yang nyaman untuk tinggal dan berbisnis," kata Jokowi yang disambut tawa hadirin Ecosperity Week 2023 di Singapura.

Jokowi penuh percaya diri saat mempromosikan IKN di hadapan tamu undangan Ecosperity Week. Bahkan, ia sempat bergurau harga rumah di Singapura mahal dan IKN bisa menjadi solusi. Ia juga memastikan proyek IKN tetap berlanjut meski berganti presiden.

Jokowi Diajak PM Anwar Ibrahim Blusukan ke Pasar Chow Kit

Usai melakukan pertemuan resmi, Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim blusukan di Pasar Chow Kit di Pusat Kota Kuala Lumpur.

Joko Widodo bersama Anwar Irahim tiba di Pasar Chow Kit sekitar pukul 12.36 waktu setempat. Keduanya memulai blusukan melalui lapak penjual ayam, daging dan ikan segar.

Kedua pemimpin negara itu kompak mengenakan kemeja lengan panjang digulung dan sempat berhenti beberapa kali untuk melakukan swafoto dengan pedagang di sana.

Selanjutnya, mereka berjalan melalui lapak sayur dan buah-buahan. Lalu mereka menyusuri Jalan Raja Bot dan berbelok ke lorong Raja Bot untuk singgah ngopi bareng di Masa Cafe.

Presiden Jokowi dan PM Anwar meninggalkan warung kopi sekitar pukul 13.21 waktu setempat. Mereka kemudian menuju ke salah satu restoran di wilayah Kampung Baru dengan menu spesial patin asam tempoyak.

Twitter Polling: 73% Netizen Tidak Setuju Jokowi Lebih Prioritaskan IKN

Presiden Jokowi memilih "jualan" Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara saat berpidato di Ecosperity Week Singapura. IKN tampak sekali menjadi prioritas, padahal banyak target penting yang belum tercapai di akhir kepemimpinan Jokowi. Hasil polling Twitter menujukkan 73% netizen tidak setuju Jokowi menyampingkan program kerja lain demi IKN. 

Hasil polling Twitter yang diadakan Tim Metro TV dengan pertanyaan "haruskah demi IKN, Presiden Jokowi mengesampingkan prioritas nasional lain?" itu hanya memperlihatkan 23% netizen yang setuju. 

Netizen berkomentar IKN sebagai bukti nyata Jokowi tidak melihat kondisi rakyatnya. Jokowi seharusnya mengutamakan pendidikan ketimbang IKN karena banyak anak bangsa yang putus sekolah sampai SMP atau SMA. 

"Memang seharusnya mengutamakan pendidikan dulu,masih banyak anak-anak yang berhenti sampai SMP atau SMA saja," komentar netizen di Twitter. 

Netizen juga mengaku bingung Jokowi sangat memprioritaskan IKN sebab janji kampanye Jokowi di 2019 tidak menyebut pembangunan IKN. 

Di Depan Rakyat Singapura, Jokowi Pastikan IKN Tetap Berjalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) penuh percaya diri mempromosikan ibukota negara Nusantara atau IKN dalam acara Ecosperity Week 2023 di Singapura, pada Rabu 7 Juni 2023.

Jokowi sempat berkelakar bahwa rumah di Singapura mahal dan IKN bisa menjadi solusinya.

Dia juga memastikan proyek IKN akan tetap berlanjut siapapun yang akan menjadi presiden selanjutnya.

"Keberlanjutan pembangunan IKN Nusantara dengan kota pintar kelas dunia, dikelilingi alam, kota hijau dengan 65 persen kawasan hutan, dan kota dengan konsep karbon netral pertama di Indonesia yang memiliki pendidikan kelas dunia," katanya.

"IKN Nusantara akan menjadi kota yang nyaman untuk tinggal dan berbisnis," ujar Jokowi.

3 Poin Pembahasan Jokowi Usai Bertemu PM Malaysia

Presiden Jokowi bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan keduanya membahas sejumlah negosiasi yang sempat tertunda

Dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, ada tiga poin yang dibahas, yakni penyelesaian masalah perbatasan
persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) dan kolaborasi Indonesia-Malaysia melawan aturan diskriminasi ekspor sawit oleh Uni Eropa. 

Sementara mengenai perlindungan PMI, Presiden Jokowi menghargai komitmen Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim untuk perlindungan serta penegakan hukum yang
adil.

Kedua pimpinan negara itu sepakat membentuk mekanisme khusus bilateral untuk menyelesaikan masalah PMI

Jokowi Paparkan 3 Isu saat Bertemu PM Anwar Ibrahim

Gaet Investor IKN Nusantara, Presiden Jokowi Kunjungi Singapura dan Malaysia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja selama dua hari ke Singapura dan Malaysia pada Rabu (7/6/2023) hingga Kamis (8/6/2023). Presiden Jokowi menjadi salah satu pembicara pada ajang Ecosperity Week 2023 di Singapura. 

Ajang Ecosperity Week 2023 yang digelar di Sands Expo & Convention Center dihadiri berbagai kalangan, mulai dari investor, pemerintah hingga akademisi. Presiden Jokowi menyebut bahwa pertemuan ini dimanfaatkan sebagai ajang promosi investasi Indonesia. 

Selepas menghadiri Ecosperity Week, Presiden Jokowi bertemu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong berserta Ibu Ho Ching di Istana Singapura. 

Setelah itu, Presiden Jokowi langsung menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia, untuk melanjutkan kunjungan kerjanya. Kunjungan ini juga merupakan kunjungan balasan sekaligus memenuhi undangan PM Malaysia Anwar Ibrahim. 

Jokowi di Singapura: Investor Jangan Ragu Berinvestasi di IKN Nusantara

Presiden Jokowi mendapat kesempatan berpidato dalam pembukaan Ecosperity Week 2023 Singapura, Rabu (7/6/2023). Di akhir pidatonya, Jokowi menjamin bahwa politik di Indonesia terjaga dan stabil. Sehingga, investor tak perlu ragu untuk segera menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia sempat mengklaim kalau realisasi investasi swasta di IKN akan dimulai pada Agustus atau September 2023 mendatang. 

Bahlil menyebut banyak investor bahkan dari 17 negara yang sudah menyampaikan komitmennya. Namun, Bahlil masih merahasiakan nama-nama investor tersebut. 

Presiden Joko Widodo menawarkan paket investasi kepada investor Singapura untuk menggarap Ibu Kota (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Tak tanggung-tanggung, paket investasi yang ditawarkan itu sebanyak 300 paket yang totalnya senilai USD2,6 miliar.

Untuk menarik minat investor untuk bergabung di IKN Nusantara, Jokowi juga menyampaikan pemerintah Indonesia sudah menyiapkan banyak insentif. Mulai dari tax holiday, hingga insentif bea impor.

Demi meyakinkan para investor, Jokowi pun memaparkan survei Edelman Trust Barometer yang mengatakan kepercayaan publik dalam melakukan bisnis di Indonesia sudah lebih tinggi dari Tiongkok.

Lalu dari segi inflasi, Jokowi menambahkan, pemerintah telah berhasil menjaga inflasi di level 4 persen pada Mei 2023 yang turun jika dibandingkan tahun lalu.

"Apalagi lagi yang kalian tunggu? Jadi saya sarankan jangan menunggu terlalu lama. Jangan, hanya duduk dan menonton. Ini peluang emas yang sangat menarik di Indonesia yang kalian semua bisa jadi bagian," kata Jokowi. 

KSP: Cawe-Cawe Jokowi Bukan Dimaksud Politik Partisan

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko menjelaskan soal riak-riak mengganggu yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal cawe-cawe di Pemilu 2024. Menurut Joanes, cawe-cawe yang dilakukan oleh presiden bukan dalam arti politik partisan.
 
"Logika sederhana saja sebagai kepala keluarga itu ketika anggota keluarganya mengalami suatu masalah pasti punya tanggung jawab moral, dia pasti turun tangan," ujar Joanes dalam wawancara yang disiarkan Metro TV, Rabu (7/6/2023).

Ada riak-riak yang membahayakan negara. Itulah dalih Presiden Joko Widodo yang kali kedua menegaskan sikap cawe-cawe politiknya. Jokowi menilai cawe-cawe merupakan tanggung jawab moral dirinya sebagai Presiden dan mengatasi riak-riak yang membahayakan negara dalam kontestasi politik 2024.

"Ya harus menjaga agar transisi kepemimpinan nasional, pemilu serentak dan pilpres itu dapat berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan negara saya disuruh diam," kata Jokowi di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta, Selasa (6/6/2023). 

Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Presiden Joko Widodo sangat tidak pantas berdalih melakukan cawe-cawe politik untuk mencegah riak-riak berbahaya. Sebaliknya, cawe-cawe politik Jokowi dinilai berbahaya dan mengerdilkan dirinya. 

"Justru ketika ada pemimpin yang tidak sabar dan bijak lalu mengintervensi, itu berbahaya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
 
Sementara pengamat politik Ray Rangkuti menilai, riak-riak berbahaya yang dimaksud Presiden Joko Widodo justru berasal dari ketidaknetralan Jokowi di Pilpres 2024. "Riak-riak itu justru muncul dari sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini," katanya.

Apapun tafsirnya, dikte mendikte penguasa soal memilih penerus pemerintahan adalah salah. Tidak ada dalam aturan apapun yang menyebut kepala negara boleh ikut campur dalam pemilu.

Jokowi Akui Ganjar Pranowo Sosok Pemimpin Berani dan Bernyali

Presiden Joko Widodo (Jokowi) seolah memberikan kode dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Ia menekankan bahwa calon presiden (capres) pilihan Megawati itu merupakan sosok yang memiliki nyali dan keberanian. 

"Yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu, berani itu nomor satu, berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya," kata Jokowi.

Hal tersebut diungkapkan saat Rakernas PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas tersebut membahas sejumlah hal, seperti strategi pemenangan menjelang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Denny Indrayana Tuding Jokowi Desain Pilpres 2 Paslon

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali mengirim surat terbuka, kali ini ke pimpinan DPR. Dalam suratnya, ia menuding Presiden Jokowi mendesain Pilpres 2024 hanya dua pasangan calon. 

Tuntutan Denny yang menghebohkan publik karena mendesak DPR memakzulkan Jokowi itu juga mengurai tiga dugaan pelanggaran konstitusi Jokowi. 

Ketiga dugaan pelanggaran itu ialah Jokowi menggunakan kekuasan untuk menghalangi Anies Baswedan sebagai capres. Kedua, upaya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Terakhir, Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres.

Analis Politik: Jokowi Sebut Ganjar Sosok Bernyali untuk Kembalikan Dukungan Relawan

Analis Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam menilai kode Jokowi yang mengakui bahwa Ganjar adalah sosok yang bernyali dan punya keberanian di Rakernas PDIP, hanyalah sebuah respons agar relawan kembali mendukung PDIP dan Ganjar Pranowo. 

Hal ini terjadi karena berbagai endorsement yang dilakukan Jokowi ke Prabowo, membuat elektabilitas Prabowo meningkat tetapi elektabilitas Ganjar menurun di sejumlah survei. 

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rakernas III di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Rakernas tersebut membahas sejumlah hal, seperti strategi pemenangan menjelang pemilihan umum (pemilu) maupun pemilihan presiden (pilpres) 2024. 

Pengamat: Riak Berbahaya Justru dari Jokowi

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, riak-riak berbahaya yang dimaksud Presiden Joko Widodo justru berasal dari ketidaknetralan Jokowi di Pilpres 2024. 

"Riak-riak itu justru muncul dari sikap presiden yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini," kata pengamat politik Ray Rangkuti. 

Lebih lanjut, Ray membeberkan sikap-sikap Jokowi yang terlihat tidak netral. "Kemarin saja datang di Rakernas PDI Perjuangan, padahal itu satu partai saja. Di rapat Golkar tidak datang, di rapatnya mungkin NasDem tidak datang." 

"Kedua, ikut serta berfoto dengan simbol partai."

"Yang ketiga, menyatakan contoh pemimpin yang berani itu adalah Ganjar Pranowo. Sudah langsung menyebutkan nama," kata Ray Rangkuti. 

Ray mengkritik sikap Jokowi tersebut bisa memicu riak-riak di masyarakat. 

PKS: Cawe-Cawe Jokowi Berbahaya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Presiden Joko Widodo sangat tidak pantas berdalih melakukan cawe-cawe politik untuk mencegah riak-riak berbahaya. Sebaliknya, cawe-cawe politik Jokowi dinilai berbahaya dan mengerdilkan dirinya. 

"Justru ketika ada pemimpin yang tidak sabar dan bijak lalu mengintervensi, itu berbahaya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Sebelumnya Mardani menegaskan bahwa tidak ada riak-riak yang membahayakan Indonesia. Jokowi juga diharapkan menjadi negarawan yang bijak di akhir masa jabatannya dengan berhenti melakukan cawe-cawe politik.

Presiden Jokowi Tebak-tebakan Capres 2024 di Singapura

Presiden Joko Widodo memberikan tebak-tebakan pemenang presiden Indonesia 2024. Jokowi tidak memberikan petunjuk apapun. Namun, ia menyebut penggantinya akan membawa Indonesia menjadi raksasa Asia.  

"Saya akan mencoba bertanya ke Anda semua, siapa yang akan memenangkan pilpres selanjutnya?" kata Jokowi dalam bahasa Inggris di pembukaan Ecosperity Week di Singapura yang langsung disambut tawa para tamu, Rabu (7/6/2023). 

Jokowi berupaya memastikan hadirin bahwa situasi Indonesia akan baik-bak saja meski berganti kepala negara. Ia juga memastikan berbagai investasi dan pembangunan IKN akan tetap berjalan sesuai rencana.

Di Singapura, Jokowi hanya berkunjung beberapa jam dan langsung bertolak ke Kuala Lumpur untuk bertemu PM Malaysia Anwar Ibrahim dan Raja Malaysia Sultan Abdullah. 

Pengamat: Riak Berbahaya Justru dari Ketidaknetralan Presiden Jokowi

Pengamat Politik Ray Rangkuti mengatakan riak-riak berbahaya yang dimaksud Presiden Jokowi justru berasal dari ketidaknetralan Jokowi di Pilpres 2024. 

"Riak-riak itu justru disebabkan sikap presidennya yang terlihat tidak netral dalam pelaksanaan pemilu ini. Contoh kemarin, datang di Rakernas PDI Perjuangan, padahal PDIP salah satu partai aja. Di rapat Golkar gak datang, di rapat NasDem gak datang," jelas Ray dalam program Primetime News Metro TV, Rabu 7 Juni 2023. 

Saat Rakernas PDIP, Jokowi menyebut bahwa Ganjar Pranowo memiliki keberanian dan nyali. Ray Rangkuti menilai pernyataan Jokowi tersebut bisa memicu konflik riak di masyarakat. 

"Itu menunjukan cawe-cawenya sudah langsung nunjuk orang nih.Kalau sikap yang seperti itu memunculkan riak-riak, ya karena presidennya," pungkasnya. 

Denny Indrayana Kirim Surat Terbuka ke DPR Minta Jokowi Dimakzulkan

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali mengirim surat terbuka kepada DPR. Tuntutan Denny tergolong serius, karena meminta DPR untuk memulai proses pemeriksaan pemakzulan (impeachment) terhadap Presiden Joko Widodo.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," kata Denny dalam surat terbuka kepada Pimpinan DPR RI, Selasa 7 Juni 2023. 

Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi diduga sedari awal membuat desain bahwa hanya ada dua capres dalam Pilpres 2024. Denny mengurai adanya tiga dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi. 

Pertama, Jokowi diduga menggunakan kekuasaan menghalangi Anies Baswedan sebagai kandidat calon presiden. 

Kedua, Denny menduga bahwa Presidne Jokowi membiarkan upaya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menganggu kedaulatan Partai Demokrat. 

Ketiga, Denny juga menyebut Presiden Jokowi diduga menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik. Dirinya menduga Jokowi menggunakan kuasanya atas Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. 

PKS: Tak Ada Riak-Riak yang Membahayakan Indonesia

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan bahwa tidak ada riak-riak yang membahayakan Indonesia. Menurutnya, tidak pantas Presiden Joko Widodo melakukan cawe-cawe urusan Pilpres 2024. 

"Karena justru Pak Jokowi menjadi negarawan yang bijak. Tidak ada riak-riak yang membahayakan," kata Mardani dalam tayangan Primetime News, Metro TV, Rabu (7/6/2023). 

Mardani menjelaskan bahwa indeks demokrasi Indonesia masih aman. Penegakan hukum masih tetap berjalan dan demonstrasi masih terkontrol. 

"Normal jika ada perbedaan pendapat. Justru ketika ada pemimpin yang tidak sabar, yang tidak bijak, kalau ambil intervensi berbahaya," yjar Mardani. 

Politikus PKS itu bahkan menyebut cawe-cawe berbahaya dan justru mengerdilkan Presiden Joko Widodo. Pihaknya berharap agar Pemilu 2024 lebih dari dua pasang capres dan cawapres 2024. 

"Kalau presiden mau mengangkat riak-riak, bisa kita lihat kok trending topik yang ada, normal-normal semua, kita semua lagi going back to normal setelah pandemi," ungkapnya. 

Sementara Analis Politik Ray Rangkuti menilai bahwa cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo untuk memastikan agar program kerja yang telah dibuatnya bisa dilanjutkan. Setelah cawe-cawe kini muncul istilah riak-riak yang sedang berkembang di masyarakat.

"Riak itu dalam pengertian kisruh dalam pengerian kotor dalam pengertian macam-macam yang membuat kita ngeri memandangnya," kata Ray. 

"Bersyukur belum ada yang membuat kita merasa was-was menghadapi 2024, kecuali seperti politik uang yang sudah merajalela," tuturnya. 

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama KSP, Joanes Joko justru menegaskan bahwa cawe-cawe Presiden Joko Widodo bukan sebagai bentuk intervensi politik menjelang Pilpres 2024. Cawe-cawe Presiden Joko Widodo dilakukan dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. 

"Kepala negara pasti punya keinginan, pasti punya tanggung jawab moral untuk memastikan bangsa Indonesia dalam kondisi baik dan tidak terganggu," ucap Joanes. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkap bahwa ada riak-riak yang membahayakan negara. Hal itu diungkap saat Joko Widodo menanggapi sikap cawe-cawe politiknya, sekaligus tanggung jawab moral sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional. 

Prabowo Konsultasi Cawapres dengan Jokowi, Gerindra: Sebagai Sahabat

Partai Gerindra mengakui melakukan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penentuan bakal calon wakil presiden (bacapres) pendamping Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebut ada nama Erick Thohir yang menjadi nama potensial pendamping Prabowo. Nama Erick Thohir juga sudah dikomunikasikan dengan Jokowi.

Alasan mengapa harus dikomunikasikan dengan kepala negara, lantaran Jokowi merupakan sosok sahabat bagi Prabowo. 

"Saya bilang sahabat ya. Kan kami berkoalisi. Saat ini punya komitmen bagaimana Indonesia ke depan bisa lebih kuat, memiliki pemimpin nasional yang berani membela kepentingan bangsa, dan negara," ujar Habiburokhman, dalam program Primetime News Metro TV, Rabu, 7 Juni 2023.

"Saya tidak tahu, apakah ada Pak Erick Thohir atau hanya Pak Erick Thohir saja, tapi soal capres dan cawapres tentu pak Prabowo, pak Muhaimin yang sahabatnya juga, dan pak Jokowi tentu berdiskusi," katanya.

Canda Jokowi Pidato soal Pemenang Pilpres di Ecosperity Week Singapura

Presiden Jokowi dalam pembukaan Ecosperity Week 2023 Singapura, Rabu 7 Juni 2023 memberikan tebak-tebakan, siapa pemenang presiden Indonesia pada tahun depan. Pernyataan presiden disambut oleh tawa para tamu yang hadir. 

"Saya akan mencoba bertanya kepada anda semua, siapa yang akan memenangkan pilpres selanjutnya?" tanya Jokowi dengan diikuti gelak tawa para hadirin. 

Dengan mengangkat kedua tangan, Jokowi mengatakan bahwa dirinya salah pidato. "Ah. Salah Pidato,"lanjutnya. 

Presiden tidak memberikan petunjuk apapun, namun menyebut penggantinya akan membawa Indonesia menjadi raksasa Asia. 

"Siapapun yang akan memimpin Indonesia akan fokus membuat negara yang besar ini menjadi powerhouse dan raksasa Asia," tambahnya

Presiden pun berupaya memastikan kepada para hadirin, bahwa situasi akan baik-baik saja. Berbagai investasi dan pembangunan IKN akan tetap berjalan sebagaimana rencana. 

"Semua akan baik-baik saja, tak perlu khawatir, investasi anda di Indonesia akan terus berjalan dengan aman dan juga keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara,", pungkasnya. 

Pengamat: Jokowi Gandeng Megawati Sebagai Sikap Kerendahan Hati Seorang Presiden

Cawe-Cawe Presiden Disebut Menunjukkan Post Power Syndrome

Hasrat Presiden Jokowi Cawe-Cawe di Pemilu 2024 Semakin Mengemuka

Hasrat Presiden Joko Widodo untuk ikut campur dalam pemilu semakin mengemuka. Mulanya Joko Widodo membantah habis-habisan bahwa ia cawe-cawe ketika disinggung usai bertemu enam ketua umum parpol di Istana Kepresidenan, minus Partai NasDem.
 
Bantahan cawe-cawe pada 4 Mei 2023 berubah menjadi pengakuan tidak sampai satu bulan setelahnya, yakni pada 29 Mei 2023 saat bertemu para pemimpin media dan content creator. Katanya, cawe-cawe versi Joko Widodo dilakukan demi bangsa dan negara untuk meneruskan visi misinya.

Sebelum mengakui cawe-cawe, Joko Widodo pernah terang-terangan menyatakan akan menjadi pembisik partai politik kaitannya dengan urusan menyiapkan calon pemimpin. Ini disampaikan pada Musra Relawan Joko Widodo pada 14 Mei 2023 di Senayan.

Dalam acara pengesahan Ganjar Pranowo sebagai Bacapres PDIP, Joko Widodo menyebut butuh orang yang bisa meneruskan warisannya.
 
Mencari penerus bangsa untuk menjaga warisannya menjadi alasan Joko Widodo untuk cawe-cawe. Definisi ini bergeser pada saat Rakernas PDIP, Selasa (6/6/2023). Joko Widodo menekankan soal riak-riak dalam hajatan politik lima tahunan itu.

Kali ini Joko Widodo seolah membaca akan ada riak-riak yang bisa jadi mengganggu kepentingannya. Sehingga perlu cawe-cawe. Lantas, apakah Joko Widodo didikte atau mendikte dalam cawe-cawe ini? Apakah ada yang menekannya?

Ketua Umum PDIP Megawati membantah menekan Joko Widodo dan memastikan dirinya sebagai ketua partai yang menaungi Joko Widodo taat aturan.

Entah ditekan atau tidak soal memilih capres, dikte mendikte penguasa dalam demokrasi adalah salah. Tidak ada dalam aturan apapun yang menyebut kepala negara boleh ikut campur dalam pemilu.

Setkab Nilai Menhan Punya Niat Baik Soal Usulan Proposal Damai Rusia-Ukraina

KPK Pasrahkan Putusan MK Soal Jabatan 5 Tahun ke Jokowi